Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Free Nutritious Meals as A Constitutional Right: Budgetary Politics, Social Justice, and Implementation Challenges in Indonesia Khoirul Hadi al Asy Ari Hadi; Syafril Wicaksono; Nikmatul Munawiroh
Journal of Communication and Da'wah Vol. 2 No. 1 (2026): Journal of Communication and Da'wah Vol.2 No.1, June 2026
Publisher : Universitas Islam Cordoba Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67008/4n8k7306

Abstract

Free Nutritious Meal Program (MBG) launched by the government marks a new chapter in fulfilling the basic rights of citizens, especially school-age children. From a constitutional perspective, the right to nutritious food is an integral part of the guarantee of social rights as stipulated in the 1945 Constitution. However, the implementation of the MBG is not only technocratic but also fraught with budget politics that often give rise to a tug-of-war between fiscal stability and social justice. The background of this problem is rooted in the question of whether the MBG truly functions as an instrument of distributive justice or is merely a populist project with limited effectiveness. The research gap arises because previous studies have focused more on the technical aspects of implementing the food program, while the normative-philosophical approach linking the MBG with constitutional rights and budget politics is still rarely discussed. The novelty of this research lies in the analysis of the MBG as a legal instrument that examines the extent to which fiscal politics is able to realize substantive social justice, not just short-term political stability. The formulation of this research problem is first: How can the MBG be interpreted as part of the fulfillment of citizens' constitutional rights from the perspective of budgetary legal politics? Second, what are the normative and implementative challenges of the MBG in realizing the principles of social justice in Indonesia? Preliminary results indicate that the success of the MBG is largely determined by the political alignment of fiscal law oriented towards distributive justice and transparent oversight. Without this, the program risks becoming both a fiscal burden and a tool for reproducing social injustice.
EKSISTENSI ULAMA PEREMPUAN DALAM BUDAYA PARTHIARKHI DI PESANTREN: STUDI ULAMA PEREMPUAN DI KOTA JEMBER Elisa Dourothun Nafis El Adibah; Syafril Wicaksono; M. Khoirul Hadi al Asy'ari
BIDAYAH: STUDI ILMU-ILMU KEISLAMAN Vol. 15 No. 1: Juni
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Teungku Dirundeng Meulaboh Aceh Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/bidayah.v15i1.2322

Abstract

Berdasarkan kejadian sosiologis di beberapa pesantren, budaya patriarki masih mendominasi. Meskipun pesantren memberikan beberapa kemungkinan bagi perempuan untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pendidikan pesantren, namun hal tersebut tampaknya tidak mempengaruhi pengertian struktur sosial sebagai bagian dasar interaksi di dunia pesantren. Akibatnya, tidak bisa memuat penafsiran agama, adat istiadat, dan nilai-nilai yang ada di pesantren. Sehingga, pesantren gagal memenuhi harapan perempuan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat keberadaan ulama perempuan dalam konteks budaya patriarki di pesantren di Kota Jember. Penelitian ini merumuskan dua pertanyaan yaitu: pertama, bagaimana respon dan negosiasi keberadaan ulama perempuan dalam budaya patrikiarki di pesantren kota Jember?. Kedua, Bagaimana posisi dsn relasi keberadaaan ulama perempuan dalam budaya patrikiarki di pesantren kota Jember?. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian empiris, serta pendekatan studi kepustakaan berdasarkan data deskriptif kualitatif. Berdasarkan temuan penelitian ini, kehadiran ulama perempuan dalam budaya patriarki di pesantren memiliki implikasi yang kompleks bagi tumbuh kembangnya pesantren itu sendiri. Studi ini menemukan bahwa, meskipun ada banyak hambatan dalam pendidikan agama dan peran kepemimpinan, ulama perempuan memainkan peran penting dalam pembelajaran agama dan pengembangan karakter di pesantren. Ulama perempuan juga memberikan contoh dalam berperan aktif di masyarakat dan memberikan sudut pandang baru mengenai interpretasi agama. Tetapi, terdapat beberapa tantangan bagi ulama perempuan di pesantren berupa adanya kendala stuktural dalam sistem pendidikan, ketidaksetaraan gender. Berdasarkan hal tersebut, eksistensi ulama perempuan dipesantren kota Jember memberikan makna perjuangan peran perempuan terutama dilingkup pesantren dengan tantangan yang ada. Sehingga kajian ini memperluas kesetaraan gender dan reformasi budaya dipesantren.