<![CDATA[Penelitian rancangan basisdata untuk pengelolaan kawasan perbatasan ini merupakan bagian dari penelitian disertasi dengan judul Rancangan Basisdata Untuk Pengelolaan Kawasan Perbatasan Maritim Laut Cina Selatan Yang Berkelanjutan. Pengelolaan kawasan perbatasan belum tercakup dalam Undang-undang No. 43 Tahun 2008 tentang Teritorial Negara, untuk itu definisi pengertian pengelolaan masih perlu diperjelas dan diperinci secara teliti. Kompleksitas permasalahan kawasan-kawasan perbatasan maritime, terutama pada area dengan potensi sumber daya alam, masih terdapat banyak permasalahan, untuk itu diperlukan penelitian berkaitan dengan pengelolaan berkelanjutan kawasan perbatasan maritim. Penelitian ini dilaksanakan dengan disain basis data perbatasan maritim (BDPM) dengan enam tahap kegiatan meliputi: pengumpulan dan analisa data, disain konsep, pemilihan sistim basis data pengelolaan, disain logis, disain fisik, dan implementasi basis data. Penampilan basis data yang mengandung entitas grup mencakup peta dasar (peta laut), data-data perbatasan maritime, data potensi sumber daya alam, data lingkungan dan data lain yang terkait. Analisa mengenai kemampuan pengelolaan berkelanjutan dilakukan menggunakan metode Skala Multi Dimensi (SMD), dan penentuan struktur permasalahan menggunakan metode Model Struktur Imperatif (MSI), sedangkan metode yang digunakan untuk prioritas kebijakan menggunakan Proses Analisa Herarki (PAH). Konsep model pengelolaan berkelanjutan kawasan perbatasan maritim dibangun dengan mengintegrasikan hasil-hasil dari metode SMD, MSI, PAH, dan BDPM yang telah terbentuk. Kata Kunci: Basis Data, Pengelolaan Berkelanjutan, Kawasan Perbatasan Maritim, Laut Cina Selatan. ABSTRACT Research on the design of boundary regional data base is part of a research dissertation entitled Design a Decision Support Systems for Sustainable Management of Maritime Boundary Regions in the South China Sea. Management of the maritime boundary region has not been defined in the Indonesian Act No. 43 Year 2008 on the Territory of the State, so the scope of management is still need a clear and precise definition. Given the complexity of the maritime boundary regions, especially in areas that have potential for abundant natural resources, as well as maritime boundaries still there are problems, it is necessary to do research on the sustainable management of the maritime boundary region. This study was preceded by a maritime boundary database (MBDB) design through six stages include: data collection and analysis,conceptual design, choosing database management system, logic design, physical design, and implementation of database. Display database containing group entities: base chart (nautical chart), data of maritime boundaries, natural resources potential data, environmental data and others relevant data. Analysis of the sustainability of current management was done by using the method of Multi-Dimension Scaling (MDS), and to determine structuring problems was used the Interpretive Structural Modeling (ISM) method, while the method used to determine policy priorities is Analytical Hierarchy Process (AHP). Conceptual model of management of sustainable maritime boundary regions was constructed by integrating the results of the method of MDS, ISM and AHP and MBDB that have been developed.  Keywords: Database, Sustainable Management, Maritime Boundary Region, South China Sea.]]>
