Jones, Paul
School of Architecture, Design and Planning, The University of Sydney

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Housing Resilience and the Informal City Jones, Paul
Journal of Regional and City Planning Vol 28, No 2 (2017)
Publisher : The ITB Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (833.489 KB) | DOI: 10.5614/jrcp.2017.28.2.4

Abstract

Abstract. Central to managing urban growth in the new millennium is understanding the role and nature of the resilience shown by residents and communities in growing towns and cities, and especially in what can be termed the informal city. Urban resilience is defined as the ability of cities to manage and adapt to change, and includes robustness, mitigation and adjustment at all levels. On the other hand, the informal city is about spaces, places and communities where residents adapt to the circumstances at hand using locally based rules, processes and governance. These actions are generally ‘outside’ the structures and processes that guide order and control in the formally planned city. Using the kampung locality of Tamansari in Bandung, Indonesia, as a case study, an analysis of housing resilience and understanding of the local dynamics of housing adaptation in Tamansari was undertaken by assessing four elements, namely, the collective resilience at the Tamansari level, vertical and horizontal housing adaptations, and changes to functionality and space in alleyways and public areas. Five key findings are identified: (i) there is commonality in what residents are seeking, namely, additional living space, modified access ways, privacy, and access to light and air circulation, (ii) a variety of construction methods and materials are utilized, (iii) the process of transformation is ‘step by step’ and incremental, (iii) notions of physical private/public boundaries are fluid, reflecting their flexibility and ability to be locally negotiated and contested, and (v) housing and wider circulation and activity spaces are defined by their multi-functionality. In this setting, legitimization of the informal city by the State is critical as informal settlements play an important role for residents to express and develop their skills of resiliency which may not be acceptable and or tolerated in other parts of the city.Keywords. housing, informal city, resilience.Abstrak. Hal utama dalam pengelolaan pertumbuhan perkotaan di milenium baru ini adalah memahami peran dan ketahanan yang ditunjukkan oleh penduduk dan komunitas di kota-kota, dan terutama pada kota yang dapat disebut sebagai kota informal. Ketahanan perkotaan didefinisikan sebagai kemampuan kota untuk mengelola dan menyesuaikan diri terhadap perubahan, yang mencakup ketahanan, mitigasi dan penyesuaian di semua tingkat. Di sisi lain, kota informal adalah tentang ruang, tempat dan komunitas tempat penduduk beradaptasi pada keadaan yang ada dengan menggunakan peraturan, proses, dan tata kelola setempat. Tindakan ini pada umumnya terjadi di luar struktur dan proses yang memandu keteraturan dan pengendalian di kota yang direncanakan secara formal. Dengan menggunakan kampung Tamansari di Bandung, Indonesia, sebagai studi kasus, analisis ketahanan perumahan dan pemahaman dinamika adaptasi perumahan di Tamansari dilakukan dengan menilai empat elemen, yaitu ketahanan kolektif di tingkat Tamansari, adaptasi perumahan vertikal dan horisontal, serta perubahan fungsi dan ruang di lorong-lorong dan tempat umum. Lima temuan utama telah diidentifikasi: (i) ada kesamaan dalam apa yang dicari penduduk, yaitu ruang hidup tambahan, perubahan jalan akses, privasi, dan akses terhadap sirkulasi cahaya dan udara, (ii) menggunakan berbagai metode dan bahan konstruksi, (iii) proses transformasi terjadi secara bertahap, sedikit demi sedikit, (iii) pengertian batas fisik pribadi/publik tidak pasti, mencerminkan fleksibilitas dan kemampuan mereka untuk dinegosiasikan dan diperebutkan secara lokal, serta (v) perumahan dan sirkulasi serta ruang aktivitas yang lebih luas yang didefinisikan oleh multifungsinya. Pada keadaan ini, legitimasi kota informal oleh negara sangat penting karena permukiman informal memainkan peran penting bagi warga untuk mengekspresikan dan mengembangkan keterampilan mereka mengenai ketahanan yang mungkin tidak dapat diterima dan atau ditolerir di bagian kota yang lain.Kata kunci. Perumahan, kota informal, ketahanan.
The Shaping of Form and Structure in Informal Settlements: A Case Study of Order and Rules in Lebak Siliwangi, Bandung, Indonesia Jones, Paul
Journal of Regional and City Planning Vol 30, No 1 (2019)
Publisher : Center for Research and Community Services ITB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2104.979 KB) | DOI: 10.5614/jpwk.2019.30.1.4

Abstract

This paper explores the relations between order and informality by focusing on the rules by which the physical form and structure evolve and is shaped in informal settlements. Central to improved planning and management of informal settlements and the city generally is a deeper understanding of what constitutes order and the underlying rules by which the physical ordering of densely populated informal settlements takes place. This is important as the existing spatial and related patterns in informal settlements are portrayed as chaotic, dysfunctional, and unplanned, with many residents seen as a source of social problems to be ‘fixed’ by physical solutions. Such negative stenotypes strongly influence the nature of ‘top-down’ policies underpinning upgrading programs. Using a case study of kampung Lebak Siliwangi in northern Bandung, Indonesia, this paper contextualizes notions of local and ‘bottom up’ order by identifying the rules by which the physical order and resulting spatial patterns unfold. The notion of order as seen in Lebak Siliwangi is locally self-made, not top-down, with the layout and arrangement of the complex urban fabric defined by clear patterns of sequencing and a systematic aggregation of adaptations. In this setting, the paper identifies the contextual rules, principles and activities that shape the form and structure of settlement in Lebak Siliwangi with a focus on settlement structure, public/private interface form types, and the nature of progressive change to housing.Abstrak. Makalah ini mengeksplorasi hubungan antara keteraturan dan informalitas dengan fokus pada aturan-aturan dimana bentuk fisik dan struktur berkembang dan dibentuk dalam permukiman informal. Hal yang penting dalam perencanaan dan pengelolaan permukiman informal dan kota pada umumnya adalah pemahaman yang lebih dalam tentang apa yang merupakan keteraturan dan aturan yang mendasari dimana keteraturan fisik dari permukiman informal yang padat terjadi. Ini penting karena pola spasial dan terkait yang ada di permukiman informal digambarkan sebagai kacau, disfungsional, dan tidak terencana, dengan banyak penduduk dipandang sebagai sumber masalah sosial yang harus 'diperbaiki' dengan solusi fisik. Stenotip negatif semacam itu sangat memengaruhi sifat kebijakan 'top-down' yang mendukung program peningkatan. Dengan menggunakan studi kasus pada kampung Lebak Siliwangi di Bandung bagian utara, Indonesia, makalah ini mengontekstualisasi gagasan tatanan lokal dan 'bottom up' dengan mengidentifikasi aturan-aturan yang dengannya tatanan fisik dan pola spasial yang dihasilkan berkembang. Gagasan keteraturan seperti yang terlihat di Lebak Siliwangi adalah buatan lokal, bukan top-down, dengan tata letak dan pengaturan struktur perkotaan yang rumit yang ditentukan oleh pola pengurutan yang jelas dan agregasi adaptasi yang sistematis. Dalam situasi ini, makalah ini mengidentifikasi aturan kontekstual, prinsip dan kegiatan yang membentuk bentuk dan struktur pemukiman di Lebak Siliwangi dengan fokus pada struktur pemukiman, jenis bentuk antarmuka publik/pribadi, dan sifat perubahan progresif ke perumahan.Kata Kunci.  keteraturan, aturan, evolusi, bentuk, struktur, informalitas, permukiman informal.