Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Tanfizi : Journal of Islamic Constitutional and Political Law
Saiful Amin
Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Apostasy Between Fiqh Siyasah and Human Rights: A Critical Study of the Status and Sanctions of Apostasy in Islamic Law Saiful Amin; Fahmi Akhyar Al Farabi; Faruq Aziz Al-Amin
Tanfizi : Journal of Islamic Constitutional and Political Law Vol. 1 No. 1 (2025): June 2025
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Apostasy in Islam has long been a controversial and sensitive issue, revealing the ongoing tension between classical Islamic jurisprudence and contemporary human rights principles. Traditional fiqh, particularly within classical Islamic legal texts, often prescribes harsh punishments for apostates, including the death penalty. In contrast, modern human rights frameworks emphasize freedom of religion and belief as non-negotiable, fundamental human rights. This article seeks to critically examine the legal status and punishment of apostasy through the dual lenses of fiqh siyasah (Islamic political jurisprudence) and international human rights discourse, using a normative-contextual approach grounded in maqāṣid al-sharī'ah (the higher objectives of Islamic law). The research adopts a qualitative method with library research as the main data collection technique. The findings suggest that classical juristic rulings on apostasy were shaped more by political and security considerations than purely theological concerns, particularly during the formative periods of Islamic governance. Viewed through the maqāṣid lens, these laws can be reinterpreted to prioritize justice, public welfare, and individual freedom. This article argues that reformulating Islamic criminal law on apostasy in light of constitutional guarantees and universal human rights does not necessarily conflict with core Islamic teachings. Instead, it offers an opportunity to bridge religious tradition and contemporary legal norms while preserving the ethical foundations of Islam. Such a balanced approach is essential to uphold both religious integrity and human dignity in pluralistic societies today.
Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Proses Mediasi Pada Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi Perspektif Hukum Islam Regina Qadaffy; Saiful Amin
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 3 (2025): Desember
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dasar penulisan ini adalah kasus sengketa tanah di Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi, dimana pemohon mengajukan perkaranya di Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi. Perselisihan diselesaikan melalui jalur hukum, yang seringkali memakan waktu, mahal dan tidak selalu memberikan rasa keadilan bagi para pihak. Mediasi sebagai salah satu sarana alternatif penyelesaian sengketa menawarkan solusi yang lebih efektif, efisien dan adil. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian sengketa tanah di Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi dan apakah sesuai dengan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian campuran (empiris dan normatif). h. Penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Sumber data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, rancangan undang-undang dan studi pustaka. Hasil kajian mengungkapkan, proses mediasi Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi cukup berhasil menyelesaikan sejumlah sengketa tanah. Namun, masih ada beberapa kesenjangan yang perlu ditangani, khususnya terkait pemahaman publik tentang sosialisasi dan mediasi. Studi ini mengusulkan beberapa langkah untuk meningkatkan efisiensi dan kepatuhan proses mediasi berbasis hukum Islam. Hal ini dapat mencakup pelatihan mediator yang lebih baik, penjangkauan yang lebih intensif kepada masyarakat, dan pengembangan pedoman mediasi yang lebih komprehensif yang mencerminkan nilai-nilai Islam tentang keadilan dan penyesalan.
Penetapan Abdurrahman Wahid sebagai Presiden di Lihat dari Perspektif Siyasah Syar’iyah Lafitri Fadilah; Saiful Amin
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 3 (2025): Desember
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penetapan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai presiden Indonesia tahun 1999 terjadi pada masa transisi partai politik pasca-Orde Baru. Dalam perpektif siyasah syar’iyah, seorang pemimpin idealnya harus memiliki keadilan, kapasitas intelektual, legitimasi rakyat dan kesehatan fisik. Meskipun memiliki keterbatasan penglihatan, Gus Dur tetap diangkat sebagai presiden serta didukung oleh MPR. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mekanisme penetapan dan persyaratan kepala negara menurut siyasah syar’iyah dan untuk memperoleh gambaran yang jelas dan obyektif mengenai penetapan Abdurrahman Wahid sebagai presiden di lihat dari perspektif siyasah syar’iyah. Metode penelitian ini dilakukan dengan deskriptif kualitatif dalam tulisan ini peneliti menggunakan studi pustaka atau menggali data dari library research. Data utama yang digunakan adalah literatur-literatur yang dapat dikelompokkan kepada bahan kepustakaan. Data dikumpulkan melalui telaah literatur terhadap kitab-kitab klasik, seperti Al-Ahkam al-Sulthaniyyah karya Al-Mawardi serta sumber-sumber sejarah kontemporer Indonesia. Hasil penelitian dapat ditemukan bahwa, 1) penetapan Abdurrahman Wahid sebagai Presiden Republik Indonesia ke-4 dilakukan melalui mekanisme konstitusional oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada sidang umum MPR tahun 1999, 2) mekanisme penetapan kepala negara menurut siyasah syar’iyah dapat ditempuh melalui 5 cara yaitu, a) bai'at oleh ahl al-hall wa al-‘aqd, b) penyerahan mandat dari kepala negara sebelumnya, c) persetujuan umat, d) pengambil alihan kekuasaan yang berujung pada stabilitas dan keadilan (al-taghallub), dan e) pemilihan umum sebagai bentuk syura modern. Gus Dur tetap diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia meskipun dalam kondisi mengalami cacat fisik (gangguan penglihatan), hal ini dikarenakan beberapa faktor politik, intelektual, legitimasi moral, dan dukungan koalisi partai politik saat itu.
Co-Authors Fahmi Akhyar Al Farabi Faruq Aziz Al-Amin Lafitri Fadilah Regina Qadaffy