Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat SMP Negeri di Kota Surabaya Dwi Anggraini; M. Kendry Widiyanto; Anggraeny Puspaningtyas
Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia Vol 2 No 3 (2024): Agustus : Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jubpi.v2i3.3114

Abstract

This research was conducted with the aim of researching and evaluating the New Student Admission Zoning System Policy (PPDB) at the State Middle School level in the City of Surabaya. This research analysis was carried out using a qualitative descriptive approach. The research results show that the zoning system implemented is considered effective in achieving its main goal, namely equal distribution of quality education. However, other parents are disappointed because their children cannot attend public junior high schools because the distance between home and school is too far. So that the zoning system policy for Admission of New Students (PPDB) in State Middle Schools in Surabaya City in the future can be more optimal, the government will pay more attention to the problems faced by students during the registration process. The government must also see directly whether socialization is carried out immediately so that the implementation of the PPDB zoning system can be carried out optimally.
Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) di Kota Surabaya Guna Meningkatkan Kesejateraan Masyarakat Sherly Novita Sary; M. Kendry Widiyanto; Dida Rahmadanik
Jurnal Relasi Publik Vol. 2 No. 3 (2024): Agustus : Jurnal Relasi Publik
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/jrp-widyakarya.v2i3.3581

Abstract

This research was conducted with the aim of analyzing the effectiveness of community empowerment through the uninhabitable housing (Rutilahu) program in the city of Surabaya to improve community welfare. This research uses qualitative research, with data collection techniques through observation, interviews and documentation. The research results show that the effectiveness of community empowerment through the uninhabitable housing (Rutilahu) program in the city of Surabaya to improve community welfare has been effective in several aspects but still has shortcomings in the socialization aspect of the program. Even though the program has been successful in achieving targets, there are still shortcomings in socializing the program to the community. The large number of people who do not know about this program shows that outreach efforts need to be increased to be more optimal. By conducting regular direct outreach, going around to every sub-district and RW to hold outreach and invite the public so that people also know about this program.
Implementasi Peraturan Walikota Surabaya Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Program Padat Karya di Kecamatan Gubeng Kota Surabaya Yovita Rahma Nurzelanti; M. Kendry Widiyanto; Dida Rahmadanik
Jurnal Relasi Publik Vol. 2 No. 3 (2024): Agustus : Jurnal Relasi Publik
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/jrp-widyakarya.v2i3.3590

Abstract

Unemployment is a very serious problem in the economy because it affects a person's life physically and mentally. The government responded to this problem by creating a labor-intensive program. The labor-intensive program is an initiative that aims to empower the community, especially productive poor families. This program is designed to achieve several goals, namely reducing unemployment, alleviating poverty, and increasing people's sources of income through the use of natural resources, technology, and workers. This research aims to evaluate the implementation of community empowerment through labor-intensive programs in Gubeng District. This research was conducted with a qualitative descriptive approach and used George C. Edward III's policy implementation theory. The research results show that the implementation of the labor-intensive program in Gubeng District is in accordance with Surabaya Mayor Regulation Number 83 of 2023. However, there are several obstacles to implementation, namely the lack of public interest in the labor-intensive program. Therefore, it is hoped that the Gubeng District government will be more aggressive in providing information regarding labor-intensive programs via social media with the aim of increasing public interest. The government must also evaluate and carry out direct monitoring in the field in the implementation of labor-intensive programs in Gubeng District.
Implementasi Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo Nomor 188/456/438.5.1/2021 Tentang Penetapan Tim Pelaksana Sekolah Ramah Anak Jenjang Sekolah Dasar Di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 (Studi Kasus SDN Ganting) Ratna Yunitasari; M. Kendry Widiyanto; Dida Rahmadanik
Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 2 No. 3 (2024): Agustus : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/eksekusi.v2i3.1328

Abstract

Child-Friendly Schools are essentially schools that provide all children with full rights, as well as classroom and school management that must be supported by positive physical, psychological, social, healthy and safe conditions. Child-Friendly Schools are also an ideal concept for school-aged children. This program is related to the Child Friendly Regency/City launched by the government. The aim of developing Child Friendly Schools is to prevent violence against children and other school residents, prevent children from getting sick due to food poisoning and an unhealthy environment, prevent accidents in schools caused by infrastructure or natural disasters, prevent children from becoming smokers, alcohol drinkers and users. NAPZA, creates good relationships between school members, makes it easier to monitor children's conditions while they are at school, and makes it easier to achieve educational goals.
EVALUASI PROGRAM STUNTING PADA PERATURAN BUPATI NO 6 TAHUN 2019 TENTANG PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN BANGKALAN Laila Muflihah; Dida Rahmadanik; M. Kendry Widiyanto
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 3 No. 12 (2024): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.6578/triwikrama.v3i12.4095

