Fitriyani Syukri
Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PERAN KOPERASI DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI BERBASIS MASYARAKAT DI KOTA PAREPARE Sumardi Sumardi; Muhammad Hatta; Fitriyani Syukri; Hernianti Harun
Cateris Paribus Journal Vol. 6 No. 1 (2026): Cateris Paribus Journal
Publisher : Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31850/cpj.v6i1.4349

Abstract

This study examines the role of cooperatives in community-based economic empowerment in Parepare City, South Sulawesi, Indonesia. Cooperatives are constitutionally recognized under Article 33 of the 1945 Indonesian Constitution as the primary pillar of a people-based economy (ekonomi kerakyatan). Despite this mandate, cooperatives in Parepare City have faced significant decline due to limited capital access, weak human resource capacity, and intensifying competition from private enterprises and digital financial platforms. This study employs a qualitative descriptive approach. Data were collected through in-depth interviews with six purposively selected informants, supplemented by participatory observation and document analysis. Data validity was ensured through source triangulation and member-checking procedures. Findings show that cooperatives in Parepare City have performed their empowerment functions through financial services, goods distribution, and MSME support. However, four structural constraints were identified: insufficient capital accumulation, weak governance capacity, low digital technology adoption, and limited public awareness. The study recommends systemic interventions in capacity building, institutional governance reform, and digital transformation to optimize cooperative roles as agents of community economic empowerment.
PERAN DUKUNGAN PEMERINTAH TERHADAP FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN USAHA BUDIDAYA CABAI DI KELOMPOK WANITA TANI MASAGENAE KEC. BACUKIKI BARAT KOTA PAREPARE Rahmani Rahmani; Ruslang T; Fitriyani Syukri
Cateris Paribus Journal Vol. 5 No. 2 (2025): Cateris Paribus Journal
Publisher : Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31850/cpj.v5i2.4053

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan usaha budidaya cabai serta menekankan peran dukungan pemerintah pada Kelompok Wanita Tani (KWT) Masagenae, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi faktor-faktor. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2018) yang meliputi tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal usaha, tingkat pendidikan, pelatihan dan pendampingan, teknologi dan inovasi, partisipasi dalam kelompok tani, akses pasar, iklim/cuaca, dan pengelolaan risiko merupakan faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan usaha budidaya cabai. Selain itu, dukungan pemerintah juga berperan signifikan dalam memperkuat usaha kelompok. Bentuk dukungan tersebut meliputi bantuan modal, fasilitasi pelatihan, penyediaan sarana produksi, dan akses terhadap program pemasaran. Dukungan ini membantu kelompok dalam meningkatkan keterampilan anggota, memperluas jaringan pasar, serta memperkuat ketahanan usaha tani cabai secara berkelanjutan. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan budidaya cabai di KWT Masagenae tidak hanya ditentukan oleh faktor internal, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh sinergi dengan kebijakan eksternal pemerintah. Dengan demikian, keberhasilan usaha tani cabai memerlukan kolaborasi berkelanjutan antara petani dan pemerintah untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis kelompok.
PENGELOLAAN KEUANGAN PROGRAM BANTUAN SOSIAL: ANALISIS EFEKTIVITAS DAN TRANSPARANSI ANGGARAN DI DINAS SOSIAL KOTA PAREPARE Salwa Tahta Aunia Sudirman; Syarifuddin Yusuf; Fitriyani Syukri
DECISION : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol. 7 No. 1 (2026): DECISION : Jurnal Ekonomi dan Bisnis
Publisher : Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31850/decision.v7i1.4311

Abstract

Tata kelola keuangan program bantuan sosial (bansos) merupakan aspek krusial dalam menjamin efektivitas dan transparansi penyaluran anggaran publik. Kajian ini menganalisis tata kelola keuangan program bansos pada Dinas Sosial Kota Parepare dengan fokus pada efektivitas pelaksanaan dan transparansi anggaran. Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, penyebaran kuesioner, serta telaah dokumen kebijakan dan laporan keuangan terkait. Hasil penelitian mengidentifikasi tiga permasalahan utama dalam pengelolaan bansos. Pertama, ketidaktepatan sasaran penerima bantuan yang disebabkan oleh lemahnya proses validasi dan pemutakhiran data pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun pendataan lokal. Kedua, keterlambatan pencairan bantuan yang dipengaruhi oleh koordinasi antarlembaga yang belum berjalan secara optimal. Ketiga, keterbatasan transparansi informasi publik, di mana meskipun Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial–Next Generation (SIKS-NG) telah diterapkan, akses informasi dan tingkat literasi digital penerima manfaat masih relatif rendah. Di sisi lain, terdapat faktor pendukung berupa perencanaan berbasis dokumen kinerja, adopsi sistem informasi pengelolaan bansos, serta pelibatan masyarakat melalui musyawarah kelurahan dalam proses validasi data. Berdasarkan temuan tersebut, rekomendasi utama meliputi penguatan pemutakhiran data berbasis data governance, penetapan service level agreement (SLA) pencairan dengan mitra perbankan, penerapan prinsip open data secara minimal, serta penguatan kanal pengaduan masyarakat berbasis multi-saluran. Temuan ini menegaskan bahwa efektivitas program bansos tidak hanya ditentukan oleh besaran anggaran, tetapi juga oleh kualitas data, koordinasi kelembagaan, dan transparansi proses pengelolaan.