Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.835
P-Index
This Author published in this journals
All Journal International Journal of Science and Environment Law and Communication Journal
Sinambela, Hotman
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Physics

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Legal Analysis of the Crime of Sexual Exploitation of Children Case Study of Decision Number 109Pid.Sus2024PN.Jkt.Sel Hutapea, Biochandra; Sinambela, Hotman; Sane, Mardiman; Hutauruk, Appe; Maruba Parlindungan Hutahaean, Fendi
International Journal of Science and Environment (IJSE) Vol. 6 No. 1 (2026): February 2026
Publisher : CV. Inara in Colaboration with www.stie-sampit.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51601/ijse.v6i1.306

Abstract

The crime of sexual exploitation of children is a serious crime that violates the dignity, honor, and human rights of children as part of the nation's future generation. Children are a vulnerable group that requires special legal protection, as emphasized in Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. This study aims to analyze the legal regulations regarding the crime of sexual exploitation of children, the application of the law in Decision Number 109/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Sel, as well as obstacles and solutions in law enforcement in Indonesia. The research method used is normative juridical with a statutory and case approach. Data were obtained through a literature study of laws and regulations, legal literature, and analysis of court decisions that are the object of the study. The results of the study indicate that the crime of sexual exploitation of children has been expressly regulated in Article 76D and Article 76E in conjunction with Article 76E. Article 81 and Article 82 of the Child Protection Law, with a maximum prison sentence of 15 years and a maximum fine of IDR 5,000,000,000. In Decision Number 109/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Sel, the Panel of Judges declared the defendant legally and convincingly proven to have committed sexual exploitation of children, thus imposing a prison sentence in accordance with applicable provisions. The judge's considerations were based on evidence in the form of witness statements, victim statements, evidence, and the defendant's statement that were mutually consistent, in accordance with the evidentiary system in the Criminal Procedure Code (KUHAP). The conclusion of this study is that the application of the Child Protection Law in cases of sexual exploitation of children has been carried out in accordance with the provisions, although in practice there are still obstacles, such as limited psychological assistance for victims, lack of public understanding, and cultural factors that often make victims reluctant to report.
PENGAKUAN ANAK LUAR KAWIN SEBAGAI PEWARIS SAH DALAM HUKUM WARIS NASIONAL Siti Munawaroh; Edy Surpiyanto; Sinambela, Hotman
Law and Communication Journal Vol 2 No 1 (2026): Kajian Hukum Perlindungan Konsumen
Publisher : PT Sanagi Edu Konsultan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kedudukan anak luar kawin dalam sistem hukum Indonesia sejak lama menjadi perdebatan, khususnya dalam kaitannya dengan hak keperdataan dan hak waris. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata melalui Pasal 863 memberikan hak waris kepada anak luar kawin yang telah diakui, namun dengan pembatasan tertentu, baik dalam hal hubungan hukum maupun besarnya bagian warisan yang diterima. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya pembedaan kedudukan antara anak sah dan anak luar kawin dalam sistem hukum waris perdata. Perkembangan hukum terjadi setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menegaskan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan memiliki hubungan keperdataan tidak hanya dengan ibu dan keluarga ibunya, tetapi juga dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan secara ilmiah atau dengan alat bukti lain menurut hukum. Putusan ini membawa perubahan paradigma dalam sistem hukum keluarga dan hukum waris nasional, karena membuka kemungkinan bagi anak luar kawin untuk memperoleh hak keperdataan yang lebih luas, termasuk hak untuk mewaris dari ayah biologisnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum anak luar kawin sebagai ahli waris dalam hukum waris nasional setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 serta menelaah kembali interpretasi Pasal 863 KUHPerdata dalam perspektif konstitusional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 membawa perubahan penting dalam sistem hukum nasional dengan memperluas hubungan keperdataan antara anak luar kawin dan ayah biologisnya. Oleh karena itu, Pasal 863 KUHPerdata tidak lagi dapat ditafsirkan secara sempit dan tekstual, melainkan harus ditafsirkan secara konstitusional dan progresif agar sejalan dengan prinsip keadilan, perlindungan hak anak, dan asas non-diskriminasi.
ANALISIS YURIDIS PENGARUH ESKALASI PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL TERHADAP PENINGKATAN KEJAHATAN SIBER DI INDONESIA BERDASARKAN UU NO 1 TAHUN 2024 Jaozi; Hutauruk, Appe; Sinambela, Hotman
