Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.92
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Corruptio AML/CFT Journal The Journal of Anti Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism
Syakur, Syahrijal
Unknown Affiliation
Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Investigation of Money Laundering Cases by Investigators Who Do Not Investigated the Predicate Crime Syakur, Syahrijal
Corruptio Vol 4 No 2 (2023)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/corruptio.v4i2.3213

Abstract

Combining predicate crime investigations with money laundering cases is very possible if investigators find sufficient preliminary evidence of the occurrence of money laundering crimes when investigating predicate crimes. Then the merger of predicate crime investigations and money laundering cases is the authority given to investigators. This paper aims to find out about the investigation of money laundering case by other investigators who did not investigate the predicate crime, and who have not investigated the predicate crime. The research method used in this paper is a doctrinal method with a statutory, case, and conceptual approach. The results of this study are that if in accordance with Article 74 of the Money Laundering Law in conjunction with Article 2 paragraph (1) of the Money Laundering Law, the two investigative agencies have the same authority to investigate predicate crimes and both are also authorized to investigate money laundering cases, the investigator agency is authorized to investigate money laundering cases where the predicate crime investigation was carried out by investigators from different agencies.
Strategi dan Kebijakan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang dari Tindak Pidana Asal di Bidang Perikanan Syakur, Syahrijal
AML/CFT Journal : The Journal Of Anti Money Laundering And Countering The Financing Of Terrorism Vol 2 No 1 (2023): Money Laundering in General Election, Digital Currency, and Terrorism Financing
Publisher : Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59593/amlcft.2023.v2i1.67

Abstract

Law enforcement on money laundering originating from criminal acts in the field of fisheries (Illegal Fishing) after the Constitutional Court Decision Number 15/PUU-XIX/2021, which is not only the duty of investigators in the field of fisheries, but also the public prosecutor and judges in court who will process the results investigation at trial level. For this reason, each of these law enforcement officers must have the same perception in law enforcement as stipulated in the laws and regulations in the field of fisheries. This paper aims to find out the investigation of money laundering where the predicate crime is in the field of fisheries related to the differences in the respective procedural law and to find out the authority of the Special Fisheries Court to adjudicate money laundering cases where the predicate crime is in the fishery sector. This research used normative or doctrinal methods. The recommendation from the author is that the investigation of money laundering cases where the predicate crime is in the field of fisheries is carried out by separating the case files of criminal acts in the field of fisheries from the files of investigations of money laundering crimes but the investigation is still carried out in parallel. Regarding the authority of the special court for fisheries, judges at the special court for fisheries can interpret the law to mean that based on Article 71 of the Fisheries Law, the special court for fisheries has the authority to examine, adjudicate, and decide on money laundering cases where the predicate crime is in the field of fisheries.
Pertanggungjawaban Pidana oleh Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) sebagai Pelaku Pencucian Uang dan Kejahatan Lainnya dalam Perseroan Terbatas Syakur, Syahrijal
AML/CFT Journal : The Journal Of Anti Money Laundering And Countering The Financing Of Terrorism Vol 1 No 1 (2022): Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang untuk Ekonomi Hijau
Publisher : Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (609.544 KB) | DOI: 10.59593/amlcft.2022.v1i1.28

