Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.702
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Universitas Karyaa Husada Semarang Smart Law Journal
Esa Lupita Sari
Unknown Affiliation
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
ANALISIS PENGATURAN PERJANJIAN BAKU DALAM PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN MENGENAI LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI Esa Lupita Sari; Aisyah Dinda Karina
Smart Law Journal Vol. 2 No. 1 (2023): Februari 2023
Publisher : Universitas Karya Husada Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34310/slj.v2i1.73

Abstract

Pengaturan Perjanjian baku diatur dalam Pasal 36 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Namun POJK Nomor 77/POJK.01/2016 telah dicabut dengan POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan perundang-undangan yang telah dicabut tidak lagi memiliki daya guna termasuk materi muatannya, kecuali jika materi muatan diatur kembali dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Jenis data yang digunakan berupa data sekunder. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil analisis direkomendasikan ketentuan Pasal 36 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi perlu diatur kembali dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dan Pasal 32 ayat (2) perlu ditambahkan mekanisme penagihan pendanaan. Penjelasan Pasal 30 ayat (1) POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan, perlu disesuaikan dengan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 30 ayat (4) POJK Nomor 6/POJK.07/2022. Perubahan dimaksudkan untuk memberikan keadilan yaitu mewujudkan kedudukan yang sama antara para pihak dalam perjanjian.
ANALISIS DAMPAK KEBERLAKUAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG ENERGI BARU DAN TERBARUKAN TERHADAP UNDANG-UNDANG EXISTING Rizky Novian Hartono; Esa Lupita Sari
Smart Law Journal Vol. 2 No. 1 (2023): Februari 2023
Publisher : Universitas Karya Husada Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34310/slj.v2i1.80

Abstract

Pengaturan energi baru dan terbarukan masih tersebar di sejumlah peraturan perundang-undangan dan dianggap belum dapat menjadi landasan hukum yang kuat, komprehensif, dan menjamin kepastian hukum sehingga perlu diatur dalam undang-undang tersendiri. Undang-Undang tentang Energi Baru dan Terbarukan nantinya menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan energi baru dan terbarukan. Dalam penyusunan RUU Energi Baru dan Terbarukan perlu diselaraskan dengan pengaturan energi baru dan terbarukan dalam undang-undang lainnya, dimaksudkan untuk mencegah terjadinya potensi disharmoni pengaturan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Jenis data yang digunakan berupa data sekunder. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil analisis direkomendasikan RUU ini masih memiliki potensi disharmoni sehingga perlu diselaraskan dengan materi muatan dalam undang-undang terkait. Dalam menentukan urgensi penyusunan peraturan perundang-undangan, menurut hemat Penulis dapat ditentukan melalui Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan. Metode yang dapat digunakan untuk megetahui kemanfaatan dari penerapan peraturan perundang-undangan antara lain metode Regulatory Impact Analysis (RIA) dan metode Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process and ldeology (ROCCIPI). Sejauh mana peraturan perundang-undangan yang dibentuk memberikan manfaat pada masyarakat, untuk itu perlu adanya peran serta masyarakat dalam penyusunan regulasi. Pelibatan masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan wujud kesadaran hukum masyarakat.
ANALISIS PENGATURAN PERJANJIAN BAKU DALAM PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN MENGENAI LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI Esa Lupita Sari; Aisyah Dinda Karina
Smart Law Journal Vol. 2 No. 1 (2023): Februari 2023
Publisher : Universitas Karya Husada Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengaturan Perjanjian baku diatur dalam Pasal 36 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Namun POJK Nomor 77/POJK.01/2016 telah dicabut dengan POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan perundang-undangan yang telah dicabut tidak lagi memiliki daya guna termasuk materi muatannya, kecuali jika materi muatan diatur kembali dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Jenis data yang digunakan berupa data sekunder. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil analisis direkomendasikan ketentuan Pasal 36 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi perlu diatur kembali dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dan Pasal 32 ayat (2) perlu ditambahkan mekanisme penagihan pendanaan. Penjelasan Pasal 30 ayat (1) POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan, perlu disesuaikan dengan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 30 ayat (4) POJK Nomor 6/POJK.07/2022. Perubahan dimaksudkan untuk memberikan keadilan yaitu mewujudkan kedudukan yang sama antara para pihak dalam perjanjian.
ANALISIS DAMPAK KEBERLAKUAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG ENERGI BARU DAN TERBARUKAN TERHADAP UNDANG-UNDANG EXISTING Rizky Novian Hartono; Esa Lupita Sari
Smart Law Journal Vol. 2 No. 1 (2023): Februari 2023
Publisher : Universitas Karya Husada Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengaturan energi baru dan terbarukan masih tersebar di sejumlah peraturan perundang-undangan dan dianggap belum dapat menjadi landasan hukum yang kuat, komprehensif, dan menjamin kepastian hukum sehingga perlu diatur dalam undang-undang tersendiri. Undang-Undang tentang Energi Baru dan Terbarukan nantinya menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan energi baru dan terbarukan. Dalam penyusunan RUU Energi Baru dan Terbarukan perlu diselaraskan dengan pengaturan energi baru dan terbarukan dalam undang-undang lainnya, dimaksudkan untuk mencegah terjadinya potensi disharmoni pengaturan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Jenis data yang digunakan berupa data sekunder. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil analisis direkomendasikan RUU ini masih memiliki potensi disharmoni sehingga perlu diselaraskan dengan materi muatan dalam undang-undang terkait. Dalam menentukan urgensi penyusunan peraturan perundang-undangan, menurut hemat Penulis dapat ditentukan melalui Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan. Metode yang dapat digunakan untuk megetahui kemanfaatan dari penerapan peraturan perundang-undangan antara lain metode Regulatory Impact Analysis (RIA) dan metode Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process and ldeology (ROCCIPI). Sejauh mana peraturan perundang-undangan yang dibentuk memberikan manfaat pada masyarakat, untuk itu perlu adanya peran serta masyarakat dalam penyusunan regulasi. Pelibatan masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan wujud kesadaran hukum masyarakat.
Co-Authors Karina, Aisyah Dinda Rizky Novian Hartono