Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DISCOURSE : Indonesian Journal of Social Studies and Education
Abdul Mutholib
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Humanities Social Sciences Other

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
MASALAH SOSIAL PADA PERTAMBANGAN ILEGAL DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN N0 88/DLH 2021 KABUPATEN BUNGO Abdul Mutholib
DISCOURSE: Indonesian Journal of Social Studies and Education Vol. 1 No. 1 (2023): November
Publisher : PT. Citra Media Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69875/djosse.v1i1.71

Abstract

Penambangan ilegal terus mengalami perkembangan, dalam keberlangsunganya, aktivitas ini tidak mengantongi izin, dan tidak menerapkan prinsip-prinsip pertambangan yang baik dan benar (good mining practice). Terjadi kemudian aktivitas ini memimbulkan masalah-masalah sosial di Tengah Masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana implementasi kebijakan Peraturan Daerah No 88/DLH 2021 dalam menertib dan mengawasi aktivitas pertambangan tanpa izin di Kabupaten Bungo, serta menggali lebih dalam apa saja yang menjadi penghambat dalam proses pelaksaan PERDA tersebut. Jenis penelitian ini kualitatif-deskriktif-analisis dengan menggambarkan fenomena dan realitas lapangan dengan apa adanya. Informan dalam penelitian ini adalah Tim Tepadu Penanganan Tambang Ilegal yaitu, Dinas Lingkungan Hidup, Kadis SDA, Kesbangpol dan Camat. Berdasarkan temuan lapangan, adapaun langkah strategis pencegahan yaitu 1) membentuk Tim Terpadu penanganan PETI, 2) mengeluarkan surat edaran PETI, 3) melakukan sosialisasi ke desa dan kecamatan, 4) bekerja sama dengan media dan Lembaga Swadaya Masyarakat pemerhati lingkunn dan, 5) mendayagunakan peran Camat dan Datuk Rio (Kepala Desa). Langkah-langkah penindakan aktivitas PETI adalah 1) melakukan razia gabungan ke lokasi PETI, 2) mendorong tokoh adat dalam memberikan sanksi bagi pelaku PETI, 3) menjadi saksi dalam proses hukum bagi pelaku PETI, serta 4) melakukan uji sampel air yang tercemar. Faktanya tidak semua kebijakan dapat terlaksana dengan baik karena antara lain : 1) kurangnya pola pikir positif masyarakat terhadap lingkungan, 2) adanya penolakan saat  operasi terpadu, 3) sulitnya pendataan kasus PETI, dan 4) adanya keterlibatan oknum yang tidak bertanggungjawab.
Co-Authors