Fitriana Puspitarani
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

If dukun receive support from village funds, are they more likely to have motivation to find ways to prevent maternal and infant mortality? Brian Sahar Afifah; Fitriana Puspitarani; Arinawati; Hasanbasri, Mubasyisir
BKM Public Health and Community Medicine PHS7 Accepted Abstracts
Publisher : Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/bkm.v0i0.1623

Abstract

Objective: This paper explores traditional healers role in developing an indigenous health approach in the context of making pregnancy safer in remote areas, where cultural resources are more accessible as compared to those of professionals. Content: In some remote areas, the half-hearted participation of traditional birth attendants in partnership maternal care programs signifies a lack of government trust in indigenous midwives. Even though the government assumes responsibility to increase access to trained health workers for women who choose traditional midwives to give birth, it is unlikely that the dukuns have the same response. Therefore, local actors need to bring this into their policy agenda. In the presence of the local government's engagement with the indigenous health approach, the bottom-up proposed usage of village funds for birth assistance, cultural ceremony, and referral transport costs help dukuns work confidently with village leaders to assure the child and mother's safety. Under local village leaders cultural support, the traditional birth attendants are more likely to accept the support as credit for their cultural practice and prepare for potential complications of pregnant women who need hospital referral. Not only that, local birth practitioners will use their autonomy to build their indigenous systems as a parallel approach to achieve the common goal both from the government and the local indigenous community. As the Pencerah Nusantara Program alumni working in remote areas in Central Kalimantan, we reexamine the nature of an indigenous health entity, growing from the cultural traditions in responding to reproductive health and maternal care.
Menurunkan stunting: advokasi penggunaan dana desa oleh bidan desa di Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim Eka Putri Puspita Aryanti; Thamrin, Edo Prabudi; Fitriana Puspitarani; Delli Aridasari
BKM Public Health and Community Medicine PHS7 Accepted Abstracts
Publisher : Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Objective: Bidan desa di Kecamatan Sungai Rotan mengadvokasikan penggunaan dana desa untuk usaha kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM) dengan fokus pada penanggulangan stunting di tahun 2018. Artikel ini membahas refleksi pembelajaran dari proses advokasi dan pengawalan realisasi dana desa untuk menurunkan stunting di Kecamatan Sungai Rotan sejak tahun 2018-2020. Content: Bidan desa memiliki peran strategis sebagai perpanjangan tangan puskesmas dalam mengadvokasikan penganggaran dana desa dan mengawal realisasi dana desa untuk usaha kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM). Program dana desa dimulai sejak tahun 2015 dengan tujuan untuk membiayai penyelenggaran pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan Buku Saku Dana Desa yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada tahun 2018, dana desa dapat digunakan untuk upaya kesehatan masyarakat dalam bidang sarana prasarana sosial pelayanan dasar. Pada tahun 2018, angka stunting di Kabupaten Muara Enim mencapau 14,42% dan Kecamatan Sungai Rotan menjadi salah satu penyumbang angka stunting saat itu. Hal ini disikapi oleh bidan desa di Kecamatan Sungai Rotan dengan cara mengadvokasikan penggunaan dana desa untuk upaya penanggulangan stunting melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrembangdes). Mereka menyiapkan bahan advokasi berisi alternatif program yang bisa dianggarkan di dana desa berdasarkan data masalah kesehatan yang diputuskan bersama oleh masyarakat sebagai prioritas. Pengawalan dilakukan hingga pemerintah Kecamatan Sungai Rotan mewajibkan seluruh desa di wilayahnya (total 19) menganggarkan dana desa untuk UKBM. Setelah dua tahun berjalan, realisasi dana desa di Kecamatan Sungai Rotan meliputi peralatan posyandu dan posbindu, pemberian makanan tambahan, insentif kader posyandu, dan pelaksanaan kelas ibu hamil 1 kali dalam setahun.