Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.665
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Pelita Jurnal Ilmiah Research Student JURNAL ILMIAH PENELITIAN MAHASISWA JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Jurnal Cendekia Ilmiah
Sarman Sarman
Universitas Pelita Bangsa
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Social Sciences

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
Kebebasan Berekspresi VS Pencemaran Nama Baik di Tinjau dari Peraturan Perundang Undangan di Indonesia Solikhin Solikhin; Trias Saputra; Sarman Sarman
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 3 No. 4: Juni 2024
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v3i4.4055

Abstract

Bahwa saat ini perkembangan teknologi semakin pesat perkembanganya sehingga masyarakat begitu mudah dalam menggunakan serta memanfaatkan kecanggihan teknologi yang ada tersebut, salah satu teknologi yang sangat memudahkan manusia dalam kehidupan sehari hari ialah Internet. Di akui bahwa saat ini keberadaan internet telah mampu mengubah peradaban dunia di mana salah satunya adalah bagaimana kemudian dengan berbagai macam teknologi lain yang saling berkaitan seperti komputer dan smartphone mampu membuat internet semakin mudah di akses sehingga manusia dapat dengan mudah berkomunikasi degan manusia lain tanpa ada batasan Ruang dan waktu. Namun di balik kemudahan tersebut sering kali seseorang terjebak dalam perbuatan yang tanpa di sadarinya ternyata tindakannya tersebut telah bertentangan dengan norma yang tumbuh di dalam kehidupan bermasyarakat dan juga perbuatanya ternyata melanggar norma hukum yang ada di negara ini. Perkembangan internet saat ini di barengi juga dengan semakin canggih nya berbagai macam produk elektronik seperti laptop, handphone dan berbagai jenis lainya sehingga semakin memudahkan manusia untuk menggunakan layanan internet, namun di balik kemudahan dalam mengakses internet tersebut, ternyata di lain sisi penggunaan internet juga dapat menimbulkan dampak negatif bagi penggunanya, hal itu di karenakan tidak bijaknya seseorang dalam mempergunakanya, salah satu kasus hukum yang sering timbul dari akibat kurang cermatnya masyarakat dalam bermedia sosial yaitu kasus pencemaran nama baik.
Sinergi Organisasi Masyarakat dan Pemerintah Sebagai Aktor Dalam Hukum Lingkungan Di Indonesia Anisa Hermawati; Sarman Sarman; Harinanto Sugiono
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Hukum Pelita Mei 2025
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jhp.v6i1.5824

Abstract

The synergy between civil society organizations and the government as actors in environmental law is crucial for the enforcement and protection of environmental law in Indonesia. In the context of increasing environmental issues, active public participation becomes a vital element in monitoring, reporting violations, and advocating for environmental policies. This study aims to analyze the role and forms of synergy between civil society organizations and the government in efforts to protect and manage the environment in Indonesia. The research method employed is normative juridical, which involves legal research conducted through the study of literature or secondary sources. In this library research method, the author uses secondary data obtained from legal literature. The approach used is the statutory approach. This study examines the roles of each actor, the cooperation mechanisms established, and the challenges faced in their implementation
Keadilan Restorative dalam Perkara Pidana Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2024 Presfektif Teori Hukum Pembangunan Ickbal Hofifi Bairuroh; Sarman Sarman; Husein Manalu
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Hukum Pelita November 2025
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jhp.v6i2.6378

Abstract

Restorative Justice in the criminal justice system at the court level after the issuance of Supreme Court Regulation (PERMA) Number 1 of 2024 concerning Guidelines for Adjudicating Criminal Cases Based on Restorative Justice. This approach shifts the focus from retribution (retributive justice) to victim loss recovery, offender accountability, and social relationship restoration. This study uses the perspective of the Developmental Law Theory (Teori Hukum Pembangunan) by Mochtar Kusumaatmadja, which views law as a tool of social engineering to achieve national development goals, including legal reform that is aligned with Pancasila values. PERMA No. 1 of 2024 is consistent with the spirit of the Developmental Law Theory because it aims to realize humane, benefit-oriented law enforcement, and prioritizes conflict resolution that accommodates the interests of all parties, in accordance with the values of justice and balance existing in the community. The implementation of this PERMA is a concrete effort to reform Indonesian criminal law to build a justice system that is more responsive to the real needs of the community
Implikasi Pembaruan KUHAP terhadap Kedudukan Peraturan Kejaksaan dan Kepolisian dalam Restorative Justice Rismanro Simatupang; Sarman Sarman
JURNAL ILMIAH RESEARCH STUDENT Vol. 3 No. 2 (2026): September
Publisher : KAMPUS AKADEMIK PUBLISING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jirs.v3i2.12199

