Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

Reformulasi Sanksi Pidana bagi Pelaku Eutanasia dalam Hukum Pidana Indonesia Roli Pebrianto
Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan Vol. 1 No. 2 (2022): Desember
Publisher : Penerbit Goodwood

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35912/kihan.v1i2.1925

Abstract

Purpose: To find out about eutanasia from the perspective of legal protection and human rights; as well as criminal law policies related to sanctions for eutanasia perpetrators in Indonesia. Research Methodology: The method used in this research is normative legal research, while the approach used is a statute approach, namely the Indonesian Criminal Code. Results: Prison sentence arrangements for doctors who practice active eutanasia need to be considered and studied further which must accommodate many things including the doctor's obligation to cure patients on the one hand, while on the other hand there is the patient's right to end his life because his illness is unlikely to be cured. Limitations: This research is limited to normative legal research that uses only primary legal materials, namely a comparison of the application of the eutanasia article in the old and new Criminal Codes, as well as threats of sanctions that are felt to have not fulfilled the value of justice. Contribution: In criminal law policies, it is necessary to consider alternative punishments other than imprisonment, for example fines. In this case, it is not necessary to remove the threat of imprisonment in Article 461 of the new Criminal Code, but to add a new article or paragraph which accommodates other forms of sanctions as an alternative to imprisonment. So that imprisonment will be imposed selectively, limitedly, and casuistically.
Kebijakan Hukum Pidana Tentang Pemeriksaan Prajurit TNI yang Melakukan Tindak Pidana Umum Roli Pebrianto
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 3 No. 1 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2024
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v3i1.1194

Abstract

Dalam KUHAP dan UU Peradilan Militer tidak terdapat ketentuan mengenai penyerahan anggota TNI yang melakukan tindak pidana biasa untuk diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri. Namun yang diatur dalam KUHAP adalah soal konektivitas. Perspektif pemutakhiran KUHAP Militer Indonesia mengenai kebijakan hukum pidana pemeriksaan anggota TNI yang melakukan tindak pidana biasa menunjukkan bahwa penyidik ​​di lingkungan peradilan sipil tidak dapat sepenuhnya menjalankan kewenangannya dengan kondisi saat ini. Masih diperlukannya kerangka hukum yang jelas untuk memandu pelaksanaannya, sehingga memerlukan kebijakan lebih lanjut dari pembuat undang-undang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana dalam rangka reformasi hukum acara pidana militer, khususnya mengenai mekanisme pemeriksaan anggota militer Indonesia yang melakukan kejahatan biasa. Hal ini diperlukan untuk mengimbangi lanskap hukum yang berkembang pesat, apalagi mengingat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah diperbarui. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk mereformasi hukum pidana militer di Indonesia.
Kekuatan Pembuktian Tanpa Hadirnya Korban Di Persidangan Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan : Analisis Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor: 142/Pid.B/2023/PN.Sbw Roli Pebrianto
Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 1 No. 3 (2024): May : Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/aliansi.v1i3.231

Abstract

This article discusses the importance of witness testimony in the criminal justice process in Indonesia, particularly in cases of violent theft. This research focuses on the decision of the Sumbawa Besar District Court Number: 142/Pid.B/2023/PN.Sbw. The method used is normative legal research, which analyzes primary and secondary legal documents to understand how testimony is used in court despite the absence of the victim. This study finds that witness testimony is crucial in proving criminal acts. However, in this case, most of the testimony provided was testimonium de auditu, based on hearing from others rather than direct experience. This raises issues concerning the validity of such testimony as legitimate evidence. The conclusion of this research indicates that although witness testimony is important, caution must be exercised in assessing its validity, especially when the testimony does not originate from the direct experience of the witness. This is important to ensure a fair trial process in accordance with applicable legal principles.
PENTINGNYA PEMAHAMAN TERKAIT KENAKALAN MELANGGAR HUKUM SEBAGAI UPAYA PREVENTIF TERHADAP KENAKALAN REMAJA DI DESA LABUHAN BADAS Noviana Noviana; Roli Pebrianto
Jurnal Pengembangan Masyarakat Lokal Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Pengembangan Masyarakat Lokal
Publisher : LPPM Universitas Samawa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58406/jpml.v7i1.1615

