<![CDATA[ABSTRAK Kebijakan Fiskal ialah sebuah kebijakan suatu Negara dalam ekonomi. Kebijakan ini menjadi tolak ukur untuk kesejahteraan dan keadilan ekonomi Negara. Tujuan diadakanya kebijakan fiskal mengubah dan meningkatkan perekonomian suatu Negara. Islam mengharuskan kebijakan ini untuk kesejahteraan dan keadilan masyrakat. Beberapa Perinsip yang kemukakan Ulama dalam Islam: Tauhid, Rub-Biyyah, Khalifah, dan yang terahir perinsip Tazkiyah, tetapi yang lebih utama menggunakan dua prinsip kebijakan fiskal yaitu perinsip penerimaan publik dan perinsip pengeluaran Negara. Diantara perbedaan kebijakan Fiskal Islam dan konvesional adalah Islam mengahruskan kebijakan ini untuk kesetabilitasan perekonomian yang adil dan seimbang. Semetara tujuan kebijakan fiskal konvensional untuk meraih keuntungan sebesar besarnya. Kebijakan fiskal di Indonesia mengunakan sistem demokrasi dimana perencanaan anggaran diajukan dan dibahas di parlemen dan tetapkan menjadi anggaran Negara. ABSTRAK Fiscal.Policy.is a.country's economic.policy..This policy is a benchmark for the country's economic prosperity and justice. The.aim of.fiscal policy is to change and improve.a country's economy. Islam requires this policy for the welfare and justice of society. Several principles put forward by Ulama in Islam: Tauhid, Rub-Biyyah, Caliphate, and most recently the principle of Tazkiyah, but more importantly using two principles of fiscal policy, namely the principle of public revenue and the principle of state expenditure. Among the differences between Islamic and conventional fiscal policies is that Islam requires this policy to ensure economic stability that is fair and balanced. Meanwhile, the aim of conventional fiscal policy is to achieve maximum profits. Fiscal policy in Indonesia uses a democratic system where budget plans are submitted and discussed in parliament and determined as the State budget.]]>
