Garuda - Garba Rujukan Digital

Implementasi Hukum Perikatan Dalam Masyarakat Imelda Martinelli; Adam Tanzio Manggal; Ariel Yuansa Mulia; Ivan Priyanto; Jovindi Fernando Kusniawan
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6409

Abstrak Implementasi hukum perikatan dalam masyarakat merupakan sebuah proses yang penting dalam menjaga keteraturan dan keadilan dalam interaksi antarindividu. Hukum perikatan adalah bagian dari hukum perdata yang mengatur mengenai hubungan hukum antara para pihak yang saling mengikatkan diri untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, serta menentukan akibat hukum apabila terjadi pelanggaran dari perjanjian tersebut. Penerapan hukum perikatan dalam masyarakat dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Pertama, dalam konteks ekonomi, implementasi hukum perikatan memberikan kepastian hukum bagi pelaku ekonomi, baik perorangan maupun korporasi, dalam melakukan transaksi bisnis. Hal ini mendukung pertumbuhan ekonomi yang sehat dengan mengurangi ketidakpastian dan risiko. Kedua, dari segi sosial, hukum perikatan memainkan peran penting dalam membangun hubungan yang saling menguntungkan antarindividu atau kelompok. Dengan adanya aturan yang jelas tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak, konflik dapat diminimalisir dan hubungan antaranggota masyarakat dapat terjaga dengan baik. Selain itu, implementasi hukum perikatan juga berperan dalam menjaga moralitas dan integritas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan mematuhi perikatan yang telah disepakati, setiap individu dapat menunjukkan tanggung jawabnya terhadap kata-kata dan perbuatan, sehingga menciptakan kepercayaan dan stabilitas di dalam masyarakat. Namun demikian, tantangan dalam implementasi hukum perikatan tidak dapat dihindari. Beberapa masalah yang sering muncul antara lain interpretasi yang berbeda-beda terhadap isi perikatan, serta kesulitan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran perikatan yang dilakukan secara tidak langsung atau tidak terbuka. Dalam kesimpulannya, implementasi hukum perikatan dalam masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keteraturan, keadilan, dan stabilitas. Dengan memahami prinsip-prinsip hukum perikatan secara baik, diharapkan masyarakat dapat membangun hubungan yang lebih harmonis dan terpercaya, serta menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan dan perkembangan yang berkelanjutan. Kata Kunci: Hukum Perikatan, Implementasi, Masyarakat, Keteraturan, Keadilan

Implementasi Hukum Perikatan Dalam Masyarakat Imelda Martinelli; Adam Tanzio Manggal; Ariel Yuansa Mulia; Ivan Priyanto; Jovindi Fernando Kusniawan
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6409

Abstrak Implementasi hukum perikatan dalam masyarakat merupakan sebuah proses yang penting dalam menjaga keteraturan dan keadilan dalam interaksi antarindividu. Hukum perikatan adalah bagian dari hukum perdata yang mengatur mengenai hubungan hukum antara para pihak yang saling mengikatkan diri untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, serta menentukan akibat hukum apabila terjadi pelanggaran dari perjanjian tersebut. Penerapan hukum perikatan dalam masyarakat dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Pertama, dalam konteks ekonomi, implementasi hukum perikatan memberikan kepastian hukum bagi pelaku ekonomi, baik perorangan maupun korporasi, dalam melakukan transaksi bisnis. Hal ini mendukung pertumbuhan ekonomi yang sehat dengan mengurangi ketidakpastian dan risiko. Kedua, dari segi sosial, hukum perikatan memainkan peran penting dalam membangun hubungan yang saling menguntungkan antarindividu atau kelompok. Dengan adanya aturan yang jelas tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak, konflik dapat diminimalisir dan hubungan antaranggota masyarakat dapat terjaga dengan baik. Selain itu, implementasi hukum perikatan juga berperan dalam menjaga moralitas dan integritas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan mematuhi perikatan yang telah disepakati, setiap individu dapat menunjukkan tanggung jawabnya terhadap kata-kata dan perbuatan, sehingga menciptakan kepercayaan dan stabilitas di dalam masyarakat. Namun demikian, tantangan dalam implementasi hukum perikatan tidak dapat dihindari. Beberapa masalah yang sering muncul antara lain interpretasi yang berbeda-beda terhadap isi perikatan, serta kesulitan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran perikatan yang dilakukan secara tidak langsung atau tidak terbuka. Dalam kesimpulannya, implementasi hukum perikatan dalam masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keteraturan, keadilan, dan stabilitas. Dengan memahami prinsip-prinsip hukum perikatan secara baik, diharapkan masyarakat dapat membangun hubungan yang lebih harmonis dan terpercaya, serta menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan dan perkembangan yang berkelanjutan. Kata Kunci: Hukum Perikatan, Implementasi, Masyarakat, Keteraturan, Keadilan

Perceraian dari Sudut Pandang Perspektif Hukum Pernikahan Indonesia Adam Tanzio Manggal; moo Rizqy Syailendra Putra
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol. 2 No. 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4560

Perceraian tidak dapat lepas dari aspek Hukum Pernikahan dikarenakan perceraian itu sendiri merupakan sebagai upaya akhir penyelesaian sengketa penyelesaian perikatan dalam rumah tangga. Pernikahan merupakan sebuah komitmen dikatakan sebuah komitmen dikarenakan, terdapat kehedak bebas dalam komitmen tersebut yang bersifat sukarela nantinya komitmen ini akan berbentuk sebuah perjanjian. Jika dalam pernikahan tersebut tidak terpenuhi tanggung jawab masing-masing pihak suami maupun istri dalam berumah tangga tentu ini akan menimbulkan keretakan bahkan perpecahan didalamnya. Tidak terpernuhi nya tanggung jawab masing-masing ini lah yang nanti akan menjadi factor penyebab tingginya angka perceraian di Indonesia Saat ini. Diharapkan melalui tulisan ini pembaca dapat mengetahui perceraian dari perspektif hukum pernikahan, apa saja tanggung jawab setelah menikah, dan factor-factor penyebab mengapa sebuah pasangan bisa berpisah.

Fenomena Serangan Fajar pada Pemilihan Umum di Indonesia Rasji Rasji; Adam Tanzio Manggal; Jovindi Fernando Kusniawan
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol. 2 No. 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4593

Serangan Fajar atau Politik Uang tentu sangat berkaitan dengan adanya pemilihan umum yang berlangsung setiap 5 tahun sekali, dikarenakan pemilihan itu sendiri juga berkaitan dengan keputusan-keputusan politik yang dimana bisa dikatakan hukum dengan politik saling berdampingan satu sama lain. Hukum itu ada dikarenakan adanya konsensus atau kesepakatan politik yang sejatinya ada untuk menentukan aturan main didalamnya yang harus dihormati oleh semua pihak. Namun ada beberapa oknum yang tidak menghormati hukum untuk mencapai kekuasaan dimana seorang pemimpin atau calon pemegang jabatan tidak mau berinteraksi dengan pemilihnya dalam hal ini rakyat , tidak mau terjun secara jujur bekerja, dan yang paling dahsyat tidak memiliki kapasitas untuk menjadi seorang pemimpin inilah yang melandasi adanya politik uang untuk melancarkan ambisi menggapai kekuasaan. Diharapkan dengan adanya tulisan ini para pembaca tau apa saja factor-factor yang melatarbelakangi mengapa bisa terjadinya politik uang atau serangan fajar.

Title

Found 4 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 4 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 4 Documents
Search