Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Tinjauan Hukum Terhadap Pengguna Aplikasi Whatsapp Business Terkait Kesepakatan Atau Transaksi Jual - Beli Online Lalu M. Ansori; I Made Dedy Priyanto
KOLONI Vol. 3 No. 2 (2024): JUNI 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/koloni.v3i2.571

Abstract

Down syndrome sufferers often experience speech acts that are difficult to interpret. Therefore, researchers will observe the level of locution, illocution and perlocution of Down syndrome sufferers who attend SLB Tunas Bangsa, Blitar Regency. In people with Down syndrome there is weakness in speech acts. They have difficulty conveying ideas. Communication problems experienced by children with Down syndrome include difficulty in making sounds and using language rules. Many children with Down Syndrome experience developmental delays in many aspects including understanding speech in communication. In this research, researchers found a breakthrough in researching locutions, illocutions, perlocutions or speech acts of Down syndrome sufferers so that later there will be improvements in the speech teaching of Down syndrome sufferers. This research uses a qualitative paradigm or approach. With this descriptive research, it is hoped that it can explain the application and describe locutions and illocutions. perloksi in the conversation of children suffering from Down syndrome at SLB Tunas Bangsa, Blitar Regency. In this research, researchers used a purposive sampling technique, namely by determining a number of informants with certain criteria. Data collection techniques in this research used observation, interviews and documentation from Down syndrome sufferers who attended SLB Tunas Bangsa, Blitar Regency. The results of this research show that Down syndrome sufferers have an IQ below the average of normal people, so they have deficiencies in locutionary, illocutionary and perlocutionary speech acts. If they fail to produce clear speech and experience deficiencies in making illocutionary and perlousional responses to the speech partner. Therefore, there is a need for special measures and special training for children with Down syndrome to improve locutionary, illocutionary and perlocutionary skills
Pengaturan Jumlah Minimal Modal Dasar Pada Pendirian Perseroan Terbatas I Gusti Agung Istri Anisya Nanda Tara Devi; I Made Dedy Priyanto
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 4 No. 4 (2024): Oktober
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v4i4.2402

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum bagi diri pribadi maupun ke dalam kehidupan masyarakat melalui penelitian terhadap adanya konflik norma dalam pengaturan minimal modal dasar pada pendirian perseroan terbatas. Keberadaan PT di Indonesia memberikan peran yang penting terhadap perkembangan perekonomian bangsa Indonesia karena semakin banyaknya perusahaan-perusahaan yang didirikan memberikan peningkatan pendapatan negara dan juga dapat menjamin kesejahteraan rakyat di Indonesia. Dalam pembuatan perusahaan modal merupakan salah satu bagian paling terpenting yang harus dimiliki oleh setiap perusahaan termasuk juga di dalam pembuatan suatu PT. Dengan modal, sebuah PT dapat melaksanakan aktivitas produksi dan aktivitas–aktivitas bisnis lainnya, serta usaha PT dapat ditingkatkan dan dikembangkan dengan penambahan jumlah modalnya. Hasil studi menunjukkan bahwa besaran modal dasar pendirian PT yang semula ditentukan pada Pasal 32 ayat (1) UUPT adalah paling sedikit Rp 50.000.000,00, menjadi diserahkan sepenuhnya kepada para pendiri PT dengan kesepakatan para pendiri PT. Akibat hukum PT yang memiliki besaran modal dasar kurang dari ketentuan dalam UUPT. PT tidak memiliki status badan hukum karena setelah akta pendirian atau Anggaran Dasar PT selesai dibuat maka untuk memperoleh status badan hukum haruslah mengajukan permohonan ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh pengesahan. Penyusunan jurnal ini mempergunakan tipe penelitian hukum Normatif, jenis pendekatan masalah yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Konsep Hukum (Conceptual Approach).