Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Kriminalisasi Kritik Publik di Media Sosial Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 Jaka Prima; Dila Padila Nurhasanah; Salwa Aulia Novitasari
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 5 No 02 (2026): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v5i02.3688

Abstract

Perkembangan media sosial telah secara fundamental mengubah dinamika komunikasi publik, memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam wacana demokrasi melalui kritik terhadap kebijakan pemerintah dan pejabat publik. Namun, perkembangan ini juga telah mengintensifkan perdebatan hukum mengenai kriminalisasi kritik publik, khususnya di bawah UU ITE (UU Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik) Indonesia, yang sering dikritik karena ketentuan-ketentuannya yang luas dan ambigu tentang pencemaran nama baik dan penghinaan. Studi ini meneliti implikasi Putusan Mahkamah Konstitusional No. 105/PUU-XXII/2024 dalam mengatasi ketegangan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab pidana dalam kasus kritik publik di media sosial. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, studi ini menganalisis peraturan perundang-undangan, ketentuan konstitusi, dan doktrin hukum yang relevan, serta penalaran yudisial dari Mahkamah Konstitusional. Temuan menunjukkan bahwa Mahkamah memperkuat perlindungan konstitusional terhadap kritik publik sebagai bagian dari partisipasi demokratis, sekaligus menegaskan bahwa perlindungan tersebut tidak mencakup ekspresi yang merupakan kebohongan yang jahat atau serangan yang tidak beralasan terhadap reputasi individu. Keputusan tersebut mempersempit ruang lingkup interpretasi ketentuan pencemaran nama baik pidana dan menekankan proporsionalitas dalam penerapan hukum pidana. Meskipun demikian, tantangan tetap ada dalam praktik hukum karena interpretasi dan penegakan yang tidak konsisten, yang terus menciptakan ketidakpastian hukum dan potensi efek penghambatan terhadap kebebasan berekspresi. Studi ini menyimpulkan bahwa meskipun keputusan tersebut merupakan langkah signifikan menuju penguatan perlindungan konstitusional, klarifikasi legislatif dan doktrinal lebih lanjut diperlukan untuk memastikan perlindungan yang konsisten terhadap kebebasan berekspresi di ruang digital.
Optimalisasi Digital Marketing dan Legalitas Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (U.M.Km) di Desa Mojowono Kabupaten Mojokerto Ratih Dwi Pangestu; Ana Indrawati; Wyda Lusiana; Novellita Sicillia Anggraini; Cindy Alisia Artanty; Moh. Kamaluddin; Jaka Prima
Kegiatan Positif : Jurnal Hasil Karya Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 2 (2024): Juni : Kegiatan Positif : Jurnal Hasil Karya Pengabdian Masyarakat
Publisher : Asosiasi Riset Ilmu Manajemen Kewirausahaan dan Bisnis Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61132/kegiatanpositif.v2i2.999

Abstract

This community service was carried out in Sumbersari Hamlet, Community Service Activities were carried out in Mojowatesrejo Village, Kemlagi District, Mojokerto Regency with the target of understanding Digital Marketing Optimization and the Legality of Micro, Small and Medium Enterprises Development (U.M.K.M). Carrying out community service, the main aim of this activity is to increase insight and knowledge regarding Optimization of Digital Marketing and the Legality of Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM) Development in Mojowono Village. In order to obtain and support a conducive working atmosphere, work together to build productive partnerships. Therefore, the socialization carried out in Mojowono Village, Kemlagi District, Mojokerto Regency is very important to carry out. Other objectives include providing an understanding of technological advances that must be utilized properly so that they can increase income in society. This business activity must of course be maximized and must be equipped with a business permit so that it can provide certainty and legal protection for Micro, Small and Medium Enterprises(UMKM)