<![CDATA[Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan terkait pengimplementasian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan terhadap pelayanan penggunna BPJS Kesehatan maupun non BPJS, karena pengguna BPJS Kesehatan maupun non BPJS terlindungi secara hukum namun dalam penerapannya masih sangat kurang sehingga timbul konflik antara pihak baik pihak pengguna BPJS dan non BPJS maupun pihak instansi kesehatan. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui proses Implementasi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Oleh Instansi Kesehatan Terhadap Pengguna BPJS dan Non BPJS (Studi Kasus di Puskesmas Rensing Kecamatan Sakra Barat Lombok Timur ). Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yang bersifat deskriptif, yang data nya bersumber dari data lapangan (primer) dan data kepustakaan (sekunder), dengan analisis kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini dapat di simpulkan bahwa Implementasi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Oleh Instansi Kesehatan Terhadap Pelayanan Pengguna BPJS dan Non BPJS di Puskesmas Rensing Kecamatan Sakra Barat Lombok Timur masih belum terlaksana sesuai dengan ketetapan Perundang-Undangan Nomor 36 Tahun 2009. diantara hal tersebut adalah jadwal menunggu pasien berobat yang terbilang cukup lama, pelayanan kesehatan yang kurang baik sehingga menimbulkan konflik antara pasien dan pihak puskesmas serta adanya faktor yang memengaruhi, yaitu aksesibilitas yang lebih mudah sebagai faktor pendukung dan fasilitas yang kurang lengkap sebagai faktor penghambat yang disebabkan oleh ketidak seimbangan banyaknya pasien yang berkunjung dengan adanya fasilitas yang terse dia di Puskesmas Rensing Kecamatan Sakra Barat Lombok Timur.]]>
