Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Tantangan dan Peluang Partisipasi Masyarakat Menengah ke Bawah dalam Proses Politik dan Pemerintahan di Bandung Johana Andriani Nainggolan; Julia Ivanna
Journal on Education Vol 6 No 4 (2024): Journal on Education: Volume 6 Nomor 4 Mei-Agustus 2024
Publisher : Departement of Mathematics Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joe.v6i4.5921

Abstract

Community participation in political and government processes is the main pillar in building a healthy and sustainable democracy. Participation of the lower middle class in the political and government process in the city of Bandung is an important focus in efforts to build a democratic and inclusive government. Challenges such as limited access to information and economic factors have hampered their participation, but there are also opportunities that can be exploited, such as advances in information technology and community empowerment programs. The type of research used is qualitative through literature study and field study. Qualitative research methods are research methods used to explain a phenomenon in depth. Through literature research and field surveys, it was found that local governments, NGOs and communities need to work together to overcome these challenges and take advantage of existing opportunities. Therefore, increasing the participation of the lower middle class community in Bandung is not an easy thing, but is an important step to build a more inclusive, competitive and just society. Through continued cooperation, Bandung has the potential to become an inspiring example of how to strengthen community participation in political processes and governance and create a better future for all citizens.
Peran Pemerintah Desa Dalam Penanggulangan Stunting Ditinjau Berdasarkan Perspektif Hukum dan Kebijakan Desy Yolanda Br Bangun; Diandra Joy Cheline De Vega Hutapea; Gaby Agustina Nainggolan; Johana Andriani Nainggolan; Stevan Oktureja Pasaribu; Sri Hadiningrum
Journal of Citizen Research and Development Vol. 2 No. 1 (2025): Mei 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jcrd.v2i1.4968

Abstract

Stunting merupakan salah satu masalah kesehatan yang menjadi perhatian utama di Indonesia. Stunting merujuk pada kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan stimulasi yang tidak memadai, terutama selama 1.000 hari pertama kehidupan.Di Indonesia, pemerintah desa memiliki peran yang sangat strategis dalam penanggulangan stunting.Otonomi desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang DesaMetode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka. Studi pustaka adalah metode pengumpulan data yang melibatkan penelaahan literatur, seperti buku, artikel, dan jurnal, untuk mendapatkan informasi relevan mengenai topik penelitian. Metode ini bertujuan untuk memahami teori, pemikiran penulis, dan konteks sejarah terkait suatu isu. Studi pustaka juga berfungsi sebagai landasan teori dalam karya ilmiah dan membantu peneliti mengembangkan argumen berdasarkan datayangvalid Sebagai bagian dari tanggung jawab hukum ini, pemerintah desa harus memastikan bahwa program-program yang dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Ini mencakup penyuluhan tentang gizi, pemantauan pertumbuhan anak, serta penyediaan akses terhadap layanan kesehatan yang memadai. Selain itu, pemerintah desa juga diwajibkan untuk melakukan pelaporan dan dokumentasi mengenai pelaksanaan program tersebut, sehingga transparansi dan akuntabilitas dapat terjaga.Faktor penyebab stunting sangat beragam, mulai dari kekurangan gizi, pola asuh yang kurang tepat, infeksi berulang, hingga akses terbatas terhadap sanitasi dan pelayanan kesehatan. Mengingat kompleksitas masalah ini, penanggulangan stunting memerlukan pendekatan multidimensional yang melibatkan sektor kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan sanitasi, serta kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan desa.