Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.92
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Pelita Jurnal Cendekia Ilmiah
Sarman Sarman
Universitas Pelita Bangsa
Arts Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Kebebasan Berekspresi VS Pencemaran Nama Baik di Tinjau dari Peraturan Perundang Undangan di Indonesia Solikhin Solikhin; Trias Saputra; Sarman Sarman
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 3 No. 4: Juni 2024
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v3i4.4055

Abstract

Bahwa saat ini perkembangan teknologi semakin pesat perkembanganya sehingga masyarakat begitu mudah dalam menggunakan serta memanfaatkan kecanggihan teknologi yang ada tersebut, salah satu teknologi yang sangat memudahkan manusia dalam kehidupan sehari hari ialah Internet. Di akui bahwa saat ini keberadaan internet telah mampu mengubah peradaban dunia di mana salah satunya adalah bagaimana kemudian dengan berbagai macam teknologi lain yang saling berkaitan seperti komputer dan smartphone mampu membuat internet semakin mudah di akses sehingga manusia dapat dengan mudah berkomunikasi degan manusia lain tanpa ada batasan Ruang dan waktu. Namun di balik kemudahan tersebut sering kali seseorang terjebak dalam perbuatan yang tanpa di sadarinya ternyata tindakannya tersebut telah bertentangan dengan norma yang tumbuh di dalam kehidupan bermasyarakat dan juga perbuatanya ternyata melanggar norma hukum yang ada di negara ini. Perkembangan internet saat ini di barengi juga dengan semakin canggih nya berbagai macam produk elektronik seperti laptop, handphone dan berbagai jenis lainya sehingga semakin memudahkan manusia untuk menggunakan layanan internet, namun di balik kemudahan dalam mengakses internet tersebut, ternyata di lain sisi penggunaan internet juga dapat menimbulkan dampak negatif bagi penggunanya, hal itu di karenakan tidak bijaknya seseorang dalam mempergunakanya, salah satu kasus hukum yang sering timbul dari akibat kurang cermatnya masyarakat dalam bermedia sosial yaitu kasus pencemaran nama baik.
Sinergi Organisasi Masyarakat dan Pemerintah Sebagai Aktor Dalam Hukum Lingkungan Di Indonesia Anisa Hermawati; Sarman Sarman; Harinanto Sugiono
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Hukum Pelita Mei 2025
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jhp.v6i1.5824

Abstract

The synergy between civil society organizations and the government as actors in environmental law is crucial for the enforcement and protection of environmental law in Indonesia. In the context of increasing environmental issues, active public participation becomes a vital element in monitoring, reporting violations, and advocating for environmental policies. This study aims to analyze the role and forms of synergy between civil society organizations and the government in efforts to protect and manage the environment in Indonesia. The research method employed is normative juridical, which involves legal research conducted through the study of literature or secondary sources. In this library research method, the author uses secondary data obtained from legal literature. The approach used is the statutory approach. This study examines the roles of each actor, the cooperation mechanisms established, and the challenges faced in their implementation
Keadilan Restorative dalam Perkara Pidana Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2024 Presfektif Teori Hukum Pembangunan Ickbal Hofifi Bairuroh; Sarman Sarman; Husein Manalu
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Hukum Pelita November 2025
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jhp.v6i2.6378

Abstract

Restorative Justice in the criminal justice system at the court level after the issuance of Supreme Court Regulation (PERMA) Number 1 of 2024 concerning Guidelines for Adjudicating Criminal Cases Based on Restorative Justice. This approach shifts the focus from retribution (retributive justice) to victim loss recovery, offender accountability, and social relationship restoration. This study uses the perspective of the Developmental Law Theory (Teori Hukum Pembangunan) by Mochtar Kusumaatmadja, which views law as a tool of social engineering to achieve national development goals, including legal reform that is aligned with Pancasila values. PERMA No. 1 of 2024 is consistent with the spirit of the Developmental Law Theory because it aims to realize humane, benefit-oriented law enforcement, and prioritizes conflict resolution that accommodates the interests of all parties, in accordance with the values of justice and balance existing in the community. The implementation of this PERMA is a concrete effort to reform Indonesian criminal law to build a justice system that is more responsive to the real needs of the community
Co-Authors Anisa Hermawati Harinanto Sugiono Husein Manalu Ickbal Hofifi Bairuroh Solikhin Solikhin Trias Saputra