<![CDATA[Implementasi transaksi non-tunai pada pemerintah daerah merupakan langkah pemerintah dalam berjuang untuk kinerja yang baik dan efektif demi kepentingan publik. Transaksi Non Tunai mulai diterapkan secara bertahap di Pemerintah Kota Salatiga pada awal tahun 2019 dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota Salatiga Nomor 30 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Transaksi Peneriamaan dan Pengeluaran Daerah Secara Non Tunai dan Surat Edaran Walikota Salatiga Nomor 903/036/501 tanggal 17 Januari 2019 tentang Petunjuk Teknis Implementasi Transaksi Non Tunai Pada APBD Kota Salatiga Tahun Anggaran 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi transaksi non-tunai dalam pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik. Dengan adanya Transaksi Non Tunai ini diharapkan dapat mewujudkan prinsip Good Governance. Dinas Sosial Kota Salatiga mencoba meminimalisasi transaksi belanja secara tunai dan melaksanakan transaksi non tunai melalui penerapan Cash Manajement System (CMS) termasuk transasksi pembayaran kepada pihak ketiga yang disinyalir menimbulkan penyimpangan seperti korupsi. Penelitian dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi serta tertib administrasi sudah berhasil dicapai dalam implementasi transaksi non-tunai. Akan tetapi efisiensi dari penggunaan anggaran belum mampu tercapai. Namun demikian, pada tataran strategi, sistem dan struktur sudah berjalan dengan baik. Faktor kemampuan, sumber daya manusia serta gaya kepemimpinan yang perlu diperhatikan secara berkelanjutan agar dalam keberhasilan strategi pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik.]]>
