Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR (STUDI DI DESA KARANGSONG KABUPATEN INDRAMAYU PROVINSI JAWA BARAT) Adibowo, Rino
JIPSI Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Vol 4 No 02 (2014): Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/jipsi.v4i02.158

Abstract

Penelitian berjudul Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (Studi di DesaKarangsong Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat) ini bertujuan untuk mengetahui Dinas Perikanan danKelautan dalam Mengimplementasikan Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Hambatanyang dihadapinya. Lokasi yang dipilih untuk penelitian ini adalah Desa Karangsong di Kabupaten Indramayu.Pemilihan lokasi tersebut dilakukan karena berhubungan dengan program pemberdayaan ekonomi masyarakatpesisir, yang apabila dilihat dari kondisi masyarakatnya memiliki perbedaan. Jenis penelitian ini adalahmetode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan teknik purposive. Sumber data meliputi data primer dandata sekunder. Data primer didapatkan melalui hasil wawancara yang secara mendalam dan observasi nonpartisipatifmengenai implementasi kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir. Sedangkan datasekunder diperoleh dalam bentuk sumber tertulis mengenai program pemberdayaan ekonomi masyarakatpesisir. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam implementasi kebijakan pemberdayaan ekonomimasyarakat pesisir tidak hanya menjadi tugas dari pemerintah saja agar dapat berjalan dengan maksimal,melainkan memerlukan kerjasama dengan berbagai pihak baik pihak antar lembaga maupun masyarakatnya.Hambatan dalam implementasi kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, yaitu komitmen daripemerintah dalam megimplementasikan kebijaka, tingkat pendidikan masyarakat pesisir, dan orientasi masyarakat mengenai pemberdayaan ekonomi yang dilihat masih dari sudut pandang finansial belumpemahaman yang mengutamakan aspek keberdayaan masyarakat pesisir sebagai sasaran sehingga tujuanutama program tetap konsisten dan terjaga.Kata kunci: implementasi, kebijakan, pemberdayaan
PENERAPAN E-GOVERNMENT DALAM PARADIPLOMASI PEMERINTAH KOTA BANDUNG Adibowo, Rino; Putri, Sylvia Octa
JIPSI Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Vol 6 No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/jipsi.v6i2.325

Abstract

Penerapan e-government telah menjadi agenda Pemerintah Kota Bandung sejak tahun 2001.Pemanfaatan e-government sendiri di Pemerintah Kota telah dirasakan manfaatnya dalam mewujudkan good governance yang efektif, efisien, transparansi dan akuntabilitas.Kinerja pemerintah dalam melayani masyarakat menjadi semakin meningkat dan memuaskan. Seiring dengan perkembangan globalisasi, aktor dalam hubungan internasional bukan lagi hanya negara akan tetapi semua komponen masyarakat dapat menjadi aktor hubungan internasional tidak terkecuali pemerintah daerah/kota. Peran pemerintah kota sebagai aktor subnasional semakin didorong dan dititikberatkan pada kemampuan dalam menjalin kerjasama internasional. Kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah/kota seperti kerjasamasister city (kota kembar). Paradiplomasi merujuk pada suatu konsep kapasitas kebijakan luar negeri yang dijalankan oleh pemerintah daerah/kota sebagai entitas sub-negara untuk tujuan tertentu dalam ranah hubungan internasional. Kerjasama sister city merupakan salah satu dari praktik paradiplomasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung. Penelitian ini bertujuan mengkaji dan menganalisa gambaran bagaimana penerapan e-government di pemerintah Kota Bandung dalam kegiatan paradiplomasi Pemerintah Kota Bandung. Dengan demikian Pemerintah Kota Bandung dapat menyusun strategi kebijakan dalam penerapan maupun pemanfaatan e-government secara lebih komprehensif