Abstract

Seiring dengan perkembangan dunia investasi yang berwujud penanaman modal di perseroan terbatas, baik dalam negeri maupun luar negeri, maka konsep pendirian korporasi dengan tidak menampilkan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) atau pemilik modal yang sebenarnya, semakin marak dalam praktik-praktik bisnis. Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dari suatu perusahaan atau korporasi tidak selalu berkaitan dengan perbuatan pencucian uang atau tindak pidana lainnya. Akan tetapi dalam rezim anti pencucian uang, Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) ini menjadi perhatian khusus karena seringkali dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lainnya, para Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) ini tidak tersentuh oleh hukum. Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah bagaimana mengidentifikasi pihak-pihak yang dapat dikualifikasikan sebagai Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dan bagaimana pertanggungjawaban pidana dari Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) tersebut dalam kejahatan pencucian uang dan kejahatan lainnya. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode doktrinal dengan pendekatan penelaahan peraturan perundang-undangan, kasus, dan doktrin-doktrin atau pandangan para ahli. Hasil penelitian dalam tulisan ini yaitu bahwa identifikasi siapa Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dari suatu korporasi dapat ditemukan melalui keberadaan atau keterkaitan dalam struktur organisasi dalam korporasi, penelusuran pihak-pihak di luar korporasi yang mengendalikan korporasi, dan penelusuran aliran transaksi keuangan.
Strategi dan Kebijakan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang dari Tindak Pidana Asal di Bidang Perikanan Syakur, Syahrijal
AML/CFT Journal : The Journal Of Anti Money Laundering And Countering The Financing Of Terrorism Vol 2 No 1 (2023): Money Laundering in General Election, Digital Currency, and Terrorism Financing
Publisher : Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59593/amlcft.2023.v2i1.67

Abstract

Law enforcement on money laundering originating from criminal acts in the field of fisheries (Illegal Fishing) after the Constitutional Court Decision Number 15/PUU-XIX/2021, which is not only the duty of investigators in the field of fisheries, but also the public prosecutor and judges in court who will process the results investigation at trial level. For this reason, each of these law enforcement officers must have the same perception in law enforcement as stipulated in the laws and regulations in the field of fisheries. This paper aims to find out the investigation of money laundering where the predicate crime is in the field of fisheries related to the differences in the respective procedural law and to find out the authority of the Special Fisheries Court to adjudicate money laundering cases where the predicate crime is in the fishery sector. This research used normative or doctrinal methods. The recommendation from the author is that the investigation of money laundering cases where the predicate crime is in the field of fisheries is carried out by separating the case files of criminal acts in the field of fisheries from the files of investigations of money laundering crimes but the investigation is still carried out in parallel. Regarding the authority of the special court for fisheries, judges at the special court for fisheries can interpret the law to mean that based on Article 71 of the Fisheries Law, the special court for fisheries has the authority to examine, adjudicate, and decide on money laundering cases where the predicate crime is in the field of fisheries.
Pertanggungjawaban Pidana oleh Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) sebagai Pelaku Pencucian Uang dan Kejahatan Lainnya dalam Perseroan Terbatas Syakur, Syahrijal
AML/CFT Journal : The Journal Of Anti Money Laundering And Countering The Financing Of Terrorism Vol 1 No 1 (2022): Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang untuk Ekonomi Hijau
Publisher : Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59593/amlcft.2022.v1i1.28

Abstract

Seiring dengan perkembangan dunia investasi yang berwujud penanaman modal di perseroan terbatas, baik dalam negeri maupun luar negeri, maka konsep pendirian korporasi dengan tidak menampilkan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) atau pemilik modal yang sebenarnya, semakin marak dalam praktik-praktik bisnis. Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dari suatu perusahaan atau korporasi tidak selalu berkaitan dengan perbuatan pencucian uang atau tindak pidana lainnya. Akan tetapi dalam rezim anti pencucian uang, Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) ini menjadi perhatian khusus karena seringkali dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lainnya, para Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) ini tidak tersentuh oleh hukum. Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah bagaimana mengidentifikasi pihak-pihak yang dapat dikualifikasikan sebagai Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dan bagaimana pertanggungjawaban pidana dari Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) tersebut dalam kejahatan pencucian uang dan kejahatan lainnya. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode doktrinal dengan pendekatan penelaahan peraturan perundang-undangan, kasus, dan doktrin-doktrin atau pandangan para ahli. Hasil penelitian dalam tulisan ini yaitu bahwa identifikasi siapa Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dari suatu korporasi dapat ditemukan melalui keberadaan atau keterkaitan dalam struktur organisasi dalam korporasi, penelusuran pihak-pihak di luar korporasi yang mengendalikan korporasi, dan penelusuran aliran transaksi keuangan.
Co-Authors