Garuda - Garba Rujukan Digital

Legal Certainty Of Electronic Land Title Certificates Heribertus Richard Chascarino; Irman Syahriar; Benhard Kurniawan P; Khairunnisah Khairunnisah; Jamil Bazarah
Journal Of Social Science (JoSS) Vol 3 No 6 (2024): JOSS : Journal of Social Science
Publisher : Al-Makki Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57185/joss.v3i6.331

The idea of launching electronic land certificates aims to increase efficiency in land registration, support the Ease of Doing Business (EoDB), reduce the number of land cases, and provide better legal certainty. Electronic land certificates, like conventional certificates, serve as proof of land ownership rights. However, the application of electronic certificates is still faced with public concerns regarding the security of digital data, although there are also those who consider it safer because it is free from the risk of damage or loss. Article 2 paragraph (1) states that the land registration process can be done digitally. This research uses a normative legal method with a conceptual approach, starting from an analysis of the vagueness of norms which is then discussed regarding legal certainty in land ownership with electronic certificates, which is supported by Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation, Article 147. The determination of electronic certificates as valid evidence is also contained in Law Number 1 of 2024 concerning the second amendment to Law No. 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (ITE), Article 5, which recognizes electronic information, electronic documents, and their printouts as valid legal evidence in accordance with applicable procedural law in Indonesia.

Hak jawab dalam perspektif filsafat dan hukum pada uu pers no.40 tahun 1999 Irman Syahriar; Khairunnisa Khairunnisa; Dina Paramitha Hefni
JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia) Vol. 10 No. 3 (2024): JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)
Publisher : Indonesian Institute for Counseling, Education and Theraphy (IICET)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29210/020243252

Hak Jawab merupakan sebagai produk bagian isi materil dari UU Pers harus dipandang hukum sangat erat hubunganya dengan keadilan. Bahkan ada orang yang berpandangan bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya sungguh- sungguh berarti sebagai hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sudut pandang filsafat atas hak jawab dan hak koreksi dalam UU Pers No. 40 Tahun 1999 serta pengaturan hak jawab dalam penafrisan hukum pada UU Pers No. 40 Tahun 1999. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian normative. Hak Jawab penting untuk keadilan dan hidup berdampingan secara etis. Pers harus menjadi kekuatan yang kuat yang terintegrasi dengan masyarakat dan tunduk pada hukum. Kebebasan pers adalah milik masyarakat dan harus melayani kepentingan publik, dengan mekanisme yang tersedia untuk mengoreksi kesalahan dan memberikan informasi yang akurat.

Keadilan Sosial di dalam Negara Hukum Indonesia Irman Syahriar; Jamil Bazarah; Khairunnisah Khairunnisah
Journal of Knowledge and Collaboration Vol. 1 No. 2 (2024): Journal of Knowledge and Collaboration
Publisher : Arbain Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59613/wqx8hn76

Keadilan sebenarnya ada dimana-mana, sebagaimana hukum-pun juga ada dimana-mana. Keadilan dapat muncul dalam berbagai bentuk, baik keadilan sosial, ekonomi, politik dan sebagainya, akan tetapi semuanya memang mahal harganya. Hukum nasional (yang dalam bahasa akademik disebut hukum positif), tidak bisa menjadi penjamin terwujudnya keadilan itu Keadilan, kemakmuran dan kebahagiaan, tidak akan jatuh dari langit, dan tidak akan hadir sebagai bagian kehidupan manusia tidak berusaha untuk mendapatkannya. Bahkan, terkadang manusia (baik secara individu maupun kelompok) telah berusaha secara maksimal dengan mendayagunakan akal pikirannya, akan tetapi keadilan, kemakmuran dan kebahagiaan tetap jauh juga dari kenyataan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Hukum dan kekuasaan dalam mewujudkan keadilan sosial masyarakat. Bagaimana hokum dan Keadilan Sosial Dalam UUD 1945. Mempergunakan metode yuridis normatif, dengan titikberat pada penulusuran studi pustaka, dengan cara menelaah (terutama) data sekunder yang berupa: bahan hukum primer, yiatu UUD NRI 1945 dan bahan hukum sekunder diperoleh melalui pengkajian hasil penelitian, seminar, buku-buku, jurnal ilmiah yang memuat doktrin dari para pakar. Proses analisis digunakan metode analisis kualitatif.

EFFECTIVENESS OF CONSUMER PROTECTION LAW ENFORCEMENT FOR UNSAFE PRODUCTS CIRCULATING IN INDONESIA Bernadetta Tjandra Wulandari; Irman Syahriar
SOSIOEDUKASI Vol 15 No 2 (2026): SOSIOEDUKASI : JURNAL ILMIAH ILMU PENDIDIKAN DAN SOSIAL
Publisher : Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universaitas PGRI Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36526/sosioedukasi.v15i2.8127

This study examines the effectiveness of consumer protection law enforcement against unsafe products circulating in Indonesia. The issue is important because unsafe products—including food, cosmetics, electronics, toys, and goods sold through digital marketplaces—continue to threaten consumer health, safety, and legal certainty despite the existence of consumer protection regulations. The research aims to analyze the legal framework, supervision and enforcement mechanisms, and the main barriers affecting the practical effectiveness of consumer protection law. This study employed a qualitative literature review approach using secondary data derived from legislation, books, journal articles, government reports, and institutional publications. The collected data were analyzed descriptively and analytically by identifying major themes related to product safety, law enforcement, market surveillance, and implementation challenges. The findings show that Indonesia already has a relatively comprehensive legal and institutional framework; however, its enforcement remains only partially effective. Persistent problems include fragmented regulations, limited institutional capacity, weak inter-agency coordination, low business compliance, and consumers’ weak bargaining position, especially in digital markets. Therefore, law enforcement remains more reactive than preventive in protecting consumers from unsafe products.