Abstract

Kenakalan remaja menunjukkan peningkatan yang signifikan setiap tahunnya,baik dalam jumlah maupun jenis pelanggaran yang dilakukan. Remaja, yangsedang mencari identitas dan berada dalam fase transisi dari masa kanak-kanakmenuju dewasa, seharusnya diarahkan pada aktivitas yang positif untukmempersiapkan masa depan yang sukses. Untuk mengatasi masalah ini, telahdilakukan kegiatan sosialisasi di Desa Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa.Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada 30 anak dan remajasetiap bulannya selama tiga bulan berturut-turut, dimulai dari bulan Maret hinggaMei 2024. Metode yang digunakan mencakup observasi, ceramah, dansosialisasi. Melalui tahapan ini, peserta diberikan pemahaman tentang berbagaibentuk kenakalan remaja, konsekuensi hukum yang dapat diterapkan, sertabahaya yang ditimbulkannya tidak hanya bagi diri sendiri tetapi juga bagi oranglain. Diharapkan dengan pendekatan ini, mereka dapat menghindari perilakuyang melanggar hukum dan memilih jalan yang lebih baik untuk masa depanmereka. Hasil menunjukkan antusiasme dan semangat remaja dalam mengikutikegiatan pengabdian ini, keaktifan mereka bertanya tentang bentuk kenakalankenakalan yang melanggar hukum dan juga menunjukkan bahwa mereka inginmengetahui lebih dalam terkait faktor-faktor penyebab serta cara menghindarisegala bentuk kenakalan melanggar hukum. Desa Labuhan Badas termasuk salahsatu desa dengan beberapa kasus kenakalan remaja yang tidak bisa dianggapsepele seperti balap liar antar geng motor, pencurian motor, konvoi membawaanak panah dan lain sebagainya. Kegiatan sosilisasi ini membekali remajakhususnya di Labuhan Badas agar terhindar dari perbuatan atau kenakalanmelanggar hukum
OPTIMALISASI POTENSI DESA MELALUI SDGs DESA UNTUK MENDUKUNG INDONESIA EMAS 2045 Roli Pebrianto; Madilau Rai Angkasa; , Lady Ladauni Edelweis; Yolanda Dwi Lestayanti; Dela Regina Putri
Jurnal Pengembangan Masyarakat Lokal Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Pengembangan Masyarakat Lokal
Publisher : LPPM Universitas Samawa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58406/jpml.v7i2.1849

Abstract

Pengabdian ini bertujuan untuk mengoptimalkan potensi Desa Jotang Beru melalui penerapan program-program SDGs Desa guna mendukung visi Indonesia Emas 2045. Program utama mencakup penyuluhan formulasi pakan ternak sapi dan pelatihan pembuatan Urea Molasses Block, sosialisasi anti-Bullying di sekolah dasar, pendampingan UMKM untuk pendaftaran NIB, serta penyuluhan hukum mengenai pencegahan kenakalan remaja dan pernikahan dini di era digital. Program-program ini mendapatkan respons positif dari masyarakat, terutama dari petani ternak dan pelajar. Kegiatan pendampingan juga berfokus pada pengelolaan limbah kotoran sapi untuk pembuatan pupuk kompos, yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani. Dengan optimalisasi potensi desa melalui program-program ini, masyarakat diharapkan dapat lebih mandiri dan sejahtera dalam menghadapi tantangan masa depan. Waktu kegiatan pengabdian ini dilakukan selama dua bulan, mulai 13 Juli hingga 10 September 2024, di Desa Jotang Beru, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa. Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode observasi, ceramah, sosialisasi, pendampingan, penyuluhan, dan seminar. Hasil pengabdian menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pakan berkualitas, penurunan kasus Bullying di kalangan pelajar, peningkatan kesadaran akan legalitas usaha melalui NIB, serta peningkatan pemanfaatan limbah organik untuk kompos. Masyarakat setempat mulai mempraktikkan teknik-teknik yang diajarkan dan berkomitmen untuk menerapkan metode tersebut dalam kehidupan sehari-hari, menciptakan dampak positif yang berkelanjutan
SOSIALISASI PENYUSUNAN PERATURAN DESA TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH MENUJU DESA BERSIH DAN INDONESIA EMAS 2045 Noviana Noviana; Iwan Haryanto; Muhammad Anugerah Puji Sakti; Roli Pebrianto; Abdul Rahim
Jurnal Pengembangan Masyarakat Lokal Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Pengembangan Masyarakat Lokal
Publisher : LPPM Universitas Samawa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58406/jpml.v7i2.1892

Abstract

Penyusunan Peraturan Desa (Perdes) tentang pengelolaan sampah merupakan langkah strategis dalam menciptakan lingkungan desa yang bersih dan mendukung pembangunan berkelanjutan menuju visi Indonesia Emas 2045.Maka dalam hal ini dilaksanakan kegiatan sosialisasi tentang penyusunan Peraturan Desa tentang pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Samawa. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman Pemerintah Desa, BPD, dan masyarakat desa tentang pengelolaan sampah melalui Perdes, serta mendorong keterlibatan aktif masyarakat desa dalam pengelolaan sampah, sebagai bagian dari kontribusi menuju pencapaian visi Indonesia Emas 2045 yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan di Aula Kantor Desa Empang Bawa, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa pada hari Jum’at, 10 Oktober 2024, dengan peserta berjumlah 30 orang yang terdiri dari unsur Pemerintah Desa, BPD, dan Masyarakat. Metode yang digunakan yaitu ceramah dan diskusi interaktif, serta pendampingan teknis kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan aparatur pemerintah desa dalam menyusun rancangan Perdes (Ranperdes). Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif mampu meningkatkan pemahaman serta mendorong keterlibatan Pemerintah Desa, BPD, dan masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah dan mempercepat proses penyusunan Perdes yang partisipatif dan berbasis kebutuhan lokal.