Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Yustitiabelen MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Estudiante Law Journal
Khayatudin
Universitas Islam Kadiri
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
TINJAUAN YURIDIS PEMANFAATAN TANAH WAKAF MADRASAH UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI Khayatudin Khayatudin; Sofia Tri Lestari
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 1 (2021): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v10i1.1499

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang Tinjauan Yuridis Pemanfaatan Tanah Wakaf Madrasah Untuk Kepentingan Pribadi. Wakaf merupakan sebuah lembaga yang bermanfaat sebagaimana zakat, infak, dan sedekah. Wakaf diharapkan dapat dimanfaatkan lebih profesional, baik , tertib, serta terarah. Mengingat bahwa wakaf adalah untuk kepentingan masyarakat, maka di dalam pengelolaannya harus diserahkan lembaga atau badan yang bertugas mengelola wakaf yang disebut dengan Nazir. Permasalahannya adalah bagaimana status hukum tanah yang sudah di wakafkan tetapi masih dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi serta apa akibat hukumnya apabila seseorang memanfaatkan tanah wakaf untuk kepentingan pribadi. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana status hukum tanah yang sudah di wakafkan tetapi masih dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi serta untuk mengetahui apa akibat hukum apabila memanfaatkan tanah wakaf untuk kepentingan pribadi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini Yuridis Normatif, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Undang-Undang Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1997 tentang pelaksanaan wakaf dan juga undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan metode kajian kepustakaan. Adapun Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan tanah wakaf untuk kepentingan pribadi masih sangat sering dilakukan dikarenakan peraturan yang belum terlalu tegas untuk kegunaan wakaf, sehingga banyak oknum yang memanfaatkannya untuk mencari keuntungan secara pribadi. Upaya hukum untuk orang yang menggunakan tanah wakaf untuk kepentingan pribadi bisa di gugat secara pidana maupun secara perdata sesuai peraturan yang berlaku di indonesia
Tinjauan Yuridis Pelindungan Pekerja Anak Di Indonesia Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak Yunita Ajeng Fadila; Khayatudin
Yustitiabelen Vol. 8 No. 2 (2022): Agustus,2022
Publisher : Universitas Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36563/yustitiabelen.v8i2.563

Abstract

Studi ini membahas tentang tinjauan yuridis pelindungan pekerja anak di Indonesia dalam perspektif hak anak, karena masih banyak anak-anak yang menjadi pekerja anak pada sektor formal maupun sektor informal yang tidak memperhatikan hak-hak yang harusnya anak dapatkan. Rumusan masalah dalam penelitian ini, Apa urgensi penyesuaian pengaturan hak kerja anak dalam UU Ketenagakerjaan di Indonesia dengan Konvensi hak anak, bagaimanakah kesesuaian perlindungan hak pekerja anak dalam UU Ketenagakerjaan di Indonesia dengan Konvensi hak Anak. Tujuan penelitian ini, untuk mengkaji secara mendalam mengenai urgensi penyesuaian pengaturan hak pekerja anak dalam UU Ketenagakerjaan di Indonesia dengan Konvensi hak Anak serta mngetahui kesesuaian perlindungan hak pekerja anak dalam UU Ketenagakerjaan di Indonesia dengan Konvensi hak Anak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif. Adapun hasil penelitian ini penyesuaian pengaturan hak pekerja anak dalam undang-undang, yang secara yuridis terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan seyogyanya sejalan dengan Konvensi Hak-Hak Anak yang telah disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989 dan diratifikas oleh negara-negara anggota termasuk Indonesi pada tanggal 26 Januari 1990 dan pasal-pasal yang mengatur mengenai pekerja anak dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sudah sesuai dengan Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia
Kajian Yuridis Pemutusan Hubungan Kerja Oleh Perusahaan Terhadap Pekerja Yang Menolak Mutasi Hanifah Hasna Hanifah; Khayatudin Khayatudin; Sicilya Mardian Yoel
Estudiante Law Journal VOL. 3 NO. 3. OKTOBER 2021
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (445.529 KB) | DOI: 10.33756/eslaj.v3i3.16431

Abstract

Abstract: This study discusses the legal certainty related to Termination of Employment by the company to workers who refuse transfers which until now there is no absolute regulation, even in Law Number 13/2003 concerning Employment Law. The cases raised in this research are Study Number:53/Pdt.Sus.Phi/2018/Pn.Palu, Study Number:85/Pdt.Sus.Phi/2019/Pn/Pbr. The formulation in this research, is the act of Termination of Employment on the grounds of refusal to mutation can be justified based on the provisions of Law Number 13/2003 concerning Employment Law? And what is the basis for the judge's consideration to accept and reject the lawsuit against workers who were laid off for refusing a mutation in Study Number:53/Pdt.Sus.Phi/2018/Pn.Palu, Study Number:85/Pdt.Sus.Phi/2019/Pn /pbr? The purpose of this study is to examine how the implementation of law in Indonesia and the legal protection about termination of Industrial Relations by the company to workers who refuse mutation. To analyze the reasons for accepting and rejecting the judge's decision related to termination of employment by the company against workers who refuse to mutation with the  Study Number:53/Pdt.Sus.Phi/2018/Pn.Palu, Study Number:85/Pdt.Sus.Phi/2019/Pn/Pbr, based on Employment Law. This research is used normative method, which examines the judge's decision juridically using Law No.13/2003 concerning Employment Law. The results of this study indicate that the mutations by the company in Study Number:53/Pdt.Sus.Phi/2018/Pn.Palu and Study Number: 85/Pdt.Sus.Phi/2019/Pn/Pbr violate Article 32 of the Employment Law. because the  mutation did not pay attention to the workers' rights based on the principles of being open,free,objective,fair,and equal without discrimination.Keywords: Criminal; Replacement; Corruption;
Co-Authors Hanifah Hasna Hanifah Sicilya Mardian Yoel Sofia Tri Lestari Yunita Ajeng Fadila