Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Arena Hukum
Fardi Prabowo Jati
Universitas Gadjah Mada
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PENGAKUAN IDENTITAS WARIA DI INDONESIA (STUDI KASUS WARIA YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI YOGYAKARTA) Fardi Prabowo Jati; Cucu Mukhosiyah; Hanifah Febriani
Masalah-Masalah Hukum Vol 50, No 3 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.50.3.2021.254-264

Abstract

Kendati waria sudah tidak digolongkan sebagai gangguan jiwa dan memiliki kontribusi sosiakultural di masyarakat, faktanya komunitas ini masih memiliki kerentanannya. Kerentanan tersebut termasuk ketika waria berhadapan dengan hukum. Oleh karena itu penelitian ini mencoba membahas dua hal. Pertama, pengakuan identitas waria dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kedua, pengakuan identitas waria dalam kasus waria berhadapan dengan hukum di Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan sudah ada pengakuan dalam konvensi internasional. Meskipun demikian, dalam hukum Indonesia masih terdapat diskriminasi atas identitas dan karakteristik yang melekat terhadap waria. Dalam beberapa kasus waria yang berhadapan dengan hukum, waria sudah diterima identitas dan karakteristiknya oleh aparat penegak hukum meskipun belum sepenuhnya.
The Fulfilment of Legal Identity: A Case Study of Residents Without Population Identification Numbers Jati, Fardi Prabowo
Arena Hukum Vol. 17 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2024.01701.8

Abstract

Legal identity is crucial for individuals as it establishes their rights and obligations as legal subjects. Despite its importance, many residents in Yogyakarta lack a legal identity. This research aims to analyse the regulations governing the provision of legal identity for residents without a population identification number (NIK) and to identify the causes behind this issue in Yogyakarta. This study employs non-doctrinal legal research, combining normative and empirical methods. The findings reveal that obtaining a NIK is essential for fulfilling human rights and constitutional rights. This process involves population registration, which begins with recording the individual’s biodata. Changes in the population administration information system have led to the exclusion of residents who have not completed biometric recording from the population database, resulting in a lack of legal identity. In Yogyakarta, two main factors contribute to the absence of NIKs: First, impoverished individuals with domicile issues caused by the costs and time required for domicile relocation, potential trafficking, homelessness, and loss of family card data. Second, individuals with disabilities who are unable to complete the registration process.
Co-Authors Cucu Mukhosiyah Hanifah Febriani