Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.048
P-Index
This Author published in this journals
All Journal IQTISHODUNA IJTIHAD Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Tasharruf: Journal Economics and Business of Islam Qonuni: Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam Ulil Albab
Syauqoti, Roifatus
Institut Nahdlatul Ulama Ciamis
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
ANALISIS SISTEM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DAN LEMBAGA KEUANGAN KONVENSIONAL Syauqoti, Roifatus; Ghozali, Mohammad
IQTISHODUNA IQTISHODUNA (Vol 14, No. 1, 2018)
Publisher : Fakultas Ekonomi, UIN Maliki Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (360.691 KB) | DOI: 10.18860/iq.v0i0.4820

Abstract

For holding the banking system, Indonesia applied dual banking system based on institutional regulation Number 10, 1998. The existence of dual banking system was realized by monetary crisis on 1998, that caused bankrupt impact of conventional banking system for the high ratio of the debt interest. Dual banking system means that Indonesia applied both sharia and conventional banking system. For this matter we use qualitative method and analysis descriptive method, by describing and analyzing sharia financial foundation and conventional financial foundation system. both are same in money receiving technic, transfer mechanism, computer technology, and general terms to obtain the credit. Both sharia financial foundation and conventional financial foundation have more differences. The main different between them is in the profit gaining system obtain. Sharia bank applied profit sharing system which is oriented for blessed life here and the day after, in other case conventional bank applied interest system which is oriented for gaining profit as much as possible in this world. Moreover, sharia bank is watched by the sharia supervising council, in order to revive the pure sharia, not same as conventional bank.
Kesesuaian Fatwa DSN/MUI No.44/DSN-MUI/VIII/2004 Dengan Akad Ijarah Multijasa(Studi Kasus di BMT Hira Cabang Tanon) Syauqoti, Roifatus
Ijtihad : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Vol 12, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (319.172 KB) | DOI: 10.21111/ijtihad.v12i1.2545

Abstract

Kesibukan dan kebutuhan masyarakat yang selalu bertambah membuat masyarakat mencari alternatif untuk memenuhi kebutuhannya. BMT Hira adalah salah satu alternatif yang dipilih masyarakat Sragen untuk memberikan pembiayaan atas kebutuhannya. Salah satu produk yang ditawarkan BMT Hira yaitu Ijarah Multijasa. Ijarah Multijasa adalah pembiayaan yang diberikan untuk memperoleh manfaat dari suatu jasa. Dimanakan Multijasa karena jasa yang menjadi objek sewa bermacam-macam Namun, jasa yang ada di BMT baru meliputi jasa dalam bidang pendidikan, kesehatan, pernikahan, kepariwisataan dan ketenagakerjaan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan metode berfikir deduktif, yaitu peneliti menganalisis dari yang umum ke khusus sehingga dapat diambil kesimpulan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa aplikasi akad Ijarah Multijasa di BMT Hira dengan menggunakan 2 cara. Cara yang pertama yaitu dengan 2 akad Ijarah dan cara yang kedua adalah dengan akad Ijarah yang didahului oleh akad wakalah. Cara kedua inilah yang kurang sesuai dengan Fatwa DSN/MUI No.44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Multijasa. Karena Fatwa DSN/MUI No.44/DSN-MUI/VIII/2004 menyatakan bahwa Multijasa hukumnya jaiz, dengan akad Ijarah atau Kafalah. Kedua akad tersebut merupakan asas dari Multijasa, jika ada akad tambahan maka tidak sesuai dengan Fatwa DSN/MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004. 
HYBRID CONTRACT ON ISLAMIC MORTGAGES PRODUCT USING MURABAHAH AGREEMENT (BANK SYARIAH MANDIRI PONOROGO) Muhammad Ghozali; Abdul Hafidz Zeid; Roifatus Syauqoti
Tasharruf: Journal Economics and Business of Islam Vol 5, No 1 (2020)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/tjebi.v5i1.1076

Abstract

Islamic banking is required to innovate with hybrid contracts, as the single contract is unable to respond to contemporary financial transactions. One of the Islamic banking products adapted from conventional banking is Islamic Mortgages (KPRS) which is applied using Murabahah, Ijarah Muntahiyyah Bi at-Tamlik (IMBT) and Mutanaqisah Mutanaqisah, but Murabahah contract still dominates compared to other akad. Nevertheless, Murabahah contract still raises a lot of debate because it contains hybrid contracts that are still a debate of scholars. In addition, KPRS products with murabahah schemes and IMBT are considered controversial products formulated from the Hilah method. The Murabahah Akad pattern is also often considered the same as conventional banking credit patterns. This article uses a qualitatively descriptive approach to which data sources are obtained with interviews, observations and documentation that are then analyzed inductive. Finally, this article found that KPRS products in Bank Syariah Mandiri use the Murabahah bil Wakalah contract which is hybrid contracts. Wakalah contract is a grant of power from the bank to the customer for home price negotiation to the developer not for home purchase. This is to reduce the risk of side streaming and the risk of return of goods. The merger of Murabahah contract and Wakalah contract has obeyed the sharia rules and does not contain the haraam which is forbidden because it contains a mashalah for banks and customers.
Aplikasi Akad Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah Roifatus Syauqoti
Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol 3, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1046.21 KB) | DOI: 10.30651/jms.v3i1.1489

