Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Law, Education and Business Justice Amnesty Law and Undoing Journal
Nathania Apriza
Universitas Tarumanagara
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Perlindungan Hak Pekerja Freelance di Era Gig Economy Studi Kasus: Platform Digital Lokal Nathania Apriza; Gunardi Lie
Journal of Law, Education and Business Vol. 4 No. 1 (2026): April 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v4i1.8390

Abstract

Perkembangan ekonomi gig di Indonesia telah menciptakan lapisan pekerjaan baru yang berada di luar jangkauan perlindungan hukum konvensional. Studi ini meneliti model regulasi ideal untuk pekerja lepas di era ekonomi gig dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif antara pekerja lepas dan platform digital lokal. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, hasilnya menunjukkan bahwa kerangka hukum ketenagakerjaan Indonesia tidak mampu mengakomodasi karakteristik unik pekerja platform, seperti subordinasi algoritmik dan ketergantungan ekonomi asimetris. Studi perbandingan dengan Inggris, Spanyol, Amerika Serikat, dan Prancis menekankan perlunya pembentukan kategori hukum baru "pekerja platform" dengan asumsi hubungan kerja, jaminan sosial proporsional, dan transparansi algoritmik. Dalam hal penyelesaian sengketa, pekerja lepas menghadapi berbagai hambatan mulai dari mekanisme internal platform yang tidak imparsial hingga ambiguitas yurisdiksi antara Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dan Pengadilan Negeri. Studi ini menyimpulkan perlunya sistem perlindungan hukum yang responsif, preventif, dan adaptif terhadap dinamika ekonomi digital.
Analisis Keadilan Sistem Perpajakan di Indonesia dalam Perspektif Kesejahteraan Sosial Studi Kasus: Dampak Pajak Pertambahan Nilai terhadap Masyarakat Berpenghasilan Rendah Nathania Apriza; Gunardi Lie
Justice Amnesty Law and Undoing Journal Vol. 2 No. 1 (2026): Mei 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalu.v2i1.8531

Abstract

Studi ini menganalisis keadilan sistem pajak Indonesia dari perspektif kesejahteraan sosial, dengan fokus pada dampak regresif PPN terhadap masyarakat miskin dalam hal pangan, pakaian, dan perawatan kesehatan. Meskipun pajak penghasilan progresif (5-35%) dan pajak penghasilan tidak kena pajak (PTKP) melindungi kelompok rentan, tarif PPN tetap sebesar 11% memberikan beban yang lebih berat pada masyarakat miskin, diperparah oleh rasio pajak terhadap PDB yang rendah (10-11%) dan penghindaran pajak. Reformasi diperlukan perluasan pengecualian PPN, penguatan pajak kekayaan, digitalisasi, dan jaminan sosial.
Co-Authors Gunardi Lie