Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Analisis Wanpretasi Indonesia terhadap Perdagangan Internasional yang disebabkan oleh Peperangan Negara Palestina dan Israel Barnabas Juni Saputra Gulo; Mohammad Rubby Sriyanto; Akbar Nur Rokhim
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6399

Abstract

Abstrak Penelitian ini menganalisis dampak konflik Palestina-Israel terhadap perdagangan internasional Indonesia, dengan fokus pada bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi dan strategi mitigasi yang dapat diterapkan. Peperangan tersebut menyebabkan gangguan signifikan pada rantai pasok global, yang berdampak pada keterlambatan pengiriman, kerusakan barang, dan pelanggaran kontrak bagi perusahaan-perusahaan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif, mengumpulkan data primer melalui wawancara dengan pakar perdagangan internasional dan pelaku bisnis, serta analisis dokumen dan laporan. Temuan menunjukkan bahwa diversifikasi pasar, penyusunan kontrak yang komprehensif, dan pengelolaan rantai pasok yang efektif adalah strategi kunci bagi perusahaan untuk mengelola risiko wanprestasi. Selain itu, pemerintah perlu menyusun regulasi khusus dan memperkuat infrastruktur logistik untuk mengurangi dampak negatif dari ketidakstabilan geopolitik terhadap perdagangan internasional Indonesia. Kata Kunci: Wanpretasi Indonesia, Perdagangan Internasional, Peperangan Abstract This research analyzes the impact of the Palestine-Israel conflict on Indonesia's international trade, focusing on the types of breaches of contract (wanprestasi) that occur and mitigation strategies that can be implemented. The conflict causes significant disruptions to the global supply chain, affecting Indonesian companies with delays in delivery, damaged goods, and contract violations. This study employs a descriptive-analytical method with a qualitative approach, collecting primary data through interviews with international trade experts and business practitioners, as well as document and report analysis. Findings indicate that market diversification, comprehensive contract drafting, and effective supply chain management are key strategies for companies to manage the risk of contract breaches. Additionally, the government needs to formulate specific regulations and strengthen logistics infrastructure to reduce the negative impact of geopolitical instability on Indonesia's international trade. Keywords: Indonesian Default, International Trade, War
Analisis Wanpretasi Indonesia terhadap Perdagangan Internasional yang disebabkan oleh Peperangan Negara Palestina dan Israel Barnabas Juni Saputra Gulo; Mohammad Rubby Sriyanto; Akbar Nur Rokhim
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6399

Abstract

Abstrak Penelitian ini menganalisis dampak konflik Palestina-Israel terhadap perdagangan internasional Indonesia, dengan fokus pada bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi dan strategi mitigasi yang dapat diterapkan. Peperangan tersebut menyebabkan gangguan signifikan pada rantai pasok global, yang berdampak pada keterlambatan pengiriman, kerusakan barang, dan pelanggaran kontrak bagi perusahaan-perusahaan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif, mengumpulkan data primer melalui wawancara dengan pakar perdagangan internasional dan pelaku bisnis, serta analisis dokumen dan laporan. Temuan menunjukkan bahwa diversifikasi pasar, penyusunan kontrak yang komprehensif, dan pengelolaan rantai pasok yang efektif adalah strategi kunci bagi perusahaan untuk mengelola risiko wanprestasi. Selain itu, pemerintah perlu menyusun regulasi khusus dan memperkuat infrastruktur logistik untuk mengurangi dampak negatif dari ketidakstabilan geopolitik terhadap perdagangan internasional Indonesia. Kata Kunci: Wanpretasi Indonesia, Perdagangan Internasional, Peperangan Abstract This research analyzes the impact of the Palestine-Israel conflict on Indonesia's international trade, focusing on the types of breaches of contract (wanprestasi) that occur and mitigation strategies that can be implemented. The conflict causes significant disruptions to the global supply chain, affecting Indonesian companies with delays in delivery, damaged goods, and contract violations. This study employs a descriptive-analytical method with a qualitative approach, collecting primary data through interviews with international trade experts and business practitioners, as well as document and report analysis. Findings indicate that market diversification, comprehensive contract drafting, and effective supply chain management are key strategies for companies to manage the risk of contract breaches. Additionally, the government needs to formulate specific regulations and strengthen logistics infrastructure to reduce the negative impact of geopolitical instability on Indonesia's international trade. Keywords: Indonesian Default, International Trade, War
Efektivitas Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Konstitusionalitas Undang-Undang Rasji Rasji; Dikjaya Dikjaya; David Lestarius Immanuel Baeha; Akbar Nur Rokhim
Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol. 2 No. 1 (2025): Februari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/helium.v2i1.4640

