Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Pemidanaan Nikah Sirri Dalam RUU HMPA (Pasal 143) Perspektif Maṣlāḥah Mursalaḥ Surur, Nahar
El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol 5, No 2 (2022): El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/ujhk.v5i2.14970

Abstract

Penelitian ini membahas ketentuan pemidanaan nikah sirri yang tercantum dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan sekaligus analisis Maṣlāḥah Mursalaḥ terhadap pemidanaan nikah sirri tersebut. Kajian ini ingin melihat aspek penerapan sanksi pidana terhadap pelaku nikah sirri menimbulkan manfaat atau justru menambah kemudaratan yang lebih besar. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian kepustakaan yang menggunakan sumber primer berupa draf Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama bidang perkawinan dan Undang-Undang lain yang terkait. Sifat dari penelitian ini adalah deskrptif analisis, yakni menggambarkan objek tertentu dengan menjelaskan hal-hal yang terkait secara sistematis. Disimpulkan bahwa kaidah maslahah mursalah yang digunakan dalam menganalisa kemaslahatan pemidanaan nikah sirri justru berdampak negatif. Kemudaratan yang ditimbulkan dari penerapan sanksi pidana bagi pelaku nikah sirri justru menambah beban bagi mereka. Yang perlu ditekankkan dalam hal ini adalah sanksi administrasi karena sejatinya nikah sirri adalah hanya pelanggaran bagian administrasi saja, bukan merupakan tindak kejahatan yang patut dikriminalisasikan.
Analisis Permendkbudristek No. 46 Tahun 2023 Terhadap Kekerasan Struktural Yang Terjadi Pada Aliran Kepercayaan Sapto Darmo Di Kabupaten Kendal Surur, Nahar; Nasikhah, Atik Dina; Setyawan, Ego
Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 7 No 4 (2024)
Publisher : Jayapangus Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37329/ganaya.v7i4.3488

Abstract

Findings of structural violence in the world of education continue to occur today. One type of structural violence that often occurs in the educational environment is educational discrimination against minorities. Cases of educational discrimination were also experienced by the Sapto Darmo sect of faith in Kendal Regency, some of whom experienced difficulties in obtaining formal education. In fact, Kendal is one of the districts in Central Java Province which has 5 developing religious beliefs, one of which is the Sapto Darmo Belief. The purpose of this research is to find out whether Permendikbudristek Regulation No. 46 of 2023 can be used as a legal umbrella for adherents of the Sapto Darmo belief in Kendal Regency or whether this regulation is just a formality. The method used in this research is analyzing the policy results of Minister of Education and Culture Regulation No. 46 of 2023 on the Sapto Darmo belief sect in Kendal Regency using empirical juridical analysis. In particular, this research is targeted to be a reference source for the Kendal Regency Government in providing equal educational rights for adherents of the Sapto Darmo belief system. The results of this research show that Permendikbudristek No. 46 of 2023 has been implemented well for students who adhere to existing beliefs in Kendal Regency, especially the Sapto Darmo belief sect. The conclusion of this research is that the violence that was previously feared would befall religious students in Kendal Regency has gradually improved and there are no longer any reports of schools prohibiting religious students from entering school. If in the future there are still schools that prohibit this, the Kendal Regency Government and the Kendal Regency Education and Culture Office will seek mediation and legal action.
Conflict of legal principles in drug crimes by children: Analysis of judges' discretion in cumulative decisions Wibowo, Rizky; Surur, Nahar; Khilmina, Lia Indah
Priviet Social Sciences Journal Vol. 5 No. 8 (2025): August 2025
Publisher : Privietlab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55942/pssj.v5i8.646

Abstract

This research analyzes the conflict of principles in juvenile criminal law, particularly in relation to the imposition of cumulative punishment on juveniles who commit narcotic offences. The paradigm of child protection in the Child Criminal Justice System Law (UU SPPA), which prioritizes restorative justice and the ultimum remedium principle, is confronted by the samenloop principle of the Criminal Code and the classification of drug offences as extraordinary crimes. Through a deductive approach, the discussion identifies inconsistencies in judicial practice. Findings from several case studies show that judges often use discretion to impose cumulative punishments, overriding the mandate of the SPPA Law to prioritize rehabilitation over retribution. This conflict indicates a misalignment between legal ideals and practical implementation, rooted in rigid legal interpretations and normative lacunae. Therefore, this research recommends fundamental solutions, namely, the affirmation of the lex specialis principle that places the SPPA Law above the general law, the reinterpretation of extraordinary crime as a call for extraordinary rehabilitation, and the strengthening of binding decision guidelines for judges (SEMA). Judges' discretion must be directed towards a philosophical understanding that true justice for children is an opportunity for recovery, not a punishment that robs them in their future. Thus, the integrity of the juvenile criminal justice system could be upheld.
Pemidanaan Nikah Sirri Dalam Ruu Hmpa (Pasal 143) Perspektif Maslahah Mursalah Surur, Nahar
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 11 No. 2 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/mqsd.v11i2.14894

Abstract

Penelitian ini membahas bagaimana ketentuan pemidanaan nikah sirri yang tercantum dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan sekaligus analisis Maslahah Mursalah teradap pemidanaan nikah sirri tersebut. Peneliti ingin mengetahui apakah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku nikah sirri menimbulkan manfaat atau justru menambah kemudaratan yang lebih besar.Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian kepustakaan yang menggunakan sumber primer berupa draf Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama bidang perkawinan dan Undang-Undang lain yang terkait. Sifat dari penelitian ini adalah deskrptif analisis, yakni menggambarkan objek tertentu dengan menjelaskan hal-hal yang terkait secara sistematis.Disimpulkan bahwa kaidah maslahah mursalah yang digunakan dalam menganalisa kemaslahatan pemidanaan nikah sirri justru berdampak negatif. Kemudaratan yang ditimbulkan dari penerapan sanksi pidana bagi pelaku nikah sirri justru menambah beban bagi mereka. Yang perlu ditekankkan dalam hal ini adalah sanksi administrasi karena sejatinya nikah sirri adalah hanya pelanggaran bagian administrasi saja, bukan merupakan tindak kejahatan yang patut dikriminalisasikan.