Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.881
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Jurnal Hukum Perjuangan
Roli Pebrianto
Universitas Samawa
Arts Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
Reformulasi Sanksi Pidana bagi Pelaku Eutanasia dalam Hukum Pidana Indonesia Roli Pebrianto
Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan Vol. 1 No. 2 (2022): Desember
Publisher : Penerbit Goodwood

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35912/kihan.v1i2.1925

Abstract

Purpose: To find out about eutanasia from the perspective of legal protection and human rights; as well as criminal law policies related to sanctions for eutanasia perpetrators in Indonesia. Research Methodology: The method used in this research is normative legal research, while the approach used is a statute approach, namely the Indonesian Criminal Code. Results: Prison sentence arrangements for doctors who practice active eutanasia need to be considered and studied further which must accommodate many things including the doctor's obligation to cure patients on the one hand, while on the other hand there is the patient's right to end his life because his illness is unlikely to be cured. Limitations: This research is limited to normative legal research that uses only primary legal materials, namely a comparison of the application of the eutanasia article in the old and new Criminal Codes, as well as threats of sanctions that are felt to have not fulfilled the value of justice. Contribution: In criminal law policies, it is necessary to consider alternative punishments other than imprisonment, for example fines. In this case, it is not necessary to remove the threat of imprisonment in Article 461 of the new Criminal Code, but to add a new article or paragraph which accommodates other forms of sanctions as an alternative to imprisonment. So that imprisonment will be imposed selectively, limitedly, and casuistically.
Kebijakan Hukum Pidana Tentang Pemeriksaan Prajurit TNI yang Melakukan Tindak Pidana Umum Roli Pebrianto
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 3 No. 1 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2024
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v3i1.1194

Abstract

Dalam KUHAP dan UU Peradilan Militer tidak terdapat ketentuan mengenai penyerahan anggota TNI yang melakukan tindak pidana biasa untuk diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri. Namun yang diatur dalam KUHAP adalah soal konektivitas. Perspektif pemutakhiran KUHAP Militer Indonesia mengenai kebijakan hukum pidana pemeriksaan anggota TNI yang melakukan tindak pidana biasa menunjukkan bahwa penyidik ​​di lingkungan peradilan sipil tidak dapat sepenuhnya menjalankan kewenangannya dengan kondisi saat ini. Masih diperlukannya kerangka hukum yang jelas untuk memandu pelaksanaannya, sehingga memerlukan kebijakan lebih lanjut dari pembuat undang-undang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana dalam rangka reformasi hukum acara pidana militer, khususnya mengenai mekanisme pemeriksaan anggota militer Indonesia yang melakukan kejahatan biasa. Hal ini diperlukan untuk mengimbangi lanskap hukum yang berkembang pesat, apalagi mengingat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah diperbarui. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk mereformasi hukum pidana militer di Indonesia.
Kekuatan Pembuktian Tanpa Hadirnya Korban Di Persidangan Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan : Analisis Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor: 142/Pid.B/2023/PN.Sbw Roli Pebrianto
Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 1 No. 3 (2024): May : Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/aliansi.v1i3.231

Abstract

This article discusses the importance of witness testimony in the criminal justice process in Indonesia, particularly in cases of violent theft. This research focuses on the decision of the Sumbawa Besar District Court Number: 142/Pid.B/2023/PN.Sbw. The method used is normative legal research, which analyzes primary and secondary legal documents to understand how testimony is used in court despite the absence of the victim. This study finds that witness testimony is crucial in proving criminal acts. However, in this case, most of the testimony provided was testimonium de auditu, based on hearing from others rather than direct experience. This raises issues concerning the validity of such testimony as legitimate evidence. The conclusion of this research indicates that although witness testimony is important, caution must be exercised in assessing its validity, especially when the testimony does not originate from the direct experience of the witness. This is important to ensure a fair trial process in accordance with applicable legal principles.
ANALISIS TERHADAP PUTUSAN BEBAS (VRIJSPRAAK) DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Studi Kasus Putusan Nomor: 454/PID.B/2024/PN.SBY) Roli Pebrianto; Muhammad Anugerah Puji Sakti; Noviana Noviana; Muhammad Panji Prabu Dharma
Jurnal Hukum Perjuangan Vol. 3 No. 1 (2025): Jurnal Hukum Perjuangan
Publisher : Jurnal Hukum Perjuangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58406/jurnalhukumperjuangan.v3i1.1701