Abstract

Pertambahan kebutuhan masyarakat terkendala pada kesibukan dan ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan sehingga masyarakat membutuhkan alternatif untuk membantunya dalam pemenuhan kebutuhan. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) muncul sebagai alternatif bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Produk utama yang ditawarkan LKS kepada masyarakat adalah murabahah karena sedikitnya resiko dalam aplikasinya. Namun aplikasi murabahah menimbulkan banyak kritik di kalangan masyarakat. Bank syariah sering disebut sebagai “bank murabahah” karena murabahah mendominasi dan modifikasi pada aplikasi murabahah yang dianggap sama seperti kredit pada bank konvensional. Kajian ini merupakan kajian pustaka dengan analisis deduktif, yaitu penulis menganalisis dari yang umum ke khusus sehingga dapat diambil kesimpulan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam aplikasi murabahah yang ada pada perbankan syariah menjadikan bank syariah sebagai penyedia dana bukan sebagai penjual. Akad murabahah yang ada pada fiqih klasikpun telah banyak mengalami modifikasi. Modifikasi pada akad murabahah inilah yang memunculkan kritik di kalangan masyarakat. Modifikasi akad murabahah meliputi akad murabahah yang mengikat nasabah sebelum bank memiliki barang yang diinginkan nasabah sehingga memunculkan bai’ ma’dum, murabahah lil amri bi al-syira’ yang dianggap haram oleh sebagian ulama karena merupakan celah riba, dan murabahah bil wakalah yang hukumnya boleh menurut Fatwa DSN-MUI namun adanya akad wakalah memudahkan munculnya kecurangan dari pihak nasabah yang akan membuat akad murabahahnya tidak sah.
Kesesuaian Fatwa DSN/MUI No.44/DSN-MUI/VIII/2004 Dengan Akad Ijarah Multijasa(Studi Kasus di BMT Hira Cabang Tanon) Roifatus Syauqoti
Ijtihad Vol. 12 No. 1 (2018)
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (319.172 KB) | DOI: 10.21111/ijtihad.v12i1.2545

Abstract

Kesibukan dan kebutuhan masyarakat yang selalu bertambah membuat masyarakat mencari alternatif untuk memenuhi kebutuhannya. BMT Hira adalah salah satu alternatif yang dipilih masyarakat Sragen untuk memberikan pembiayaan atas kebutuhannya. Salah satu produk yang ditawarkan BMT Hira yaitu Ijarah Multijasa. Ijarah Multijasa adalah pembiayaan yang diberikan untuk memperoleh manfaat dari suatu jasa. Dimanakan Multijasa karena jasa yang menjadi objek sewa bermacam-macam Namun, jasa yang ada di BMT baru meliputi jasa dalam bidang pendidikan, kesehatan, pernikahan, kepariwisataan dan ketenagakerjaan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan metode berfikir deduktif, yaitu peneliti menganalisis dari yang umum ke khusus sehingga dapat diambil kesimpulan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa aplikasi akad Ijarah Multijasa di BMT Hira dengan menggunakan 2 cara. Cara yang pertama yaitu dengan 2 akad Ijarah dan cara yang kedua adalah dengan akad Ijarah yang didahului oleh akad wakalah. Cara kedua inilah yang kurang sesuai dengan Fatwa DSN/MUI No.44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Multijasa. Karena Fatwa DSN/MUI No.44/DSN-MUI/VIII/2004 menyatakan bahwa Multijasa hukumnya jaiz, dengan akad Ijarah atau Kafalah. Kedua akad tersebut merupakan asas dari Multijasa, jika ada akad tambahan maka tidak sesuai dengan Fatwa DSN/MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004. 
Uang dan Inflasi Menurut Taqiyuddin Ahmad Al-Maqrizi (766-845 H/1364-1441 M) Aip Wahidzul Latif; Roifatus Syauqoti
ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 2 No. 2: Januari 2023
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jim.v2i2.1257

