Felix Semaun
Universitas Kapuas,Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Sintang

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA Felix Semaun
JURNAL PEKAN : Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Vol 4, No 1 (2019): Jurnal PEKAN
Publisher : STKIP Persada Khatulistiwa Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31932/jpk.v4i1.373

Abstract

Berdasarkan peraturan No. 72 tahun 2005 tentang Desa menegaskan bahwa “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Kabupaten Melawi merupakan salah satu wujud otonomi daerah yang merupakan  pemekaran dari Kabupaten Sintang yang ditetapkan dalam Undang-Undang No.34 tahun 2004 tentang pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat. Dengan demikian sebagai daerah otonomi luas pemerintahan Kabupaten Melawi memiliki kewenangan mengurus dan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat, terutama ditingkat Desa. Desa mempunyai posisi strategis dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Kata Kunci : Pemerintahan Desa, Sistem, penyelenggaraan, Kebijakan