M. Ongko khoirurozy
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Keterkaitan Pewarisan Individualis dengan Sistem Kekerabatan Parental Suku Jawa M. Ongko khoirurozy; Putri Happy Aprilia Azis
Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 1 No. 4 (2023): Desember : Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/deposisi.v2i1.2343

Abstract

pewaris, ahli waris , dan sistem pewarisan yang digunakan oleh suku adat tertentu. Dalam suatu konteks pewarisan adat disini ditujukan untuk melakukan suatu penerusan harta warisan baik itu berupa harta yang berwujud fisik atau materiil atau harta warisan yang tidak berwujud fisik atau immaterial. Sistem pewarisan yang diterapkan oleh suku Jawa disini adalah sistem kekerabatan parental dan sistem pewarisan secara individualis, dimana terdapat suatu keterkaitan dalam kedua unsur pewarisan tersebut. Dalam pewarisan yang telah diterapkan oleh suku Jawa disini telah memberikan ruang terhadap para ahli waris untuk memiliki kedudukan yang sama dalam pewarisan. Sistem individualis yang diterapkan dalam sistem pewarisan suku jawa juga memberikan bahwasanya dalam pewarisan tersebut harta benda akan menjadi hak milik dari ahli waris. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan studi pustaka, dimana dengan penerapan metode tersebut akan memberikan penjelasan yang lebih detail terhadap sistem pewarisan yang terjadi dalam suku Jawa dengan sistem kekerabatan parental dan penerapan sistem pewarisan individualis. Kata Kunci: Suku Jawa, Parental, Individualis, Waris
The Review of Cybercrime Case Handling Based on Indonesian Jurisdiction and International Law Aurora Tifani Suci; Fadhila Triza Nandrini; Fazrul Rahman Mukhsin; Achmad Rofiq; M. Ongko Khoirurozy
International Journal of Law and Legal Ethics Vol 4 No 1 (2023): Vol 4 Issue 1 April 2023
Publisher : Universitas Duta Bangsa Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47701/ijlle.v4i1.2442

Abstract

The purpose of writing this journal is to explain how jurisdictional arrangements in handling cybercrime are governed by national law and international law. The method used in this writing is a library research method using a normative juridical approach and the development of the sources listed in this paper comes from various literature and laws and regulations. The results of the discussion of this journal, international law that regulates state jurisdiction in the Convention on Cybercrime, but the regulation still uses the general concept of jurisdiction in international law. So, it can be concluded from this paper that even though the Cybercrime Convention has not been ratified in Indonesia, the Indonesian people can see from the constitution that we have, namely the ITE Law, that the ITE Law is also a related regulation contained in the Cybercrime Convention. The limitations in this discussion only extend to the discussion regarding jurisdictional arrangements in instruments of international law and national law. Therefore, this article is written to provide understanding to the surrounding community that law enforcement or jurisdiction related to cybercrime has not been implemented either nationally or internationally.