<![CDATA[Studi ini mengkaji tentang pajak progresif kendaraan bermotor dalam perspektif fikih ekonomi. Permasalahannya adalah dalam fikih muamalah terdapat kajian tentang pajak dengan berbagai istilah. Sementara di negara juga terdapat kewajiban pajak. Dapatkah kewajiban negara dan kewajiban fikih saling disinergikan. Dari permasalahan tersebut muncul pertanyaan penelitian: pertama, bagaimana pembayaran pajak progresif kendaraan bermotor?, kedua, apa implikasi pajak progresif bagi pemerintah dan kendaraan bermotor? Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui penelitian lapangan (field research). Sumber data diperoleh melalui wawancara dengan petugas penagihan pajak progresif dan masyarakat pembayar pajak di Wilayah hukum Kantor SAMSAT Tanah Datar Sumatera Barat. Analisis data dilakukan dengan cara mereduksi data, menyajikan data dan memverifikasi data. Hasilnya didiskusikan dengan teori-teori yang dikemukakan. Penelitian ini menemukan bahwa pembayaran pajak progresif dipungut secara adil, dicek terlebih dahulu nama dan alamat yang terdapat di STNK si pemilik kendaraan bermotor apabila terdapat didalam database memiliki kendaraan lebih dari satu dan mempunyai kendaraan yang sudah balik nama maka pembayaran pajak progresif akan dikenakan sesuai dengan kepemilikan yang tercatat serta tarif yang sudah ditetapkan sesuai dengan urutan kepemilikan. Implikasi pajak progresif kendaraan bermotor terhadap pemerintah dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tanah Datar. Implikasi terhadap kendaraan bermotor terbatasnya masyarakat untuk mempunyai kendaraan bermotor lebih dari satu dengan atas nama yang sama. Pajak progresif kendaraan bermotor menurut fikih ekonomi termasuk ke dalam dharibah.]]>