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan bebas (Vrijspraak) Nomor: 454/PID.B/2024/PN.SBY, serta kesesuaian penerapan hukum acara pidana dalam kasus tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim tidak mencerminkan prinsip keadilan dan kepastian hukum, karena mengabaikan bukti medis penting dan lebih mengutamakan bukti yang tidak langsung terkait dengan penyebab kematian korban. Putusan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan hukum dan kepastian hukum, sehingga penting untuk mengevaluasi semua bukti secara menyeluruh dalam proses pengambilan putusan oleh Hakim.
DISKURSUS PERAMPASAN ASET SEBAGAI BENTUK PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI Roli Pebrianto; Muhammad Anugerah Puji Sakti; Muhammad Panji Prabu Dharma; Noviana Noviana
Jurnal Hukum Perjuangan Vol. 3 No. 1 (2025): Jurnal Hukum Perjuangan
Publisher : Jurnal Hukum Perjuangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58406/jurnalhukumperjuangan.v3i1.1914

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan bebas (Vrijspraak) Nomor: 454/PID.B/2024/PN.SBY, serta kesesuaian penerapan hukum acara pidana dalam kasus tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim tidak mencerminkan prinsip keadilan dan kepastian hukum, karena mengabaikan bukti medis penting dan lebih mengutamakan bukti yang tidak langsung terkait dengan penyebab kematian korban. Putusan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan hukum dan kepastian hukum, sehingga penting untuk mengevaluasi semua bukti secara menyeluruh dalam proses pengambilan putusan oleh Hakim.
PERAN BENDAHARA BUMDES SAHABAT DESA SEMAMUNG DALAM PERKARA PINJAMAN KREDIT USAHA RAKYAT (Studi Kasus Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Tpk/2024/Pn Mtr) Basrul Ahmad Alwi; Endra Syaifuddin; Roli Pebrianto
Jurnal Hukum Perjuangan Vol. 3 No. 2 (2025): Jurnal Hukum Perjuangan
Publisher : Jurnal Hukum Perjuangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58406/jurnalhukumperjuangan.v3i2.2149

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr. yangmenjatuhkan hukuman pidana kepada Putri Munira atas dugaan korupsi dana Kredit UsahaRakyat (KUR) di Bank Negara Indonesia (BNI). Namun, perbuatan tersebut lebih tepat dikajisebagai wanprestasi perdata, bukan tindak pidana. Persoalan utama yang dikaji adalahterpenuhinya unsur kesengajaan (mens rea) dan penerapan upaya terakhir (ultimumremedium) dalam putusan tersebut. Penelitian ini mengidentifikasi dua masalah, yaknipertimbangan hakim dalam menentukan adanya tindak pidana dan bentukpertanggungjawaban pidana yang sesuai. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitiannormatif dengan pendekatan perundang-undangan, analisis, dan studi kasus. Datadikumpulkan melalui studi pustaka dan dokumentasi bahan hukum primer, sekunder, dannonhukum. Analisis dilakukan secara deskriptif, evaluatif, dan preskriptif guna mengkajirelevansi pertanggungjawaban pidana berdasarkan asas hukum. Hasil penelitianmenunjukkan adanya kekeliruan hukum (error in persona) karena perkara ini lebih tepatdikualifikasikan sebagai wanprestasi perdata. Unsur kerugian negara dan niat jahat tidakterbukti secara sah, sedangkan terdakwa berperan sebagai perantara tanpa pengelolaan danalangsung. Oleh karena itu, penerapan pidana korupsi tidak relevan secara yuridis.
STUDI KASUS PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA OLEH KEPALA DESA MAMAN MENURUT PERDA KABUPATEN SUMBAWA NO. 10 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DESA DAN PERDA KABUPATEN SUMBAWA NO. 5 TAHUN 2022 TENTANG PERANGKAT DESA Dela Regina Putri; Endra Syaifuddin; Roli Pebrianto; Lahmuddin Zuhri
Jurnal Hukum Perjuangan Vol. 3 No. 2 (2025): Jurnal Hukum Perjuangan
Publisher : Jurnal Hukum Perjuangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58406/jurnalhukumperjuangan.v3i2.2153

Abstract

Penelitian ini bertujuan menelaah peran serta efektivitas pengawasan pemerintahan DesaLeseng dalam pengelolaan dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang diduga mengalamipenyalahgunaan. Sebagai lembaga ekonomi desa, BUMDes memiliki kedudukan pentingdalam mendukung kesejahteraan masyarakat, sehingga tata kelolanya dituntut transparan,akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, padapraktiknya ditemukan indikasi adanya penyelewengan dana simpan pinjam yang dapatmenimbulkan kerugian bagi keuangan desa. Penelitian ini menggunakan metode yuridisnormatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus di Desa Leseng,Kecamatan Moyo Hulu. Hasil kajian memperlihatkan bahwa fungsi pengawasan pemerintahdesa, baik melalui kepala desa maupun Badan Permusyawaratan Desa (BPD), belumdilaksanakan secara maksimal, terutama dalam aspek kontrol internal, keterbukaan laporankeuangan, serta tindak lanjut atas dugaan penyimpangan. Oleh karena itu, diperlukanpenguatan sistem pengawasan, peningkatan kompetensi aparatur desa, serta pelibatanmasyarakat dalam mekanisme kontrol sosial agar potensi penyalahgunaan dana dapatdiminimalisir.
KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN ALAS HAK DALAM PENDAFTARAN TANAH OLEH KEPALA DESA) Eriza Safira Dwinanda; Endra Syaifuddin; Roli Pebrianto
Jurnal Hukum Perjuangan Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Hukum Perjuangan
Publisher : Jurnal Hukum Perjuangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58406/jurnalhukumperjuangan.v4i1.2270

