<![CDATA[Memiliki kehidupan yang sejahtera merupakan impian yang ingin dicapai oleh setiap orang karena kualitas hidup masyarakat digambarkan melalui tingkat kesejahteraan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan sebagai tolak ukur kesejahteraan masyarakat dengan mengamati sudut pandang lain dari penerapan pembangunan manusia atas dasar tiga indikator, yaitu kesehatan, pendidikan, serta daya beli. Kabupaten Karangasem merupakan kabupaten dengan peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih berada pada posisi “sedang” dan paling rendah dibandingkan kabupaten lainnya di Provinsi Bali, artinya terjadi ketimpangan/disparitas kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Karangasem. Adapun beberapa faktor yang memengaruhi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Karangasem adalah tingkat kemiskinan, rasio ketergantungan, Angka Partisipasi Murni (APM), dan angka kesakitan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat kemiskinan, rasio ketergantungan, Angka Partisipasi Murni (APM), dan angka kesakitan secara simultan dan parsial terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Karangasem. Desain penelitian yang digunakan yaitu metode kuantitatif yang bersifat asosiatif. Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Karangasem. Sumber data penelitian ini bersumber dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Karangasem pada periode tahun 2010-2023. Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Karangasem. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi non partisipan dan dianalisis menggunakan model regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel tingkat kemiskinan, rasio ketergantungan, Angka Partisipasi Murni (APM), dan angka kesakitan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Secara parsial, tingkat kemiskinan, rasio ketergantungan, dan angka kesakitan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Angka Partisipasi Murni (APM) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan implikasi hasil penelitian, bahwa alokasi anggaran pendidikan yang tepat sasaran mampu memutus rantai kemiskinan sehingga menurunkan tingkat kemiskinan. Upaya menurunkan rasio ketergantungan melalui peningkatan kualitas tenaga kesehatan dan peningkatan pengguna Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sehingga menekan angka kelahiran dan kematian. Pemerintah harus lebih fokus pada pembangunan dan perbaikan sekolah dan penyediaan bahan ajar yang berkualitas sehingga meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM). Peningkatan kualitas sanitasi melalui penggunaan jamban sehat akan berdampak pada penurunan angka kesakitan.]]>
