<![CDATA[Kebijakan pemberian otonomi daerah dan desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah merupakan langkah strategis dalam dua hal. Pertama, otonomi daerah dan desentralisasi merupakan jawaban atas permasalahan lokal bangsa Indonesia berupa ancaman disintegrasi bangsa, kemiskinan, ketidakmerataan pembangunan, rendahnya kualitas hidup masyarakat, dan masalah pembangunan sumber daya manusia (SDM). Kedua, otonomi daerah dan desentralisasi fiskal merupakan langkah strategis bangsa Indonesia untuk menyongsong era globalisasi ekonomi dengan memperkuat basis perekonomian daerah.UU memberikan otonomi secara penuh kepada daerah kabupaten dan kota untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya. Artinya, saat sekarang daerah sudah diberi kewenangan penuh untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan daerah. Dengan semakin besarnya partisipasi masyarakat ini, desentralisasi kemudian akan mempengaruhi komponen kualitas pemerintahan lainnya. Salah satunya berkaitan dengan pergeseran orientasi pemerintah, dari command and control menjadi berorientasi pada tuntutan dan kebutuhan publik.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh perencanaan dan pengawasan anggaran terhadap efektifitas keuangan, serta mengetahui kendala yang dihadapi sehingga efektifitas anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur.Hasil penelitian terhadap pengaruh perencanaan dan pengawasan anggaran terhadap efektifitas pengelolaan keuangan pada dinas pekerjaan umum provinsi Kalimantan timur diukur dengan menggunakan tiga variabel yaitu perencanaan, pengawasan dan efektivitas, dari hasil penelitian yang telah dilakukan, bahwa efektivitas pengelolaan keuangan sudah sangat baik, ini terbukti dari hasil rekapitulasi mendapatkan hasil lebih dari 60%. Yang artinya bahwa perencanaan dan pegawasan yang dilakukan menghasilkan efisiensi dan efektivitas yang baik.]]>
