<![CDATA[Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum memerlukan kerangka khusus yang menekankan kepentingan terbaik anak, pemulihan korban, dan reintegrasi sosial. Artikel ini menganalisis dua aspek utama: (1) penerapan mekanisme sistem peradilan pidana anak (termasuk Diversi/Restoratif justice) terhadap anak pelaku tindak pidana, serta (2) faktor-faktor sosial yang melatarbelakangi keterlibatan anak dalam tindak pidana. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis-empiris (socio-legal) dengan data lapangan yang dikumpulkan di wilayah hukum Kota Palu pada tahun 2018 (melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi) serta analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif mekanisme khusus untuk anak sudah tersedia (UU No. 11/2012 tentang SPPA), tetapi implementasinya menghadapi kendala seperti keterbatasan waktu, SDM, dan keterlibatan korban dalam diversi. Dari 36 anak dalam data penelitian, sebanyak 25 anak dikaitkan dengan pengaruh lingkungan pergaulan, disertai faktor keluarga, ekonomi, pendidikan, dan digital. Temuan ini menunjukkan bahwa tindak pidana anak bersifat multifaktorial. Kebaruan penelitian terletak pada integrasi temuan empiris penegakan hukum anak dengan faktor sosial anak dalam konteks perkembangan hukum pidana terbaru (KUHP baru 2023 dan KUHAP baru 2025 yang berlaku 2026). Analisis menggunakan teori sistem hukum Friedman dan literatur kriminologi mengemukakan bahwa efektivitas penanganan anak tergantung pada koordinasi antarlembaga, asesmen kondisi individual anak, keterlibatan korban, dan pemahaman budaya hukum restoratif. Penelitian ini merekomendasikan penguatan asesmen individual, koordinasi kelembagaan, keterlibatan korban, dukungan keluarga, serta literasi digital sebagai bagian dari penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.]]>
