Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Dampak Peredaran Rokok Ilegal Terhadap Pelaku Usaha Rokok Legal di Indonesia Muhammad Akbar Putra; Gunardi Lie
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2026): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v9i2.%p

Abstract

Perdagangan rokok ilegal di Indonesia masih menjadi tantangan besar yang memengaruhi berbagai sektor, baik bagi pemerintah negara maupun pelaku usaha rokok yang beroperasi secara legal. Rokok yang beredar tanpa menggunakan pita cukai resmi, memakai pita cukai palsu, atau diseludupkan dari luar negeri tidak hanya menyebabkan penurunan pendapatan negara, tetapi juga menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji dampak keberadaan rokok ilegal terhadap pelaku usaha rokok legal di Indonesia, khususnya dari sisi ekonomi, persaingan bisnis, dan keberlanjutan industri. Metode yang digunakan untuk penelitian ini ialah yuridis normatif dengan menelaah regulasi terkait, data resmi dari pemerintah, serta hasil hasil penelitian terdahulu. Hasil analisis menunjukkan bahwa peredaran rokok ilegal di Indonesia memberi tekanan yang cukup besar terhadap industri rokok legal, seperti penurunan pangsa pasar, fluktuasi harga, serta terganggunya suasana lingkungan persaingan usaha yang adil. Selain itu, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum menjadi faktor utama yang memperkuat eksistensi rokok ilegal. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih tegas, penguatan sinergi antra aparat penegakan hukum dan otoritas fiskal, serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk mendukung keberlangsungan usaha rokok lega
The Efforts in Law Enforcement for Personal Data Protection Muhammad Dewo Lumban Raja; Gunardi Lie
Jurnal Daulat Hukum Vol 8, No 4 (2025): December 2025
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jdh.v8i4.48856

Abstract

The concept of the rule of law is crucial for the proper functioning of any state, ensuring that governance operates within the framework of legal regulations. This principle, outlined in Hans Nawiasky’s Theory of Legal Norm Hierarchy, prevents the abuse of power and guarantees that authority is exercised under legal oversight. Key features of the rule of law, such as legal certainty, equality before the law, and human rights protection, contribute to the creation of a just society. In the context of Indonesia, which is a constitutional state as per Article 1(3) of the 1945 Constitution, legal provisions such as the Personal Data Protection Law (UU PDP) are introduced to protect citizens' personal data, particularly within the rapidly growing digital financial services sector. Indonesia’s advancement into Industry 4.0 and the rise of financial technology (FinTech) have made data protection more urgent, especially in a digital economy where data sharing occurs across borders. The government’s legal response includes laws and regulatory frameworks that aim to safeguard users’ personal data while addressing challenges like low digital literacy, weak compliance, and cross-border data flows. This paper explores the implementation of these laws, examines the challenges in enforcing them, and proposes improvements for ensuring effective protection of personal data in Indonesia’s digital financial services.