Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Research Fair Unisri Integralistik
Ismawati Septiningsih
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
RIVALISASI ANTARA HUKUM DENGAN POLITIK DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DI INDONESIA Ismawati Septiningsih; Itok Dwi Kurniawan; Samuel Bintang; Jose Gama Santos
Integralistik Vol. 35 No. 2 (2024): Juli 2024
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/wm0d2v49

Abstract

Hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia secara normatif telah diatur dalam berbagai regulasi yang berlaku sejak tahun 1966 hingga 2011. Dalam konteks ini, Pancasila diposisikan sebagai Grundnorm, yaitu norma dasar yang dianggap memiliki realitas ideal yang sejalan dengan konsep keadilan. Hal ini berbeda dengan konsep Staatsfundamentalnorm, di mana Pancasila berfungsi sebagai ideologi yang digunakan untuk melegitimasi atau membatalkan produk hukum tertentu. Maka, dalam proses pembentukan undang-undang, terutama ketika dihadapkan pada persoalan politik, Pancasila harus ditempatkan sebagai ideologi yang menjadi dasar dalam menciptakan hukum yang dianggap adil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah Pancasila sebagai Grundnorm atau Staatsfundamentalnorm menimbulkan persaingan antara politik dan hukum yang dapat mengaburkan konsep keadilan; bagaimana pola persaingan antara hukum dan politik dalam proses pembentukan undang-undang; serta apakah pola persaingan tersebut menempatkan Pancasila sebagai realitas ideal sekaligus ideologi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal, yang tidak hanya berfokus pada norma, tetapi juga pada prinsip dan doktrin untuk menganalisis pola persaingan antara politik dan hukum dalam proses legislasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa posisi Pancasila sebagai Grundnorm atau Staatsfundamentalnorm memunculkan pola persaingan antara politik dan hukum, di mana pola ini mengakibatkan Pancasila sulit difungsikan secara bersamaan sebagai realitas ideal dan ideologi.
RELEVANSI PENGATURAN DALAM PENYELESAIAN PERMASALAHAN SENGKETA DI INDONESIA BERDASARKAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN) Ismawati Septiningsih; Ainuun Ridayanti; Itok Dwi Kurniawan; Suyatno Suyatno
RESEARCH FAIR UNISRI Vol 7 No 2 (2023): Research Fair UNISRI
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/rsfu.v7i2.8972

Abstract

The Unitary State of the Republic of Indonesia is a dynamic rule of law aimed at creating a prosperous, secure and orderly nation and state. PTUN's mission is to resolve disputes between states and citizens. Disputes often arise as a result of policies and actions. The ideal of human sovereignty has not yet been fully realized as rulers continue to exceed their power. Rulers can abolish social control, leading to a concentration of power. A common legal research method is to analyze the laws and regulations relevant to the issue. The results show that the diversity and dynamics of complex social issues lead to ethical standards of administration that are enhanced by the quality of inclusion and underpinned by the differentiation of values, attitudes and norms of conduct. In the policies and actions of government officials who can build public confidence. Efforts to adhere to government ethical standards can be maintained through strategies that increase clarity of purpose.
Co-Authors Ainuun Ridayanti Itok Dwi Kurniawan Itok Dwi Kurniawan Jose Gama Santos Samuel Bintang Suyatno Suyatno