Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Accountability and Transparency Of Financial Reporting Village Owned Business Entities Tri Hartanto, Dimas Wegig; Labib Muttaqin
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol. 8 No. 1 (2024): Jurnal Hukum dan Kenotariatan
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/hukeno.v8i1.20941

Abstract

This research aims to determine the concepts and regulations regarding the accountable and transparent BUMDes financial reporting process and its implementation at BUMDes Sumber Rejeki Jati Batur. This research is empirical legal research. Data collection was carried out through observations and interviews in the field as well as collecting relevant literature. Data analysis techniques and data presentation by collecting field information are then connected to theories and regulations obtained from literature studies. Based on the research conducted, 2 (two) conclusions were found, namely: (a) The concept of regulating BUMDes financial reports that is accountable and transparent includes semi-annual and annual periodic reports. Furthermore, the annual report is submitted in the village deliberation forum/inter-village deliberation. Ultimately, the report is published to the wider public to ensure the principles of accountability and transparency; and (b) Administratively BUMDes Sumber Rejeki Jati Batur has implemented the principles of accountability and transparency as mandated by existing regulations. However, technically it cannot be exactly the same as the applicable regulatory mandate.
Analisis Penerapan Asas Itikad Baik dan Pertanggungjawaban Para Pihak Terkait Wanprestasi dalam Perjanjian Kerja Sama Pemborongan Rumah Amaylia Noor Alaysia; Labib Muttaqin
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/juinhum.4.3.8194.478-486

Abstract

Dalam analisis penerapan asas itikad baik dan pertanggungjawaban para pihak dalam sebuah perjanjian kerja sama pemborongan rumah yang melibatkan sengketa pewakafan tanah ladang oleh almarhum Haji Mukhtar, kita dihadapkan pada isu yang kompleks dan beragam. Prinsip itikad baik, yang merupakan landasan fundamental dalam hukum internasional, memiliki peran penting dalam penilaian tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Prinsip ini mengharuskan semua kewajiban dalam perjanjian, termasuk pewakafan tanah, diinterpretasikan dan dilaksanakan dengan itikad baik. Namun, dalam konteks konkret seperti ini, itikad baik kadang-kadang dapat menjadi hal yang kabur dan subjektif dalam penentuan pelanggaran. Selain itu, pertimbangan tentang pertanggungjawaban hukum terkait wanprestasi dalam perjanjian pemborongan rumah juga perlu diperhatikan dengan seksama. Jika terbukti bahwa tindakan almarhum Haji Mukhtar tidak sah, para penggugat sebagai pemilik sah tanah ladang sengketa berhak untuk menuntut pembatalan atau ganti rugi atas kerugian yang mereka alami. Dalam keseluruhan analisis ini, peran prinsip itikad baik menjadi kunci dalam menentukan validitas perjanjian dan tanggung jawab hukum para pihak terkait