Abstract

Percepatan penurunan angka stunting menjadi fokus pemerintah pusat yang menjadi perhatian Presiden Joko Widodo yang kemudian menerbitkan Perpres 72/2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Jawa Timur menjadi salah satu Provinsi dengan persentase stunting terbesar mencapai angka 30%. Hal inilah yang menjadikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendorong setiap daerah, khususnya 10 daerah utama dengan angka stunting tertinggi untuk mendorong percepatan penurunan angka stunting. Kabupaten Bangkalan melalui Perbup 6/2019 berupaya mewujudkan penurunan angka stunting melalui program 1000 HPK. Namun, hal ini masih memiliki hambatan dalam penyelenggaraannya. Oleh katena itu penelitian ini bertujuan untuk mengkaji evaluasi penyelenggaraan penurunan angka stunting di Kabupaten Bangkalan ditinjau dari Perbup 6/2019. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data berupa teori kebijakan, wawancara, dokumentasi, dan observasi dengan analisis untuk mendapatkan jawaban atas isu penelitian. Teori yang menjadi tolok ukur dalam penelitian ini adalah teori yang dikemukakan oleh William n Dunn mengenai Evaluasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terhadap beberapa hal yang menjadi evaluasi dari program penurunan angka stunting di Kabupaten Bangkalan adalah perlu adanya revisi dari Perbup 6/2019 yang disesuaikan dengan aturan terbaru, agar program ini dapat dilaksanakan secara komperhensif dan tepat sasaran. Hal ini dapat menambah efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program.
IMPLEMENTASI PELAKSANAAN PROGRAM PADAT KARYA UNTUK UPAYA MENGURANGI PENGANGGURAN DI KELURAHAN DUPAK KECAMATAN KREMBANGAN KOTA SURABAYA Camelle Aqila; Anggraeny Puspaningtyas; M. Kendry Widiyanto
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 4 No. 2 (2024): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.6578/triwikrama.v4i2.4339

Abstract

Pengangguran merupakan salah satu persoalan permasalahan ekonomi yang pasti terjadi di setiap negara khususnya juga yang terjadi di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dimana pengangguran masih belum bisa sepenuhnya teratasi dengan baik. Hal ini bisa saja terjadi karena kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia berbanding terbalik dengan adanya peningkatan pertumbuhan angkatan kerja yang semakin hari semakin melonjak. Pada negera berkembang seperti Indonesia sangat benar-benar membutuhkan terbukanya lapangan pekerjaan sebesar-besarnya yang harus menjadi konsern utama pemerintah kita. Terlebih lagi pada saat ini bisa dikatakan merupakan masih dalam masa transisi perubahan yang sangat besar dari masa sulit pandemi Covid-19 yang mana membuat banyak dari masyarakat kita memerlukan pemulihan kondisi khususnya dalam bidang ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pada masa setelah terjadinya fenomena pandemi Covid-19 membuat beberapa negara mengalami penurunan pendapatan. Hal ini juga terjadi di Indonesia, banyak para pekerja disetiap instansi khususnya dalam dunia kerja baik itu buruh pabrik maupun buruh swasta banyak yang dipecat dan menjadi pengangguran. Melihat kondisi ini pemerintah melakukan upaya perluasan pelaksanaan penunjang untuk mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan dimasyarakat yang disebut dengan Program Padat Karya (PPK). Surabaya mendapati bahwa wilayah Surabaya yang ditunjuk sebagai pemerintahan pusat dari beberapa wilayah yang ada disekitarnya dan sebagai contoh reformasi birokrasi (RB) tematik guna mengatasi masalah kesejahteraan masyarakat ini perlu banyak mengembangkan berbagai programnya terkait dalam menanggulangi masalah pengangguran dan mengurangi tingkat kemiskinan yang ada dalam naungan wilayahnya. Salah satu dari program yang dicanangkan oleh pemerintah Surabaya adalah termasuk Program Padat Karya Perkotaan (PKP) yang telah diatur di dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 83 Tahun 2023.
PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT MELALUI APLIKASI “WARGAKU SURABAYA” SEBAGAI PERWUJUDAN E-GOVERNANCE KOTA SURABAYA Dhanar Nur; M. Kendry Widiyanto; Anggraeny Puspitaningtyas
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 4 No. 3 (2024): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.6578/triwikrama.v4i3.4396