PERAN PERS DALAM MENDORONG TRANSPARANSI PEMERINTAHAN DAERAH Irman Syahriar; Gusti Heliana Safitri; Khairunnisah Khairunnisah; Dina Paramitha Hefni Putri
DEDIKASI : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya Vol 27, No 1 (2026): DEDIKASI
Publisher : Prodi Ilmu Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/ddk.v27i1.9707

Transparansi merupakan prinsip fundamental dari tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya pada tingkat pemerintahan daerah. Pers memegang peran strategis sebagai pilar keempat demokrasi melalui penyebarluasan informasi publik, pelaksanaan kontrol sosial, serta penyediaan ruang bagi partisipasi warga negara. Artikel ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Sumber hukum primer yang dianalisis meliputi Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Pers (UU No. 40 Tahun 1999), Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU No. 14 Tahun 2008), dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah (UU No. 23 Tahun 2014).Temuan penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum Indonesia memberikan dasar normatif yang relatif kuat bagi pers untuk mendorong transparansi. Namun, implementasinya masih dibatasi oleh sengketa informasi publik, kriminalisasi jurnalis, intervensi politik, dan ketergantungan ekonomi media lokal terhadap iklan pemerintah. Studi kasus dari Garut dan Probolinggo menunjukkan bagaimana media lokal mengungkap skandal korupsi, sementara analisis komparatif dengan Slovenia dan Filipina memperlihatkan bahwa peran pers dalam memperkuat transparansi merupakan fenomena global yang dipengaruhi oleh konteks politik dan hukum.Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan komparatifnya, yang menghubungkan ketentuan hukum normatif dengan praktik empiris transparansi di berbagai negara. Artikel ini memberikan kontribusi akademik terhadap kajian hukum tata negara dan tata kelola pemerintahan, serta menawarkan rekomendasi praktis berupa harmonisasi regulasi, penguatan perlindungan hukum bagi jurnalis, peningkatan kapasitas profesional media lokal, dan penguatan kolaborasi dengan lembaga pengawas serta organisasi masyarakat sipil.

Legal Certainty Of Electronic Land Title Certificates Heribertus Richard Chascarino; Irman Syahriar; Benhard Kurniawan P; Khairunnisah Khairunnisah; Jamil Bazarah
Journal Of Social Science (JoSS) Vol 3 No 6 (2024): JOSS : Journal of Social Science
Publisher : Al-Makki Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57185/joss.v3i6.331

The idea of launching electronic land certificates aims to increase efficiency in land registration, support the Ease of Doing Business (EoDB), reduce the number of land cases, and provide better legal certainty. Electronic land certificates, like conventional certificates, serve as proof of land ownership rights. However, the application of electronic certificates is still faced with public concerns regarding the security of digital data, although there are also those who consider it safer because it is free from the risk of damage or loss. Article 2 paragraph (1) states that the land registration process can be done digitally. This research uses a normative legal method with a conceptual approach, starting from an analysis of the vagueness of norms which is then discussed regarding legal certainty in land ownership with electronic certificates, which is supported by Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation, Article 147. The determination of electronic certificates as valid evidence is also contained in Law Number 1 of 2024 concerning the second amendment to Law No. 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (ITE), Article 5, which recognizes electronic information, electronic documents, and their printouts as valid legal evidence in accordance with applicable procedural law in Indonesia.

The Legal Implications of Publisher Rights Regulations for Media Business Models in the Digital Platform Economy Irman Syahriar; Khairunnisah; Jamil Bazarah
Ilomata International Journal of Management Vol. 7 No. 4 (2026): October 2026
Publisher : Yayasan Sinergi Kawula Muda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61194/ijjm.v7i4.2352

The expansion of global digital platforms has transformed news distribution, creating asymmetrical relationships between conventional media institutions and dominant technology corporations such as Google and Meta. Platform-based distribution and algorithmic curation have shifted advertising revenues and audience traffic away from news publishers, increasing their dependence on digital intermediaries. This study examines the legal implications of Publisher Rights regulations for media business models and strategic alliance management between media companies and digital platforms. The research employs qualitative document-based juridical analysis of Publisher Rights regulations, platform licensing policies, corporate policy statements, and institutional reports from media organizations in Indonesia and Australia. Meta-synthesis integrates findings from previous empirical studies on publisher–platform relations, while reverse engineering is applied to interpret the operational logic of content distribution and monetization mechanisms. The findings indicate that Publisher Rights regulations strengthen media organizations’ bargaining positions in licensing negotiations and encourage contractual revenue-sharing arrangements with digital platforms. However, media companies remain structurally dependent on algorithmic visibility systems controlled by platforms, particularly regarding audience reach and advertising monetization. Unilateral algorithmic changes can affect traffic distribution and reduce the predictability of publisher revenues despite existing licensing agreements. These findings suggest that Publisher Rights regulations improve the legal recognition of news content ownership and provide stronger negotiation mechanisms. Nevertheless, their effectiveness in reducing platform dependency remains limited because digital platforms retain substantial control over algorithms, audience access, and monetization infrastructures. Therefore, broader governance mechanisms are required to promote transparency, accountability, and balanced relationships within digital media ecosystems.

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search