Assalwa, Meitsa Ullinuha
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Hibah, Wasiat, Dan Waris Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Baihaki , Ahmad; Chandra Prasetya, Januanto Kawita; Nurani, Dwi Cahya; Batubara, Easter Aprilina; Assalwa, Meitsa Ullinuha
Abdi Bhara Vol. 3 No. 1 (2024): Abdi Bhara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/zb0w5j60

Abstract

Grants, wills, and inheritance are important instruments in Islamic law that govern the transfer of treasure from one individual to another, both during life and after death. The Compilation of Islamic Law in Indonesia provides a specific legal framework to manage these three concepts in accordance with Sharia principles. However, the implementation of grants, wills, and inheritance distribution often becomes a legal problem in the community because the implementation is carried out without proper knowledge based on the provisions of Islamic law or The Compilation of Islamic Law. To prevent misunderstandings regarding this matter, legal education was held for the community in Lubang Buaya Village, Setu District, Bekasi Regency. This legal education activity has provided understanding and awareness of the legal regulations regarding gifts, wills and inheritance in the Compilation of Islamic Law as well as providing solutions to various legal problems that often occur in society.
Pertanggungjawaban Pidana Secara Deelneming Dalam Perdagangan Souvenir Berbahan Satwa Penyu Sisik Meitsa Ullinuha Assalwa; Assalwa, Meitsa Ullinuha; Melanie Pita Lestari
Bhara Justisia Vol 1 No 2 (2024): December 2024
Publisher : Faculty of Law Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/cffkvk27

Abstract

Indonesia memiliki satwa seperti penyu sisik yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut, keberadaan habitat penyu menunjukkan kekayaan laut yang melimpah. Regenerasi penyu sisik tergolong rendah, sedangkan perburuan liar oleh manusia dan predator alami mengancam keberlangsungan hidupnya. Walaupun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem telah diundangkan, namun perdagangan penyu sisik masih marak terjadi, seperti dalam Putusan Pengadilan Tinggi Negeri Kupang Nomor 115/Pid/2019/PT KPG. menunjukkan adanya tindakan seperti perdagangan cinderamata berbahan dasar penyu sisik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana dalam deelneming dalam perdagangan cinderamata berbahan dasar hewan penyu sisik dan untuk mengetahui alasan mengapa penyu sisik diburu dan dijadikan cinderamata sedangkan penyu sisik merupakan satwa yang dilindungi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, studi kasus. Yang mengkaji berdasarkan norma dan aturan hukum terkait dengan kasus pertanggungjawaban pidana dalam deelneming dalam perdagangan cinderamata berbahan dasar penyu sisik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun peraturan perundang-undangan telah ditetapkan, namun pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum terhadap perdagangan ilegal belum optimal, dan perlindungan penyu sisik dari perburuan liar dan perdagangan cinderamata masih terjadi di berbagai lingkungan.