Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Social Science Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia Journal of Knowledge and Collaboration
Irman Syahriar
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
Education Languange, Linguistic, Communication & Media Library & Information Science Mathematics Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Legal Certainty Of Electronic Land Title Certificates Heribertus Richard Chascarino; Irman Syahriar; Benhard Kurniawan P; Khairunnisah Khairunnisah; Jamil Bazarah
Journal Of Social Science (JoSS) Vol 3 No 6 (2024): JOSS : Journal of Social Science
Publisher : Al-Makki Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57185/joss.v3i6.331

Abstract

The idea of launching electronic land certificates aims to increase efficiency in land registration, support the Ease of Doing Business (EoDB), reduce the number of land cases, and provide better legal certainty. Electronic land certificates, like conventional certificates, serve as proof of land ownership rights. However, the application of electronic certificates is still faced with public concerns regarding the security of digital data, although there are also those who consider it safer because it is free from the risk of damage or loss. Article 2 paragraph (1) states that the land registration process can be done digitally. This research uses a normative legal method with a conceptual approach, starting from an analysis of the vagueness of norms which is then discussed regarding legal certainty in land ownership with electronic certificates, which is supported by Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation, Article 147. The determination of electronic certificates as valid evidence is also contained in Law Number 1 of 2024 concerning the second amendment to Law No. 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (ITE), Article 5, which recognizes electronic information, electronic documents, and their printouts as valid legal evidence in accordance with applicable procedural law in Indonesia.
Hak jawab dalam perspektif filsafat dan hukum pada uu pers no.40 tahun 1999 Irman Syahriar; Khairunnisa Khairunnisa; Dina Paramitha Hefni
JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia) Vol. 10 No. 3 (2024): JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)
Publisher : Indonesian Institute for Counseling, Education and Theraphy (IICET)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29210/020243252

Abstract

Hak Jawab merupakan sebagai produk bagian isi  materil dari UU Pers harus dipandang hukum sangat erat hubunganya dengan keadilan. Bahkan ada orang yang berpandangan bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya sungguh- sungguh berarti sebagai hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sudut pandang filsafat atas hak jawab dan hak koreksi dalam UU Pers No. 40 Tahun 1999 serta pengaturan hak jawab dalam penafrisan hukum pada UU Pers No. 40 Tahun 1999. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian normative. Hak Jawab penting untuk keadilan dan hidup berdampingan secara etis. Pers harus menjadi kekuatan yang kuat yang terintegrasi dengan masyarakat dan tunduk pada hukum. Kebebasan pers adalah milik masyarakat dan harus melayani kepentingan publik, dengan mekanisme yang tersedia untuk mengoreksi kesalahan dan memberikan informasi yang akurat.
Keadilan Sosial di dalam Negara Hukum Indonesia Irman Syahriar; Jamil Bazarah; Khairunnisah Khairunnisah
Journal of Knowledge and Collaboration Vol. 1 No. 2 (2024): Journal of Knowledge and Collaboration
Publisher : Arbain Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59613/wqx8hn76

Abstract

Keadilan sebenarnya ada dimana-mana, sebagaimana hukum-pun juga ada dimana-mana. Keadilan dapat muncul dalam berbagai bentuk, baik keadilan sosial, ekonomi, politik dan sebagainya, akan tetapi semuanya memang mahal harganya. Hukum nasional (yang dalam bahasa akademik disebut hukum positif), tidak bisa menjadi penjamin terwujudnya keadilan itu  Keadilan, kemakmuran dan kebahagiaan, tidak akan jatuh dari langit, dan tidak akan hadir sebagai bagian kehidupan manusia tidak berusaha untuk mendapatkannya. Bahkan, terkadang manusia (baik secara individu maupun kelompok) telah berusaha secara maksimal dengan mendayagunakan akal pikirannya, akan tetapi keadilan, kemakmuran dan kebahagiaan tetap jauh juga dari kenyataan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Hukum dan kekuasaan dalam mewujudkan keadilan sosial masyarakat. Bagaimana hokum dan Keadilan Sosial Dalam UUD 1945. Mempergunakan metode yuridis normatif, dengan titikberat pada penulusuran studi pustaka, dengan cara menelaah (terutama) data sekunder yang berupa: bahan hukum primer, yiatu UUD NRI 1945 dan bahan hukum sekunder diperoleh melalui pengkajian hasil penelitian, seminar, buku-buku, jurnal ilmiah yang memuat doktrin dari para pakar. Proses analisis digunakan      metode analisis kualitatif.  
Co-Authors Benhard Kurniawan P Dina Paramitha Hefni Heribertus Richard Chascarino Jamil Bazarah Khairunnisa Khairunnisa Khairunnisah Khairunnisah