Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Pencantuman Klausula Ahli Waris dalam Perjanjian Kredit Dikaitkan dengan Asas Kepribadian Muhammad Nur Alamsyah; Vazrie Avicenna; Gusti Yosi Andri
Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 3 No. 2 (2025): Juni: Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : STAI YPIQ BAUBAU, SULAWESI TENGGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59059/mandub.v3i2.2401

Abstract

The heirs' clause in the credit agreement raises legal problems because it concerns the attachment of third parties. This study aims to analyze the inclusion of heirs' clauses based on privity of contract and its legal implications for legal protection for creditors and heirs. Normative juridical method has used with regulatory and conceptual approach. The results shown that the heir's attachment clause in a credit agreement does not necessarily bind the heirs automatically because the privity of contract limits the engagement only to the parties who made the agreement. This is based on the existence of the principle of saisine in Civil Law and the principle of ijbari in Islamic Law where the heir automatically becomes the owner of the heir's legacy. However, the attachment that arises is only limited to the management of heritage property before it is distributed as inheritance. The applicability of the clause must also take into account whether there is an inheritance by the heirs, because the liability for the heir's debts only arises if the inheritance is received. If the inheritance is rejected, the creditor cannot impose payment obligations on the heirs even though there is an attachment clause. On the other hand, Islamic Law has emphasized that inheritance received by heirs is only inheritance that has been reduced by burdens, including the heir's debt. Therefore, the inclusion of the heir's clause is only a notification that reminds the heirs that there are still unfulfilled heirs' obligations, namely debts.
Membingkai Dinasti Politik Lokal: Dinamika Kemunculan Politik Kekerabatan di Kabupaten Pasangkayu: Framing Local Political Dynasties: Dynamics of the Emergence of Kinship Politics in Pasangkayu Regency Rusmawaty Bte Rusdin; Gustiana Kambo; Muhammad Saad; Muhammad Nur Alamsyah
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 5: Mei 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i5.7548

Abstract

Salah satu sorotan penting adalah maraknya praktik politik kekerabatan yang muncul dalam setiap kontestasi Pilkada. Fenomena politik kekerabatan menjadi dinamika yang menonjol dalam konteks demokrasi lokal di Indonesia, termasuk di Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat. Tokoh sentral dari kemunculan praktik ini adalah Agus Ambo Djiwa, yang tidak hanya dikenal sebagai Bupati dua periode, tetapi juga sebagai pejuang pemekaran daerah. Mengacu pada teori Titin Purwaningsih (2015), berkembangnya politik kekerabatan di Pasangkayu dipengaruhi oleh empat indikator utama, yaitu akar politik kekerabatan, dukungan budaya, legasi politik, dan kesempatan politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi tertulis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akar politik kekerabatan di Pasangkayu berawal dari peran figur sentral dalam perjuangan pembentukan daerah otonom Mamuju Utara. Bentuk legasi politik tampak melalui proses sosialisasi politik, pewarisan jaringan kekuasaan, serta keterlibatan dalam organisasi. Selain itu, budaya patron-klien turut memperkuat struktur politik kekerabatan yang ada. Dari keempat aspek tersebut, kesempatan politik menjadi faktor paling dominan dalam mendorong berkembangnya fenomena politik kekerabatan di Pasangkayu.