Yani Kamasturyani
Institut Teknologi dan Kesehatan Mahardika Cirebon

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

KORELASI TINGKAT KEBISINGAN DENGAN STRESS KERJA PADA PEKERJA PABRIK BATU ALAM DALAM PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN KERJA Yani Kamasturyani
Masker Medika Vol 11 No 2 (2023): Masker Medika
Publisher : IKesT Muhammadiyah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52523/maskermedika.v11i2.600

Abstract

Introduction: Permenkes No. 70 of 2016 concerning Standards and Requirements for Industrial Work Environment Health states that the NAB or Threshold Limit Value is the average intensity of exposure to physical or chemical hazards that can be accepted by all workers without causing health problems or illness at work in a day that does not exceed 8 hours. per day or 40 hours per week. The aim of this research is to determine the relationship between noise levels and work stress in natural stone factory workers in terms of health law. Method: The type of research used in this research is quantitative research with an observational analytical research design and a cross-sectional approach. The population of this study were workers at a natural stone factory in Kepuh village, Cirebon district. The sampling technique used was total sampling. The samples used were all 59 natural stone factory workers in Kepuh village, Cirebon district. Results: The research results show that most factory production areas are noisy (79.7%), factory workers experience as much stress as 76,5% Discussion: The conclusion of the research shows that there is a significant relationship between noise levels and work stress among natural stone factory workers in Kepuh Village, Cirebon Regency with p value = 0.000. The results of the juridical analysis of the relationship between noise levels and work stress among natural stone factory workers from a health law perspective are linked with Industrial Work Environment Health Standards and Requirements (Permenkes No. 70 of 2016) which states that every industry is obliged to meet standards and implement industrial work environment health requirements. The lack of socialization regarding legal regulations has resulted in the non-fulfillment of the noise threshold standards that should exist in the natural stone industry.
Tinjauan regulatif dan ekonomi atas pengelolaan sampah berbasis masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi Yani Kamasturyani
JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia) Vol. 11 No. 2 (2025): JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)
Publisher : Indonesian Institute for Counseling, Education and Theraphy (IICET)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29210/020255442

Abstract

Penelitian ini membahas permasalahan yuridis dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat sebagai upaya peningkatan ekonomi masyarakat, dengan menyoroti implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Fokus kajian diarahkan pada bagaimana ketentuan hukum tersebut mendorong peran serta masyarakat dan pelaku usaha dalam sistem pengelolaan sampah, khususnya melalui mekanisme bank sampah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dengan metode analisis yuridis normatif, didukung oleh studi pustaka dan data sekunder dari peraturan perundang-undangan. Teknik analisis dilakukan melalui interpretasi hukum terhadap norma yang berlaku dan penelaahan terhadap praktik pengelolaan sampah yang melibatkan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat melalui bank sampah mampu memberikan kontribusi ekonomi nyata, antara lain peningkatan pendapatan rumah tangga, penghematan biaya pengelolaan sampah, dan penciptaan lapangan kerja informal. Selain manfaat ekonomi, bank sampah juga memperkuat aspek edukatif dan pembentukan perilaku lingkungan yang positif. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah daerah mengembangkan regulasi turunan yang mendukung insentif partisipatif, memperkuat edukasi hukum lingkungan, dan menjalin kemitraan dengan sektor swasta untuk mendukung keberlanjutan bank sampah. Temuan ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan publik yang lebih inklusif dan berkelanjutan dalam pengelolaan sampah, serta memperkaya diskursus hukum lingkungan dengan menegaskan pentingnya kolaborasi antara hukum, masyarakat, dan ekonomi dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang efektif.