Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Tinjauan Sadd al Dzari’ah Terhadap Larangan Pegawai Negeri Sipil Wanita Menjadi Istri Kedua, Ketiga, dan Keempat Elza Putri Kartika; Khairuddin Khairuddin; Rohmadi Rohmadi
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 9, No 1 (2024): APRIL
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v9i1.2832

Abstract

Abstract : (1) How is the review of Indonesia’s positive law towards female Civil Servants becoming the first wife in polygamous marriages, and (2) How is the review Sadd Al-Dzari’ah against female civil servants who become wives in polygamous marriages. The purpose of this study is to explain how the analysis of the concept of Prohibition of Civil Servants for women to become wives in polygamous marriages is reviewed Sadd Al-Dzari’ah. The type of research in this thesis is library researchin obtaining data, information, and facts that the author uses various kinds of books related to the subject matter. From the results of this research it was found that (1) Positive laws against female Civil Servants as stated in Government Regulation no. 45 of 1990 Article 4 Paragraph 2 relating to Law Number 1 of 1974 aims at the principle of monogamy and efforts to reduce problems that could disrupt the work of a civil servant and protect the behavior of civil servants who are exemplary, and (2) Sadd Al-Dzari's review 'ah regarding the prohibition on female Civil Servants (PNS) becoming wives in polygamous marriages, where the intention of polygamy is not in accordance with Islamic law so that the prohibition on female Civil Servants becoming second, third or fourth wives is in Government Regulation Number 45 of 1990 Article 4 Paragraph This No. 2 functions to protect the rights of the wife and first child and protect family harmony, so that the performance of Civil Servants in the government system mechanisms runs well and maintains the good name of the government.Keywords: Sadd Al-Dzari’ah, Female Civil Servants, and Polygamy Abstrak: (1) Bagaimana tinjauan hukum positif Indonesia terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) wanita menjadi istri dalam perkawinan poligami, dan (2) Bagaimana tinjauan Sadd Al-Dzari’ah terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) wanita yang menjadi istri dalam perkawinan poligami. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana analisa konsep Larangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) wanita menjadi Istri dalam perkawinan poligami yang ditinjau Sadd Al-Dzari’ah, Adapun jenis penelitian kepustakaan dalam mendapatkan data, informasi, dan fakta yang ada penulis menggunakan berbagai macam buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa (1) Hukum positif terhadap Pegawai Negeri Sipil wanita yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat 2 berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini tujuannya ke arah asas monogami dan upaya mengurangi masalah yang bisa membuat terganggunya perkerjaan seorang PNS dan melindungi perilaku PNS yang menjadi teladan, dan (2) tinjauan Sadd Al-Dzari’ah terhadap larangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) wanita yang menjadi istri dalam perkawinan poligami, dimana niat poligami tidak sesuai dengan syariat Islam sehingga larangan wanita Pegawai Negeri Sipil menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat 2 ini, berfungsi melindungi hak-hak istri dan anak pertama serta melindungi keharmonisan keluarga, sehingga kinerja Pegawai Negeri Sipil dalam mekanisme sistem pemerintahan berjalan dengan baik dan menjaga nama baik pemerintahan.Kata Kunci : Sadd Al-Dzari’ah , Pegawai Negeri sipil Wanita,  dan Poligami
Sanksi Adat Istiadat Cepalo Tigo terhadap Pelaku Zina Perspektif Al-Mashlahah Mursalah (Studi desa Rawa Indah Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma) Ridwan Hanif; Rohimin Rohimin; Rohmadi Rohmadi
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 9, No 2 (2024): OKTOBER
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v9i2.5885

Abstract

Abstract : This research has several problems, first, how to implement the cepalo tigo customary sanctions against adulterers in Rawa Indah Village, Ilir Talo District, Seluma Regency. Second, what is the view of Islamic law regarding customary sanctions against perpetrators of adultery from the perspective of al-mashlahah murlah in Rawa Indah Village, Ilir Talo District, Seluma Regency. The method used in this research is field research, where data has been collected through interviews, observation and documentation. The results of this research show that the customary sanctions made by the leaders of the Rawa Indah village in Seluma Regency are as follows: First, the perpetrator of adultery is given a fine. Second, the fine is used to buy goats and for village social causes. Third, the goat is slaughtered and then its blood is sprinkled in the four corners of the village. In the customary sanctions against perpetrators of adultery there is still an element of shirk because there is blood being sprinkled in the four corners of the village to fence off the village to avoid this disgraceful act. The three sanctions that still contain shirk should be abolished, the fourth is that the benefits and benefits of implementing them are effective, because since the implementation of these sanctions, the number of adulterers has been reduced. Keywords: Customary Sanctions, Perpetrators of Adultery, Al-Mashalahah Mursalah. Abstrak :Pada penelitian ini mempunyai beberapa masalah pertama, Bagaimana pelaksanaan sanksi Adat Istiadat cepalo tigo terhadap pelaku zina di Desa Rawa Indah Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma. Kedua Bagaimana Pandangan hukum islam terhadap sanksin adat istiadat terhadap pelaku zina perspektif al-mashlahah mursalah di Desa Rawa Indah Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan, dimana data-data telah dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi adat istiadat yang dibuat oleh tokoh-tokoh desa rawa indah di Kabupaten Seluma sebagai berikut: Pertama, pelaku zina ditetapkan denda. Kedua, denda tersebut digunakan untuk membeli kambing dan untuk sosial desa. Ketiga, kambing tersebut disembelih kemudian darahnya dipercikkan ke empat penjuru desa. Dalam sanksi adat istiadat terhadap pelaku zina masih ada unsur kesyirikan karna adanya memerckkan darah ke empat penjuru desa untuk memagari desa agar terhindar dari perbuatan tercela tersebut. Ketiga sanksi yang masih mengandung kesyirikan mestinya harus ditiadakan, keempat kemaslahatan dan kemanfaatannya diberlakukan sanksinya termasuk efektif karna semenjak dilaksanakannya sanksi tersebut telah mengurangi angka pelaku zina. Kata kunci : Sanksi Adat Istiadat, Pelaku Zina, Al-Mashalahah Mursalah.