Abstract

E-governance dalam pelayanan publik telah menjadi isu kebijakan yang semakin strategis dan selalu menjadi bahan perbincangan. Pelayanan publik di Indonesia cenderung stagnan, meskipun dampaknya sangat luas dalam kehidupan ekonomi, politik, sosial budaya, dan lainnya. Perbaikan dan peningkatan pelayanan di sektor publik merupakan tujuan utama dari agenda reformasi pemerintahan di Indonesia. Esensi dari pelayanan publik adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai pelayan masyarakat. . Pemerintah Kota Surabaya meluncurkan aplikasi bernama "WargaKu Surabaya" sebagai upaya perwujudan E-Governance Kota Surabaya. Aplikasi berbasis android ini berfungsi sebagai media pengaduan dan layanan bagi warga Kota Surabaya. Digagas oleh Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, aplikasi ini dapat digunakan untuk menyampaikan kritik, saran, permohonan informasi, keluhan, atau apresiasi kepada Pemkot Surabaya. Penelitian ini berfokus pada bagaimana Pelayanan Pengaduan Masyarakat Melalui Aplikasi "WargaKu Surabaya" Sebagai Perwujudan E-Governance di Kota Surabaya.
EFEKTIVITAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 89 TAHUN 2021 DALAM MENANGANI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING KECAMATAN WARU KABUPATEN SIDOARJO Prisma Mariya Ulfa; M. Kendry Widiyanto; Dida Rahmadanik
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 4 No. 4 (2024): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.6578/triwikrama.v4i4.4419

Abstract

Permasalahan gizi pada indonesia masih belum terselesaikan karena faktor gizi sangat mempengaruhi perkembangan sumber daya manusia. Stunting adalah gangguan pertumbuhan atas anak kecil yang dikarenakan atas kekurangan gizi kronis juga infeksi pada ibu dan bayi sehingga mengakibatkan anak menjadi terlalu kecil untuk anak seusianya. Salah satu daerah di Jawa Timur yang kasusnya melambat adalah Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantiatif deskriptif dengan pendek pendekatan cross sectional. Metode penelitian cross sectional merupakan penelitian yang pengumpulan datanya hanya dilakukan satu kali pengamatan atau pengukuran (Suprajitno, 2013). Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penyebaran kuesioner atau angket. Teknik analisis data regresi linier sederhana dengan program software spss. Hasil dari penelitian ini adalah analisis karakteristik responden berdasarkan usia, pekerjaan dan pendidikan terakhir. Selain itu uji normalitas, uji simultan (Uji F), uji parsial ( uji t) dan uji koefisien Determinasi dan uji regresi linier sederhana. Berdasarkan hasil olah data diperoleh bahwa Efektivitas Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2021 berpengaruh terhadap Percepatan Penurunan Stunting Integritas, bahwa maka dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah individu dan pekerja yang relatif sedikit di Kecamatan Waru tidak banyak yang mengetahui dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 89 Tahun 2021.
Implementasi Peraturan Bupati Mojokerto No. 66 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegritas Di Kecamatan Gondang Cici Ariyanti; Dida Rahmadanik; M. Kendry Widiyanto
Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA Vol. 2 No. 3 (2024): September : JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/birokrasi.v2i3.1299

Abstract

Stunting is a condition where toddlers fail to grow and develop due to malnutrition when they are in the womb until they are born into the world, but the condition of stunting is visible after the baby is 2 years old. Nutritional problems in toddlers, especially stunting experienced by toddlers, have the risk of hampering the growth and development of toddlers, especially if the stunting condition turns into stunting. The aim of this research is to determine and analyze the implementation of regulations to accelerate integrated stunting reduction as an effort to reduce stunting rates in Gondang sub-district. This type of research is qualitative research with descriptive methods. The research findings show that in implementing the Mojokerto Regent's regulatory policy No. 66 of 2021 concerning the acceleration of integrated stunting reduction, the district government has collaborated with the sub-district government, village government and the community effectively.
Collaborative Governance Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Dengan Lembaga Perlindungan Anak Dalam Menangani Kasus Kekerasan Anak di Provinsi Jawa Timur Yulia Adinda Telussa; Dida Rahmadanik; M. Kendry Widiyanto
Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA Vol. 2 No. 3 (2024): September : JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/birokrasi.v2i3.1306

Abstract

This study examines the implementation of Collaborative Governance between the Technical Implementation Unit for Women's and Children's Protection (UPT.PPA) and the Children's Protection Agency (LPA) in handling child abuse cases in East Java Province. With the high incidence of child abuse in this region, child protection has become an urgent priority. The aim of this research is to identify the forms of collaboration undertaken, the challenges faced, and the strategies to enhance the effectiveness of the collaboration. The findings indicate that the collaboration between UPT.PPA and LPA involves case referrals and joint handling that require mediation or special interventions by certified experts. Challenges include policy differences, limited resources and budgets, and uncertainties due to changes in government policies. This study recommends the drafting of a Memorandum of Understanding (MOU), strengthening resources and budgets, utilizing information technology to improve coordination, and public awareness campaigns on the importance of reporting child abuse cases. This research contributes to the understanding of the importance of structured collaboration and strategies to overcome obstacles in efforts to protect children from abuse.