Abstract

Penelitian ini membahas peran Peraturan Kejaksaan 15 Tahun 2020 dan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 dalam menyelesaikan kasus restorative justice untuk tindak pidana pencurian ringan setelah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mulai berlaku. Kedua peraturan tersebut dibuat sebelum undang-undang itu berlaku, jadi keseimbangan dan kesesuaian dari kedua peraturan itu perlu diperiksa kembali. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan fokus pada peraturan perundang-undangan dan konseptualisasi, yang dijelaskan melalui teori keadilan restoratif, hierarki norma hukum , serta teori sinkronisasi hukum . Penelitian menunjukkan bahwa kedua peraturan tersebut tetap menjadi pedoman teknis bagi Kepolisian dan Kejaksaan selama tidak bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Secara pokok, pengaturan tentang keadilan restoratif dalam kedua peraturan tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, tetapi ada beberapa ketentuan teknis , seperti syarat kesukarelaan dalam mencapai perdamaian dan kewajiban meminta permohonan pengadilan, yang masih perlu diperbaiki. Oleh karena itu, diperlukan keselarasan dalam peraturan untuk memastikan hukum yang jelas, membantu korban untuk pulih, serta menuntut pelaku dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian ringan.
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK DALAM PUTUSAN NOMOR 544/PID.SUS/2011/PN.KPJ DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK Melinda Riyanti Tanjung; Sarman Sarman
JURNAL ILMIAH PENELITIAN MAHASISWA Vol 4 No 5 (2026): Oktober
Publisher : Kampus Akademik Publiser

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jipm.v4i5.3012

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh persoalan hukum yang timbul dari Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 544/Pid.Sus/2011/PN.Kpj, yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mukhamad Mansyur Bahtiar karena menelantarkan istri dan anak kandungnya dalam lingkup rumah tangga sejak bulan Desember 2009 sampai dengan bulan Mei 2010. Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan yang tidak perlu dijalani dengan masa percobaan 10 (sepuluh) bulan, sementara dimensi penelantaran terhadap anak di dalamnya tidak dikualifikasikan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak. Fakta tersebut menimbulkan pertanyaan yuridis mengenai batas antara pembiaran yang disengaja dengan ketidakmampuan orang tua yang berada di luar kendalinya, serta mengenai pilihan kualifikasi delik oleh penuntut umum dan majelis hakim. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi yuridis penelantaran anak dalam putusan tersebut ditinjau dari unsur “membiarkan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B jo. Pasal 77B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta untuk menganalisis apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur tindak pidana penelantaran anak secara kumulatif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach), yang dianalisis secara preskriptif-analitis dengan memanfaatkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur “membiarkan” harus ditafsirkan secara teleologis sebagai pembiaran yang disertai kesadaran dan kehendak aktif untuk tidak memenuhi kewajiban hukum, bukan sekadar kondisi di mana hak anak tidak terpenuhi. Berdasarkan fakta bahwa terdakwa tetap berkemampuan membina dan menghidupi rumah tangga keduanya melalui kawin siri, namun sama sekali tidak memberikan nafkah kepada anak kandungnya, unsur kesengajaan (mens rea) terbukti secara meyakinkan dan dalil keadaan memaksa (overmacht) tidak dapat diterima, sehingga perbuatan tersebut secara normatif juga memenuhi kualifikasi Pasal 76B jo. Pasal 77B Undang-Undang Perlindungan Anak dan pidana bersyarat yang dijatuhkan belum proporsional dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dan Penganiayaan Berupa Main Hakim Sendiri Berdasarkan Hukum Pidana Di Indonesia. Deni Achmad Rizky; Sarman Sarman
JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Vol. 3 No. 5 (2026): Oktober
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jmia.v3i5.12462

