Boy Riansyah
Kementerian Keuangan (Ditjen Bea dan Cukai)

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

EKSTENSIFIKASI CUKAI TERHADAP “SAVOURY FOOD” UNTUK KESEHATAN MASYARAKAT INDONESIA Boy Riansyah; Suwardi Dwi Pramita; Destiko Teguh Rinaldi
Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI) Vol 6 No 1 (2024): Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI)
Publisher : Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian, Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33827/akurasi2024.vol6.iss1.art231

Abstract

Produk pangan olahan merupakan salah satu produk yang konsumsinya cukup besar di Indonesia. Terbukti dari semakin meningkatnya jumlah konsumsi masyarakat Indonesia terhadap konsumsi produk pangan olahan dari tahun ke tahun. Di balik besarnya konsumsi masyarakat akan produk pangan olahan, kandungan natrium dari produk pangan olahan yang tersedia saat ini telah melebihi batas anjuran atau kewajaran konsumsi yang ditetapkan Kementerian Kesehatan atau BPOM. Kelebihan konsumsi natrium pada kenyataannya telah menyebabkan penyakit degeneratif seperti obesitas, hipertensi atau penyakit lainnya. Biaya kesehatan akibat adanya penyakit tersebut juga semakin membebani anggaran kesehatan negara. Oleh sebab itu perlu adanya pengaturan pengendalian konsumsi baik dengan kebijakan fiskal maupun kebijakan non fiskal. Kebijakan fiskal dapat berupa cukai yang dapat mengendalikan konsumsi, mengubah pola konsumsi, mendorong produsen untuk memproduksi produk olahan yang lebih sehat sekaligus mengompensasi eksternalitas negatif yang ditimbulkan oleh produk pangan olahan tersebut. Penelitian ini ditujukan untuk melihat kelayakan cukai dilihat dari rasionalitas, desain dan administrasi cukai, dan upaya peningkatan kesehatan melalui cukai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Berdasarkan pendekatan tersebut didapatkan hasil bahwa cukai merupakan kebijakan yang dianggap tepat dalam mengendalikan natrium yang terkandung dalam produksi pangan olahan jika dibarengi dengan kebijakan non fiskal lain seperti edukasi, pelabelan kandungan natrium, dan penetapan batasan konsumsi natrium yang wajar.