Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area
Akhmad Rifky, Akhmad rifky
Unknown Affiliation
Social Sciences

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Analisis Peran Pemerintah dalam Penanganan Banjir di Kota Pontianak: Implementasi Kebijakan dan Koordinasi Lintas Sektor Akhmad Rifky, Akhmad rifky
Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area Vol. 11 No. 2 (2023): PUBLIKAUMA, DESEMBER 2023
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/publika.v11i2.10504

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah dalam penanganan banjir di Kota Pontianak dengan fokus pada implementasi kebijakan dan koordinasi lintas sektor. Banjir merupakan ancaman serius bagi kota Pontianak yang dapat menyebabkan kerugian ekonomi, sosial, dan lingkungan. Karena itu, penting untuk memahami peran pemerintah dalam mengatasi masalah ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan studi kasus untuk memperoleh wawasan mendalam tentang implementasi kebijakan dan koordinasi lintas sektor dalam penanganan banjir di Kota Pontianak. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi data sekunder berupa artikel jurnal, berita dan kebijakan pemerintah. Hasil analisis menunjukkan peran pemerintah dalam penanganan banjir di Kota Pontianak meliputi perumusan kebijakan, pengembangan infrastruktur drainase, pemantauan cuaca dan peringatan dini, dan koordinasi lintas sektor. Studi ini merekomendasikan beberapa langkah kebijakan untuk meningkatkan peran pemerintah dalam penanganan banjir di Kota Pontianak. Pertama, diperlukan peningkatan investasi dalam infrastruktur drainase yang efektif dan pemeliharaan rutin. Kedua, perlu perbaikan koordinasi dan kolaborasi antara instansi terkait, termasuk pemerintah daerah, badan-badan teknis, dan lembaga masyarakat. Ketiga, penting melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan penanganan banjir melalui pendekatan partisipatif.
Co-Authors