Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Securing State’s Asset: Legal Protection of Natural Resources of Oil and Gas Friasmita, Anisa Devi; Nisa, Farah Hafizha
Journal of Sustainable Development and Regulatory Issues (JSDERI) Vol. 1 No. 1 (2023): Journal of Sustainable Development and Regulatory Issues
Publisher : Lembaga Contrarius Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53955/jsderi.v1i1.3

Abstract

The legal framework for oil and natural gas activities in Indonesia is established by Law Number 22 of 2001 concerning Oil and Natural Gas, which was officially published in the State Gazette in 2001. SKK Migas, which replaced BP Migas, is responsible for the management of upstream oil and gas activities based on Cooperation Contracts (KKS). The upstream activities are conducted through Cooperation Contracts (KKS) as specified in Article 6 of the Oil and Gas Law. According to Article 1, number 19 of the Oil and Gas Law, a Production Sharing Contract (PSC) refers to a cooperative arrangement that aims to maximize the benefits from exploration and exploitation activities for the state and ensure the welfare of the people.
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA PADA SISTEM E-COMMERCE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Friasmita, Anisa Devi
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 9 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i9.2470

Abstract

Artikel ini menganalisis mengenai penegakan tindak pidana pencurian data pribadi berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian data khususnya pada sistem e-commerce. Artikel ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak mengatur secara khusus mengenai perlindungan data pribadi, tetapi ketentuan pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat menjadi landasan hukum yang mengatur penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik termasuk data pribadi yaitu pada Pasal 26 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan hak perlindungan atas penggunaan data pribadi dan ketentuan pidana mengenai pelanggaran pencurian data berupa akses illegal sistem elektronik guna memperoleh informasi elektronik tertuang dalam Pasal 30 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Penegakan hukum tindak pidana pencurian data pribadi dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas pendukung penegakan hukum, masyarakat, dan kebudayaan. Terciptanya penegakan hukum merupakan tanggung jawab bersama antara penyedia layanan e-commerce untuk menyediakan mekanisme perlindungan data pribadi, aparat penegak hukum yang profesional dan masyarakat yang sadar akan pentingnya perlindungan data pribadi.