Abstract

Salah satu masalah terbesar dalam bidang ekonomi yang dialami di seluruh dunia adalah masalah inflasi. Inflasi disebabkan oleh beberapa faktor, seperti konsumsi masyarakat yang meningkat, spekulasi, dan adanya ketidak lancaran distribusi barang kepada masyarakat. Inflasi juga disebabkan oleh banyaknya uang yang beredar. Al-Maqrizi, seorang ekonom muslim memandang inflasi yang terjadi di zamannya dilihat dari sebab-sebabnya. Dalam kajian ini menggunakan methode kualitatif dan bersifat deskriptif untuk mendeskripsikan pemikiran Al-Maqrizi tentang uang dan inflasi. Al-Maqrizi menyatakan bahwa mata uang yang menjadi harga barang-barang yang dijual dan nilai pekerjaan adalah hanya emas dan perak saja. Ia juga menyatakan bahwa inflasi yang terjadi tidak hanya terjadi karena sebab alamiah seperti turunnya penawaran dan peningkatan permintaan tapi juga disebabkan oleh kesalahan manusia. Kesalahan manusia yang dimaksud adalah seperti korupsi, administrasi negara yang buruk, pajak yang berlebihan, juga penciptaan mata uang yang tidak bernilai serta peningkatan sirkulasi uang.
Analisis Asas Pemungutan Pajak di Indonesia dalam Perspektif Maqashid Syariah Aip Wahidzul Latif; Roifatus Syauqoti
Qonuni: Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam Vol. 6 No. 01 (2026): Qonuni: Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam
Publisher : Prodi Ahwal Asy Syahsiyah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas PTIQ Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59833/x0qkvy22

Abstract

This study aims to analyze the principles of tax collection in Indonesia from the perspective of Maqashid Syariah to understand the compatibility between modern tax principles and the objectives of public welfare in Islamic law. The study uses a qualitative approach with a library study design and conceptual analysis. Data were collected through documentation of tax laws and regulations, fiscal policy documents, Maqashid Syariah literature, and national and international scientific articles published in the 2020–2025 period. Data validity was strengthened through source triangulation and audit trails, while data analysis used the Miles and Huberman interactive model which includes data condensation, data presentation, and conclusion drawing. The results of the study indicate that the principles of justice, legal certainty, benefit, and efficiency that form the basis of tax collection in Indonesia have substantive compatibility with the objectives of Maqashid Syariah, particularly in the protection of property (hifz al-mal), life (hifz al-nafs), intellect (hifz al-'aql), and descendants (hifz al-nasl). These findings confirm that taxes serve not only as an instrument for collecting state revenue, but also as a means of realizing social welfare and justice. This research contributes to the development of tax studies based on Maqasid Syariah and provides implications for the formulation of fairer, more transparent, and more welfare-oriented fiscal policies.
Optimalisasi Distribusi Dana Sosial Islam Melalui Perbankan Syariah Roifatus Syauqoti; Aip Wahidzul Latif; Luluk Wahyu Roficoh
Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol 11 No 4 (2026)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/jms.v11i4.33206

Abstract

Islamic banks are intermediary institutions that perform two functions, namely commercial and social functions. However, the social function of Islamic banks has not been fully realized in practice and the real sector, as banks tend to focus more on business and financial performance while neglecting social aspects. As Sharia-compliant financial institutions, Islamic banks have a Islamic Social Finance function, the have authority to collect zakat, infaq, sadaqah, grants, and other social funds and distribute them to the relevant institutions. This study employs a qualitative approach through a literature review and analyzes the data using deductive reasoning to draw conclusions. The findings indicate that the distribution of zakat has not been optimal due to the commingling of zakat funds with infaq and sadaqah funds, all of which are collectively recognized as part of Corporate Social Responsibility (CSR) programs. Existing zakat distribution practices are more focused on productive distribution schemes that generate long-term impacts, while the fulfillment of basic needs, which is a prerequisite for productive zakat, has not been adequately addressed. From an institutional perspective, there is also a lack of coordination and cooperation between Islamic banks and the National Zakat Agency (BAZNAS). The distribution of zakat can be optimized through the separation of zakat funds from CSR funds, as well as the separation of zakat from infaq and sadaqah funds. Furthermore, a proper classification of mustahik (zakat beneficiaries) is needed to ensure that both consumptive and productive zakat distributions are appropriately targeted. Enhanced coordination and collaboration between Islamic banks and BAZNAS are also essential to improve the effectiveness of zakat distribution.
Co-Authors Abdul Hafidz Zeid Aip Wahidzul Latif Luluk Wahyu Roficoh Mohammad Ghozali, Mohammad Muhammad Ghozali