Abstract

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran krusial dalam menjaga konstitusionalitas undang undang di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas peran Mahkamah Konstitusi (MK) dalam melaksanakan pengujian konstitusional, menyelesaikan sengketa, dan melindungi hak-hak konstitusional. Sebagai lembaga yudikatif yang memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, MK Berperan penting dalam memastikan bahwa setiap produk legislasi sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MK berkontribusi signifikan terhadap stabilitas demokrasi dan supremasi hukum, meskipun dihadapkan pada tantangan seperti intervensi politik dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang peran MK. Dengan demikian, MK tidak hanya sebagai penjaga kosntisusi tetapi juga sebagai pengawal keadilan dalam sistem pemerintahan yang demokratis.
The Role of Law in Rural Development Development of Small Industries in Rural Areas Akbar Nur Rokhim; Jovindi Fernando Kusniawan; Muhamat Hafis
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 3 No. 1 (2024): June 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v3i1.2449

Abstract

The "Enforcement of Environmental Regulations in Rural Small Industries" case illustrates a situation in a small village in Indonesia where traditional food processing small industries, particularly tofu industries, are a driving force of the local economy. However, complaints from residents regarding the discharge of hazardous wastewater into the river by the tofu industries have raised concerns. The village government and the local environmental agency found that the tofu companies were violating environmental regulations by not having permits and not complying with waste management standards. The role of law becomes crucial in resolving this case. The village government issued a warning to the tofu industry owners to comply with environmental regulations and improve waste management. If the violations continue, further legal action such as administrative sanctions or legal proceedings may be taken. This case highlights the importance of the role of law in overseeing and regulating rural small industries in order to maintain environmental sustainability and community well-being. With proper law enforcement, it is hoped that rural small industries can grow sustainably in accordance with applicable regulations.
Kedudukan Perkawinan Adat Tionghoa dalam Sistem Hukum Perkawinan Nasional: Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 514 PK/Pdt/2015 Akbar Nur Rokhim; Ariel Yuansa Mulia
Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health Vol. 6 No. 1 (2027): March 2027
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jetish.v6i1.9314

Abstract

Perkawinan adat merupakan bagian dari hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Dalam praktiknya, perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan adat dapat menimbulkan persoalan ketika berhadapan dengan ketentuan hukum nasional mengenai keabsahan dan pencatatan perkawinan. Salah satu perkara yang menarik untuk dikaji adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 514 PK/Pdt/2015 yang berkaitan dengan perkawinan yang dilaksanakan menurut adat Tionghoa serta akibat hukum yang timbul dari perkawinan tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan perkawinan adat Tionghoa dalam sistem hukum perkawinan nasional dan bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 514 PK/Pdt/2015. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan perkawinan adat Tionghoa serta pertimbangan hukum hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan adat merupakan bentuk hukum yang hidup dalam masyarakat, namun pengakuan dan akibat hukumnya tetap harus memperhatikan ketentuan hukum nasional mengenai perkawinan dan pencatatan perkawinan. Putusan Mahkamah Agung Nomor 514 PK/Pdt/2015 menunjukkan adanya persoalan mengenai hubungan antara praktik perkawinan adat Tionghoa dengan ketentuan hukum nasional serta akibat hukum yang ditimbulkan terhadap para pihak. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa hukum adat tetap memiliki kedudukan dalam kehidupan masyarakat, tetapi penerapan dan akibat hukumnya dalam sistem hukum nasional harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai hubungan antara hukum adat dan hukum nasional dalam penyelesaian persoalan perkawinan adat.