Law and Communication Journal Vol 2 No 1 (2026): Kajian Hukum Perlindungan Konsumen
Publisher : PT Sanagi Edu Konsultan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong peningkatan penggunaan media sosial di Indonesia secara signifikan. Media sosial memberikan berbagai manfaat bagi masyarakat, seperti kemudahan komunikasi, pertukaran informasi, serta pengembangan aktivitas ekonomi digital. Namun di sisi lain, eskalasi penggunaan media sosial juga memunculkan berbagai bentuk kejahatan siber yang semakin kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis pengaruh peningkatan penggunaan media sosial terhadap meningkatnya kejahatan siber di Indonesia serta mengevaluasi efektivitas pengaturan hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media sosial yang masif membuka peluang bagi pelaku kejahatan untuk melakukan berbagai bentuk cybercrime seperti penipuan daring, pencurian identitas, penyebaran hoaks, dan peretasan sistem informasi. Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 telah memperbarui beberapa ketentuan penting dalam regulasi kejahatan siber, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala seperti anonimitas pelaku, kompleksitas bukti digital, serta keterbatasan yurisdiksi lintas negara. Oleh karena itu, penanggulangan kejahatan siber tidak hanya memerlukan penguatan regulasi, tetapi juga peningkatan literasi digital masyarakat serta penguatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menghadapi tantangan kejahatan digital di era teknologi informasi.
KEDUDUKAN HUKUM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) DALAM TRANSAKSI PROPERTI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Lim Sang Hong; Hutauruk, Appe Hutauruk2; Sinambela, Hotman
Law and Communication Journal Vol 2 No 1 (2026): Kajian Hukum Perlindungan Konsumen
Publisher : PT Sanagi Edu Konsultan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dalam transaksi properti serta menilai efektivitas perlindungan hukum bagi konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam praktiknya, penggunaan PPJB di Indonesia menunjukkan adanya ketidakseimbangan posisi tawar antara pengembang dan konsumen, yang tercermin melalui penggunaan klausula baku, keterbatasan transparansi informasi, serta ketidakpastian terkait pembangunan, serah terima, dan penyerahan hak kepemilikan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak konsumen. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Analisis dilakukan terhadap dua putusan pengadilan, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Mlg dan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 187/Pdt.G/2024/PN Blb, untuk mengkaji penerapan hukum dalam sengketa PPJB serta perlindungan terhadap konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPJB merupakan perjanjian pendahuluan yang sah dan mengikat secara hukum, namun dalam praktiknya sering kali bertentangan dengan asas keseimbangan, keadilan kontraktual, serta larangan klausula baku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Putusan pengadilan cenderung memberikan perlindungan kepada konsumen, terutama dalam kasus wanprestasi oleh pengembang, namun perlindungan tersebut masih bersifat reaktif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan pengawasan, dan penegakan hukum yang lebih efektif guna menjamin perlindungan konsumen dalam transaksi properti berbasis PPJB.
IMPLEMENTASI WANPRESTASI DALAM PENJUALAN MELALUI MEKANISME LELANG: ANALISIS PUTUSAN NOMOR 1017/Pdt.G/2023/PN JKT.BRT Anwar; Hutauruk, Appe; M. Amin Saleh; Sinambela, Hotman
Law and Communication Journal Vol 2 No 1 (2026): Kajian Hukum Perlindungan Konsumen
Publisher : PT Sanagi Edu Konsultan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menganalisis permasalahan wanprestasi yang timbul dalam pelaksanaan penjualan melalui mekanisme lelang dengan studi terhadap Putusan Nomor 1017/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt. Fokus kajian diarahkan pada dua permasalahan utama, yaitu ketentuan hukum mengenai lelang menurut sistem hukum perdata Indonesia serta pertimbangan hakim dalam menilai terjadinya wanprestasi dalam perkara tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang‑undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai sumber hukum primer dan sekunder, antara lain Kitab Undang‑Undang Hukum Perdata, Undang‑Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, serta putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi dalam transaksi yang berkaitan dengan lelang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain sehingga memerlukan penyelesaian melalui mekanisme hukum. Pertimbangan hakim dalam perkara yang dianalisis menunjukkan bahwa pengadilan menilai secara komprehensif bukti yang diajukan para pihak serta menerapkan ketentuan hukum perdata secara proporsional. Dengan demikian, putusan tersebut memberikan gambaran mengenai penerapan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam penyelesaian sengketa wanprestasi yang berkaitan dengan pelaksanaan lelang.
Co-Authors Anwar Appe Hutauruk Edy Surpiyanto Hutapea, Biochandra Hutauruk, Appe Hutauruk2 Jaozi Lim Sang Hong M. Amin Saleh Maruba Parlindungan Hutahaean, Fendi Sane, Mardiman Siti Munawaroh