Abstract

Abstract. Vigilantism remains a legal problem because individuals or groups may replace the authority of law enforcement by using violence or maltreatment against persons suspected of committing crimes. This study aims to analyze criminal law enforcement against violence and maltreatment in the form of vigilantism and the factors influencing its enforcement in Indonesia. The study uses normative legal research with statutory, conceptual, and historical approaches. The findings show that vigilantism can give rise to criminal liability even though the term is not expressly formulated as a separate offense. Under the former Criminal Code, the conduct may be related to Articles 170 and 351, while under Law Number 1 of 2023 it may be related to Articles 262 and 466, depending on the form, number of perpetrators, and consequences of the act. Effective enforcement is influenced by legal substance, law enforcement officials, facilities, society, and legal culture. Therefore, firm, professional, fair, and consistent enforcement, combined with legal education and public awareness, is required. Abstrak. Praktik main hakim sendiri merupakan persoalan hukum karena individu atau kelompok mengambil alih kewenangan aparat penegak hukum dengan melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Penelitian ini bertujuan menganalisis penegakan hukum pidana terhadap kekerasan dan penganiayaan berupa main hakim sendiri serta faktor yang memengaruhi penegakannya di Indonesia. Penelitian menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa main hakim sendiri tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana meskipun istilah tersebut tidak dirumuskan sebagai tindak pidana tersendiri. Dalam KUHP lama, perbuatan dapat dikaitkan dengan Pasal 170 dan Pasal 351, sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dapat dikaitkan dengan Pasal 262 dan Pasal 466 sesuai bentuk perbuatan dan akibatnya. Penegakan hukum dipengaruhi substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana, masyarakat, dan kebudayaan hukum. Karena itu, diperlukan penegakan hukum yang tegas dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
Penerapan Batas Yuridis Antara Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan Dalam Proses Penyelidikan Jual Beli Alat Berat Imanudin Imanudin; Sarman Sarman
JURNAL ILMIAH PENELITIAN MAHASISWA Vol 4 No 5 (2026): Oktober
Publisher : Kampus Akademik Publiser

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jipm.v4i5.3088

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penyelidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam perkara pidana terkait jual beli wheel loader dengan mekanisme cash tempo pada PT. Luyu Machinery Group serta mengkaji faktor-faktor yang menjadi dasar penentuan adanya dugaan tindak pidana. Permasalahan penelitian muncul karena adanya kesulitan membedakan wanprestasi sebagai ranah hukum perdata dengan tindak pidana penipuan atau penggelapan sebagai ranah hukum pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis, pendekatan kasus, dan pendekatan perundang-undangan. Data diperoleh melalui bahan hukum primer dan sekunder dengan teknik studi kepustakaan, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyelidikan meliputi penerimaan laporan, pengumpulan informasi dan alat bukti awal, pemeriksaan para pihak, serta analisis terhadap terpenuhinya unsur tindak pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dugaan tindak pidana ditentukan berdasarkan adanya perbuatan melawan hukum, itikad tidak baik sejak awal transaksi, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, serta kerugian pihak lain. Penyelidikan harus dilakukan secara profesional, objektif, dan berdasarkan alat bukti yang cukup untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERAN SERIKAT PEKERJA WADAH ASPIRASI KARYAWAN KARYAWATI (WAKK) DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP PESERTA MAGANG DI PT XYZ Muhammad Hobiy; Sarman Sarman
JURNAL ILMIAH PENELITIAN MAHASISWA Vol 4 No 5 (2026): Oktober
Publisher : Kampus Akademik Publiser

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jipm.v4i5.3102

Abstract

Pemagangan diatur dalam UU Ketenagakerjaan dan Permenaker No. 6 Tahun 2020, namun praktiknya terjadi penyimpangan hubungan kerja. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Serikat Pekerja WAKK dalam mengawasi peserta magang di PT XYZ. Penelitian hukum yuridis empiris ini menggunakan pendekatan sosiologis (law in action) dan studi kasus. Data primer dihimpun melalui wawancara dan observasi lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi dokumen regulasi ketenagakerjaan serta dokumen internal perusahaan, untuk kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi pengawasan Serikat Pekerja WAKK terhadap peserta magang belum berjalan optimal. Hal ini disebabkan oleh kekosongan hukum lokal karena belum adanya Perjanjian Kerja Bersama (PKB), hambatan asimetri informasi dari manajemen, serta faktor psikologis ketakutan kehilangan pekerjaan (fear of job loss) yang melahirkan budaya bungkam di lingkungan kerja. Dampak yuridis dari ditemukannya pelanggaran berupa ketiadaan perjanjian magang tertulis langsung antara perusahaan dengan peserta mengakibatkan kemitraan tersebut batal demi hukum. Berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, status ke-22 peserta magang di PT XYZ secara otomatis beralih demi hukum menjadi Pekerja Tetap (PKWTT) terhitung sejak hari pertama mereka melaksanakan aktivitas pekerjaan di dalam lingkungan perusahaan secara nyata guna mewujudkan kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan langsung.
Co-Authors Anisa Hermawati Deni Achmad Rizky Harinanto Sugiono Husein Manalu Ickbal Hofifi Bairuroh Imanudin Imanudin Melinda Riyanti Tanjung Muhammad Hobiy Rismanro Simatupang Solikhin Solikhin Trias Saputra