Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Hukum Mimbar Justitia
Sunarto Sunarto
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PENANGANAN TERHADAP PENGEMIS DAN GELANDANGAN UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PENEGAKAN HUKUM DI KOTA SEMARANG Abdul Kholiq; Sunarto Sunarto
Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol 8, No 2 (2022): Published 30 Desember 2022
Publisher : Universitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jhmj.v8i2.2735

Abstract

Beggars and homeless people are classified as a social disease which is a social problem that must be addressed immediately, this is a violation of the law as stipulated in Article 504 of the Criminal Code and Article 505 of the Criminal Code. Efforts to deal with it are usually only like controlling and social rehabilitation who are returned to their place of origin or their family, after being equipped with skills, while the imposition of criminal sanctions by the article mentioned above has not been implemented, because this is also related to Article 34 paragraph 1 of the 1945 Constitution which reads: "Fakir the poor and neglected children are cared for by the State”, so the handling is to tend to let beggars and homeless people. Based on the description above, the problem arises of how to deal with beggars and homeless people related to Article 34 (1) of the 1945 Constitution. The method used in writing this paper is normative juridical, that is, an approach based on the main legal material by examining theories, concepts, legal principles, and literature as well as applicable laws and regulations, especially the Book of Laws. the Criminal Law (KUHP), Article 504 and Article 505, and the 1945 Constitution, Article 34 paragraph (1), as well as other laws and regulations related to this research. Therefore the handling of beggars and homeless people is only controlling and social rehabilitation which is controlling and social rehabilitation of those who are returned to their place of origin or their families after being equipped with skills, while the prosecution of beggars and homeless people as stipulated in Article 504 of the Criminal Code and Article 505 of the KHUP has not been implemented.Keywords: Beggars, homeless people, Article 34 paragraph (1) of the 1945 Constitution.
DIGITALIZATION OF PUBLIC SERVICES TO PREVENT ABUSE OF AUTHORITY Mochammad Riyanto; Edi Pranoto; Sunarto Sunarto
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 22 No. 001 (2023): Pena Justisia (Special Issue)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v22i3.5105

Abstract

Globalisasi memberikan dampak positif dan negatif bagi masyarakat. Dampak positif tersebut antara lain: masyarakat dunia menjadi lebih mudah dalam memperoleh ilmu pengetahuan dan teknologi, masyarakat menjadi lebih rasional, dan hadirnya industri berbasis teknologi yang menyerap penurunan. Di sisi lain, dampak negatif globalisasi adalah masyarakat semakin konsumtif, tidak mandiri dalam penyediaan barang, masyarakat lebih nyaman dengan dunia maya daripada dunia nyata sehingga menumbuhkan sikap individualis, gaya hidup masyarakat yang mempengaruhi budaya asing daripada melestarikan budaya bangsanya. Permasalahan yang dibahas adalah digitalisasi pelayanan publik untuk mencegah terjadinya korupsi akibat izin yang diberikan oleh pejabat pemerintah. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analisis. Digitalisasi pelayanan publik meliputi kegiatan pemanfaatan teknologi termasuk pengelolaan data, dan informasi, antara manajemen dan proses kerja secara otomatis saling terkait dan pemanfaatan informasi perkembangan teknologi informasi untuk pelayanan publik yang mudah diakses dan juga murah bagi masyarakat. Digitalisasi pelayanan publik selain mudah dan cepat, juga mampu mengubah pola interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Digitalisasi pelayanan publik merupakan upaya yang dilakukan Pemerintah agar masyarakat dalam memperoleh pelayanan tidak lagi dipersulit oleh aparatur yang bertugas memberikan pelayanan, terkesan berbelit-belit bahkan dimanfaatkan untuk kepentingan orang lain di luar tujuan memberikan otoritas atau melindungi kewenangan. UUAP mengatur tentang kualifikasi tindakan badan dan/atau pejabat pemerintah termasuk tata cara dan akibat hukumnya.
Co-Authors Abdul Kholiq Edi Pranoto Mochammad Riyanto