Abstract

Tanah merupakan sumber kehidupan yang esensial bagi manusia, dan penguasaan serta pengelolaannya diatur oleh negara untuk kesejahteraan rakyat. Namun, pemalsuan dokumen alas hak dalam pendaftaran tanah oleh Kepala Desa masih menjadi permasalahan serius yang mengancam kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji yuridis tindak pidana pemalsuan dokumen alas hak berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Metode yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dengan analisis normatif terhadap regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan substansial antara kedua undang-undang, terutama dalam sanksi dan pengaturan dokumen elektronik. Pemalsuan dokumen oleh Kepala Desa tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berimplikasi pada kepercayaan masyarakat terhadap sistem administrasi pertanahan. Kesimpulannya, diperlukan penguatan mekanisme verifikasi dan sanksi yang tegas untuk mencegah pemalsuan serta menjaga integritas pejabat publik. Penelitian ini memberikan rekomendasi bagi pemerintah untuk memperkuat pengawasan terhadap Kepala Desa dan menerapkan sanksi etik yang lebih ketat dalam kasus pemalsuan dokumen tanah.
ANALISIS YURIDIS PERAN PEMERINTAH DESA LALAR LIANG KECAMATAN TALIWANG DALAM MENERTIBKAN PERTAMBANGAN EMAS ILEGAL Nila Fadilla; Roli Pebrianto; Muhammad Anugerah Puji Sakti; Lahmuddin Zuhri
Jurnal Hukum Perjuangan Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Hukum Perjuangan
Publisher : Jurnal Hukum Perjuangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58406/jurnalhukumperjuangan.v4i1.2271

Abstract

Aktivitas pertambangan emas tanpa izin di Desa Lalar Liang, Kecamatan Taliwang, telah menimbulkan pencemaran lingkungan berupa limbah merkuri yang mengancam kesehatan masyarakat dan merusak ekosistem sekitarnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tanggung jawab hukum para pelaku usaha gelondongan emas terhadap dampak pencemaran yang ditimbulkan, serta menelaah peran pemerintah desa dalam upaya penanggulangannya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris melalui studi kasus, pendekatan peraturan perundang-undangan, dan pendekatan sosiologis. Data diperoleh melalui studi dokumen, wawancara, serta observasi lapangan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa aktivitas pertambangan emas tanpa izin telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan menimbulkan kewajiban hukum bagi pelaku usaha untuk melakukan pemulihan lingkungan. Pemerintah desa memiliki peran dalam melakukan sosialisasi, menyusun kebijakan di tingkat desa, bekerja sama dengan berbagai instansi, dan meningkatkan kesadaran masyarakat terkait bahaya limbah merkuri. Meskipun demikian, peran tersebut belum berjalan secara optimal akibat terbatasnya kewenangan dan sumber daya yang dimiliki.
PERBANDINGAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG PENGATURAN HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA Azizah Salsabilla; Endra Syaifuddin; Roli Pebrianto
Jurnal Hukum Perjuangan Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Hukum Perjuangan
Publisher : Jurnal Hukum Perjuangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58406/jurnalhukumperjuangan.v4i1.2273

Abstract

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu kejahatan yang paling umum terjadi di masyarakat dan memiliki dampak yang signifikan terhadap keamanan dan ketertiban sosial. Studi ini bertujuan untuk membandingkan pengaturan tindak pidana pencurian antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, serta menelaah perbedaan pendekatan hukum dalam penanganannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil studi menunjukkan bahwa meskipun secara definisi dasar pencurian tidak banyak berubah, namun terdapat perbedaan signifikan dalam struktur pengaturan, tujuan pemidanaan, serta penerapan hukum yang lebih kontekstual pada KUHP baru. Studi ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan sistem hukum pidana nasional yang lebih adil dan relevan dengan dinamika sosial masyarakat Indonesia saat ini.
Co-Authors Azizah Salsabilla Basrul Ahmad Alwi Dayana Jelita Humaira Dela Regina Putri Endra Syaifuddin Endra Syaifuddin Eriza Safira Dwinanda Lahmuddin Zuhri Lahmuddin Zuhri Muhammad Anugerah Puji Sakti Muhammad Anugerah Puji Sakti Muhammad Panji Prabu Dharma Nila Fadilla Noviana