<![CDATA[Penelitian ini membahas Sistem Pencatatan dan Pelaporan Keuangan Dana Desa Sukarame Pengelolaan Keuangan Desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa tidak hanya mengelola dana yang bersumber dari APBDes. Selain mengelola dana transfer pemerintahan, Pemerintah desa juga mengelola alokasi dana desa (ADD), untuk penerimaan pajak dan Retribusi, Bantuan Keuangan Provinsi serta Pendapatan Asli Desa (PADes). Dari sisi regulatif, seluruh keuangan desa didokumentasikan dalam bentuk APDes dan pengelolaannya mengikuti berbagai pedoman peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat, tercantum dalam Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2015 tentang Dana Desa. Transparansi pemerintah desa dalam memberikan informasi kepada masyarakat mengenai penggunaan dana desa sangat penting untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Hal ini berarti memberi keterbukaan serta akuntabilitas kepada pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa. Sistem pengendalian internal juga merupakan elemen penting dalam akuntabilitas pemerintah desa, terbentuknya sistem pengendalian internal yang baik akan menciptakan dampak positif terhadap kepercayaan masyarakat atas kualitas dan kompetensi pemerintah desa. Selain itu dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelaporan keuangan dana desa]]>
