<![CDATA[Penelitian ini membahas pengelolaan dan pertanggungjawaban dana desa di Desa Batukarut Kabupaten Bandung dengan fokus pada pertanggungjawaban, dan sistem pengendalian internal. Pengelolaan dana desa melibatkan peran Kepala Desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi, dan Bendahara. Pendapatan Desa Batukarut berasal dari berbagai sumber, termasuk Alokasi Dana Desa, dan digunakan untuk pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat. Adapun metode pengumpulan data yaitu dengan cara observasi, dokumentasi dan wawancara terhadap fenomena yang sedang terjadi. Proses penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap setiap tahun, dengan persentase penyaluran yang berbeda pada tahap-tahap tertentu. Perencanaan dana desa melibatkan partisipasi masyarakat melalui forum musyawarah desa untuk menetapkan prioritas program. Pertanggungjawaban dilakukan dengan menyampaikan laporan keuangan dan program pemerintah desa kepada Bupati melalui camat dan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Desa Batukarut mencakup proses yang integral dalam memastikan efektivitas, efisiensi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, dan ketaatan terhadap peraturan. Tahapan sistem ini melibatkan persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. Pembentukan satuan tugas penyelenggaraan, pemahaman, pemetaan, dan penyusunan rencana kerja menjadi langkah awal dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Desa. Dengan menerapkan Sistem Pengendalian Internal yang baik, diharapkan Desa Batukarut dapat mencapai tujuan organisasi dengan kegiatan yang efektif dan efisien, pelaporan keuangan yang andal, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan. Penelitian ini memberikan gambaran tentang pengelolaan dana desa dan implementasi Sistem Pengendalian Internal di Desa Batukarut.]]>
