Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Kedaulatan dan Yurisdiksi Negara Dalam Sudut Pandang Keimigrasian M. Iman Santoso
Binamulia Hukum Vol. 7 No. 1 (2018): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v7i1.310

Abstract

Kedaulatan berasal dari bahasa Inggris “sovereignty”, yang asal-usulnya dari bahasa latin “superanus” yang artinya dalam bahasa Indonesia “teratas”. Negara dikatakan berdaulat atau “sovereign”, karena kedaulatan merupakan suatu ciri hakiki dari sebuah negara. Bila dikatakan bahwa negara itu berdaulat, dimaksudkan bahwa negara itu mempunyai kekuasaan tertinggi. Walaupun demikian kekuasaan tertinggi itu ada batasnya, yaitu sebatas wilayah negara tersebut. Dalam mengimplementasikan kedaulatan negara, negara memiliki wilayah yurisdiksi. Yurisdiksi ini diperoleh dan bersumber pada kedaulatan negara, yaitu kewenangan atau kekuasaan negara berdasarkan hukum internasional untuk mengatur segala sesuatu yang terjadi di dalam batas wilayah negara dan setiap negara juga memiliki kewenangan untuk memperluas yurisdiksi kriminalnya terhadap suatu tindak pidana sepanjang implementasi perluasan yurisdiksi kriminal tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum yang diakui masyarakat internasional. Setiap negara berdaulat memiliki hak eksklusif atau “exclusive right” yaitu kekuasaan untuk mengatur pemerintahannya, membuka hubungan diplomatik dengan negara lain, menerima atau menolak kedatangan orang asing ke negaranya dan yurisdiksi penuh atas tindak pidana yang terjadi di wilayah negara. Sejak diumumkannya “Deklarasi Juanda” pada tahun 1957 dan diterimanya deklarasi tersebut ke dalam “United Nations Convention on the Law of Sea” atau UNCLOS pada tahun 1982, maka luas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan seluas 12 mil laut dari titik pasang surut terluar yang berbeda dengan luas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut “Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie” atau TZMKO tahun 1939 mengenai Ordonansi Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim Hindia Belanda. Di samping perubahan batas wilayah Negara, “UNCLOS” juga telah menetapkan Zona Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif, dan Laut Lepas. Fungsi imigrasi mendapat kewenangan tambahan untuk melakukan penegakan hukum pada Zona Ekonomi Eksklusif bersama dengan fungsi lainnya yaitu pajak, cukai, dan sanitary.
PKPU by New Creditors After Homologation: Legal Construction and Protection Heribertus Hera Soekardjo; M. Iman Santoso; Parbuntian Sinaga; Yuherman Yuherman
International Journal of Social Service and Research Vol. 6 No. 10 (2026): International Journal of Social Service and Research
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/ijssr.v6i10.1485

Abstract

Law Number 37 of 2004 does not expressly distinguish between creditors and debts arising before and after the court approval of a composition agreement under the Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU, Suspension of Debt Payment Obligations) procedure, creating legal uncertainty when a debtor incurs new obligations following homologation. This normative juridical study examines the legal consequences for debtors and post-homologation creditors, the procedural consistency of subsequent PKPU petitions, and an appropriate legal framework for protecting all parties. The study employs statutory, conceptual, case-based, and functional comparative approaches, using the principles of legal certainty, bankruptcy law, and legal protection as its analytical framework. The findings indicate that homologation should bind creditors with claims arising from legal relationships established before homologation, whereas genuinely independent obligations incurred thereafter should not automatically be subject to the previously approved composition agreement. Accordingly, a subsequent PKPU petition may be considered only after the Commercial Court examines the origin, timing, independence, and evidentiary basis of the alleged debt and verifies compliance with the requirements stipulated in Article 222 of Law Number 37 of 2004. The proposed legal framework establishes temporal and substantive limitations on the binding effects of homologation, provides clear definitions of post-homologation creditors and debts, introduces judicial screening mechanisms, specifies the conditions governing subsequent PKPU petitions, and distinguishes the legal consequences of the initial composition agreement from those of any subsequent agreement. This framework safeguards the legal finality and binding force of homologation while ensuring access to appropriate legal remedies for legitimate post-homologation creditors.