<![CDATA[CSR dalam lingkup pemerintahan diperlukan untuk proses pemberdayaan masyarakat sebagai puncak dari implementasi CSR yakni terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi komunikasi pemberdayaan Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan DIY, mengetahui dampak, dan bagaimana hubungan komunikasi serta hambatan dalam strategi komunikasi pemberdayaan Balai KPH Yogyakarta. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah strategi komunikasi pemberdayaan yang digunakan Balai KPH Yogyakarta yakni (1) Membangun relasi dengan masyarakat (2) Membuat regulasi atau kebijakan pemanfaatan dan pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung, (3) Membuat rencana dan program kerja, (4) Mendorong keterlibatan dan partisipasi masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat (5) Pemanfaatan media sosial dan teknologi, (6) Membangun kemitraan, dan (7) Melakukan evaluasi kerja. Bentuk penerapan CSR pemerintahan hanya dapat berpatokan pada regulasi. Penerapan strategi komunikasi pemberdayaan Balai KPH Yogyakarta tersebut cukup efektif walaupun masyarakat masih bergantung pada regulasi yang sewaktu-waktu dapat berubah. Peningkatan ekonomi dan taraf hidup masyarakat telah dirasakan namun tidak secara signifikan. Tujuan kesejahteraan masyarakat tetap tercapai walau masih perlu adanya pengembangan program pemberdayan sehingga masyarakat dapat sepenuhnya mandiri]]>
