Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Hipotesa
Nur Ida Saimima
a:1:{s:5:"id_ID";s:25:"STIA Abdul Azis Kataloka ";}
Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Nur Ida Saimima, Peran Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Masyarakat Di RSUD Dr. Haulussy Ambon Provinsi Maluku Nur Ida Saimima
HIPOTESA - Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Vol 14 No 2 (2020): Hipotesa
Publisher : STIA Abdul Azis Kataloka Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dalam pelayanan kesehatan di RSUD Dr. Haulussy dan untuk mengetahui kendala apa yang dihadapi RSUD Dr. Haulussy dalam menerapkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Analisis data dilakukan secara deskriptif berdasarkan pendapat Miles dan Huberman. Identifikasi faktor yang berpengaruh secara internal adalah (1) faktor mekanisme pencairan klaim BPJS (2) keuangan rumah sakit (3) faktor sarana prasarana (4) faktor sumber daya manusia. Identifikasi faktor yang berpengaruh secara eksternal adalah (1) masyarakat kurang menyadari bagaimana cara mengurus kartu BPJS disertai dengan persepsi bahwa pengurusan kartu BPJS menyusahkan. (2) komunikasi antar lembaga. (3). faktor lingkungan dimana pemerintah daerah juga menganggap program ini merupakan program yang penting dan harus terselenggara baik sehingga memberikan dukungan penuh.(4). faktor Regulasi dimana penyelenggaraan program JKN sudah didukung peraturan yang berlaku dan sudah berjalan dengan baik
Nur Ida Saimima, Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Mininal Untuk Peningkatan Kualitas Layanan Publik Di Daerah Nur Ida Saimima
HIPOTESA - Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Vol 15 No 1 (2021): Hipotesa
Publisher : STIA Abdul Azis Kataloka Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kajian ini mengangkat tentang implementasi kebijakan Pemerintah daerah otonomi terhadap standar pelayanan minimal (SPM), karena dalam menyelenggarakan system otonomi daerah adalah merupakan kewenangannya terhadap daerah otonomi, kecuali urusan pemerintahan yang di atur dengan Undang-Undang hal ini ditentukan oleh urusan pemerintah. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan otonomi sesuai isi pasal 10 ayat (3) UU No. 32/2004, urusan pemerintahan yang tidak menjadi urusan pemerintahan daerah adalah : (1) politik luar negeri, (2) pertahanan, (3) keamanan, (4) yustisi,(5) moneter dan fiskal nasional, dan (6) agama. Ini berarti bidang-bidang lain diluar 6 bidang diatas menjadi urusan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi luas dan nyata. Dalam rangka untuk merealisasi otonomi daerah yang luas dan nyata pemerintahan daerah yang tanggap, mampu dan mempunyai kinerja terhadap system standar pelayanan minimal dalam pelayanan kepada publik.
Co-Authors